Dengan posisi strategis yang kosong, Pemkab Banyuasin kini harus menyiapkan mekanisme pengisian jabatan yang tidak hanya cepat, tetapi juga sesuai dengan aturan yang berlaku.
BACA JUGA:Akan Digelar IHT di SDN 4 Suak Tapeh
Erwin menyebutkan, salah satu opsi yang akan dipertimbangkan adalah lelang jabatan.
Namun, pelaksanaan lelang jabatan ini masih menunggu kepastian aturan serta situasi politik, mengingat Pilkada serentak akan dilangsungkan pada 27 November mendatang.
Pengisian Jabatan Tunggu Pilkada
BACA JUGA:Upacara Hari Kesaktian Pancasila di SMPN 5 Berlangsung Khidmat
Erwin juga menambahkan bahwa proses lelang jabatan untuk ketiga OPD ini mungkin akan dilakukan setelah Pilkada serentak.
"Bisa sampai kepala daerah baru atau sebelum kepala daerah baru, tapi tentunya dengan mencermati aturan yang berlaku," tuturnya.
Penundaan lelang jabatan ini dinilai sebagai langkah yang tepat mengingat situasi politik yang masih berkembang di Banyuasin.
BACA JUGA:Upacara Hari Kesaktian Pancasila di SMPN 5 Berlangsung Khidmat
Dengan adanya Pilkada, peralihan kepemimpinan bisa mempengaruhi dinamika pengisian jabatan, terutama untuk posisi strategis seperti kepala OPD.
Oleh karena itu, sambil menunggu hasil Pilkada, PLT yang ditunjuk diharapkan bisa menjalankan tugas secara optimal, sehingga pelayanan publik tidak mengalami kendala.
Keputusan Sekda Banyuasin untuk menunjuk PLT dianggap sebagai langkah preventif yang penting untuk menjaga stabilitas pelayanan publik di daerah.
BACA JUGA:Telur Ayam Biasa vs Telur Ayam Omega: Mana yang Lebih Sehat?
Sultan Arasyid dan Antoni Liando, yang memiliki pengalaman mumpuni di bidangnya, diharapkan bisa menjaga kelancaran operasional di masing-masing OPD hingga pejabat definitif dilantik.
Dengan berbagai tantangan ke depan, termasuk persiapan Pilkada dan masa transisi pemerintahan, peran PLT ini menjadi krusial dalam menjaga agar roda pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat Banyuasin tetap berjalan lancar.