KORANHARIANBANYUASIN.ID - Pro dan kontra terkait pernyataan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (PDT) Yandri Susanto mendapat tanggapan serius.
Tanggapan tersebut datangnya dari Mantan Ketua Dewan Kehormatan Daerah Persatuan Wartawan Indonesia (DKD PWI) Sumsel H Ocktaf Riady dan ketua PWI Banyuasin Asnaini Kamsin.
Dalam keterangan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (PDT) Yandri Susanto menyampaikan bahwa yang paling banyak mengganggu kepala desa adalah Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan Wartawan bodrek.
BACA JUGA:Tiga Perwira di Polres Lubuklinggau Berganti, Kasat Reskrim Dijabat AKP M Kurniawan Azhar
BACA JUGA:Warga Sanga Desa Resah atas Maraknya Pencurian Hewan Ternak
Namun dia mengaku akan tetap bekerjasama dengan media dan LSM yang berintegritas dan profesional dalam menjalankan tugasnya.
Peryataan tersebut dilontarkan oleh Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (PDT) Yandri Susanto saat Sosialisasi PERMENDES PDT 2/2024 di kanal YouTube Kementerian Desa Jumat 31 Januari 2025.
“Mereka muter atau berkeliling mendatangi desa, kalau 300 Desa jadi sasaran akan menghasilkan Rp 300 Juta, kalah gaji Menteri Desa itu. Saya mohon pihak kepolisian dan kejaksaan untuk di tertibkan," ujarnya.
BACA JUGA:Sudah Berlaku, LPG 3 Kg Hanya Dijual di Pangkalan Resmi Pertamina
Kalau perlu, lanjut dia, oknum LSM dan wartawan bodrek yang menggangu aparat desa ditangkap. "Kalau perlu ditangkap polisi mereka yang menggangu aparat desa bekarja,” harap Yandri dikutip dari inijabar.com.
Yandri menegaskan tidak bermaksud mendiskreditkan seluruh wartawan dan LSM. "Ucapan saya hanya untuk oknum-oknum yang terlibat dalam praktek pemerasan dan penyalahgunaan jabatan,"ujar Yandri Sabtu 1 Februari 2025.
Realitanya, kata Yandri, beberapa kasus di desa banyak oknum wartawan dan LSM yang seolah berhak berwenang dalam melakukan Audit di tingkat desa, namun sesungguhnya hanya memanfaatkan situasi untuk keuntungan pribadi.
BACA JUGA:Spesialis Pencurian, Risen Diciduk Polisi di Perumahan CPK Muara Beliti
Di satu sisi, peran organisasi Pers dan LSM tetap mengedepankan dan berperan sebagai kontrol sosial dan pengawas pembangunan yang sah, dalam upaya mempercepat pembangunan desa dan menanggulangi praktik korupsi di berbagai level pemerintahan.
Sementara Ketua Dewan Kehormatan Daerah (DKD) PWI Sumsel yang sebelumnya menjabat Ketua PWI Sumsel Dua periode H Ocktaf Riady sangat setuju terkait penyataan Menteri Desa.