PANGKALAN BALAI, KORANHARIANBANYUASIN.ID - Petani di Kabupaten Manggarai dan Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur (NTT) harus menempuh jarak sekitar 80 kilometer (km) untuk mendapatkan pupuk bersubsidi.
Lantaran tidak meratanya penyaluran pupuk bersubsidi dibeberapa daerah untuk petani salah satunya yakni tidak terdaftarnya E-RDKK yakni sistem Aplikasi yang digunakan kelompoktani dalam menyusun Rencana definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK).
Hal tersebut terungkap dalam temuan tim Satgassus Pencegahan Korupsi Polri saat memantau penyaluran pupuk bersubsidi di NTT pada 18- 22 Juni 2024 (Dilansir dari Beritasatu, 23/06/2024).
Carut marutnya pengelolaan pupuk bersubsidi saat ini masih menjadi Pekerjaan Rumah bagi pemangku kebijakan.
Padahal persoalan pupuk ini menjadi salah satu persoalan krusial di sektor pertanian, dan penunjang perekonomian kesejahteraan para petani.
Tak dipungkiri lagi semua ini karena penerapan sistem kapitalis, dampak yang ditimbulkan sangat merugikan rakyat sedangkan para penguasa sibuk memperkaya diri, bahkan culas terhadap rakyat.
Korupsi dimana mana, oligarki menggurita, bahkan mereka mengorbankan rakyat demi keuntungan pribadinya, seperti halnya masalah pupuk yang kini sulit didapatkan para petani.
Negarapun seolah lepas tangan dalam memenuhi kebutuhan pupuk bagi petani dan memilih menyerahkan kepada pihak swasta dalam memegang kendali pengadaan dan distribusi pupuk.
Alih alih memberikan kesejahteraan bagi para petani, faktanya negara malah terjerat hutang pengadaan pupuk kepada PT Pupuk Indonesia (Persero) sebesar Rp12,5 triliun yang notabennya merupakan BUMN sendiri. (Dilansir dari bisnis, 20/06/2024)
Adanya temuan kasus ini menjadikan pupuk sulit di akses seperti halnya yang terjadi di NTT petani harus menempuh jarak 80 kilometer, selain itu juga membuat negara semakin jauh dari cita-cita terwujudnya kedaulatan pangan dan juga ketahanan pangan.
Padahal, pupuk memegang peranan penting bagi petani. Kekurangan pupuk dapat menghambat pertumbuhan tanaman dan mempengaruhi waktu panen.
Pemerintah harusnya memastikan harga yang murah dan pasokan pupuk yang cukup, serta memastikan distribusi pupuk yang lancar dan mudah di seluruh wilayah.
Ketersediaan pupuk akan mempengaruhi swasembada pangan suatu negara. Jika pupuk masih diimpor karena sebagian bahan bakunya masih diimpor, bagaimana kita bisa menyediakan pupuk yang berlimpah bagi petani?
Bagaimana swasembada pangan bisa tercapai jika pupuk tambahan masih terbatas? Ini hanya pupuk dan tidak termasuk kebutuhan lain seperti benih, pestisida, atau mesin pertanian.
Hal ini disebabkan karena paradigma dan kebijakan penguasa masih berorientasi pada ideologi kapitalisme.