Ratusan Massa Ormas Geruduk DPRD Banyuasin, Tuntut Ketua Abdul Rais Mundur

Para pendemo masuk ke Gedung DPRD Banyuasin--
KORANHARIANBANYUASIN. ID – Ratusan massa dari gabungan organisasi masyarakat (Ormas) di Banyuasin menggelar aksi demonstrasi besar-besaran di Gedung DPRD Banyuasin, Rabu 19 Maret 2025.
Mereka menuntut Ketua DPRD Banyuasin, Abdul Rais, untuk mundur dari jabatannya buntut dari perjalanan dinas ke Yogyakarta yang dianggap tidak peka terhadap kondisi masyarakat.
Aksi ini berlangsung tegang ketika massa yang kesal karena tidak ditemui oleh satu pun anggota dewan, memaksa masuk ke dalam gedung DPRD.
BACA JUGA:Swiss Open 2025: Fikri/Daniel Amankan Kemenangan Dramatis atas Chen/Xie dalam Tiga Gim
Beruntung, aparat kepolisian dan Satpol PP segera meredam situasi, sehingga ketegangan tidak berujung pada bentrokan yang lebih besar.
Setelah negosiasi dilakukan, akhirnya beberapa anggota DPRD Banyuasin, yakni Sukardi, Ali Mahmudi, Sucipto, dan Syarifuddin, keluar menemui massa.
Namun, para pendemo tetap bersikeras meminta Abdul Rais turun dari jabatannya karena dinilai tidak peduli dengan permasalahan rakyat.
BACA JUGA:Belajar dari Orang Tionghoa: Cara Cerdas Mengelola Uang dan Investasi
Dalam orasinya, Salim, salah satu perwakilan pendemo, menyoroti bahwa perjalanan dinas tersebut dilakukan di tengah kondisi Banyuasin yang masih menghadapi berbagai persoalan serius seperti banjir dan jalan rusak di hampir setiap kecamatan.
"Saat rakyat butuh perhatian, mereka malah jalan-jalan dengan dalih perjalanan dinas. Ini bentuk ketidakpekaan!" tegas Salim.
Budi Alamsyah, perwakilan demonstran lainnya, juga mengkritik kebijakan anggaran perjalanan dinas yang dinilai tidak efisien.
BACA JUGA:Belajar dari Orang Tionghoa: Cara Cerdas Mengelola Uang dan Investasi
Ia menyoroti bahwa anggaran untuk publikasi media justru dipangkas, sementara perjalanan dinas terus dilakukan tanpa mempertimbangkan kondisi keuangan daerah.
Sementara itu, Suhaimi mengecam sikap para wakil rakyat yang dinilai lebih mementingkan kenyamanan sendiri dibanding kepentingan rakyat.