Kakanwil Kemenkumham Sumsel Pimpin Apel: Tegaskan Komitmen Menuju Reformasi dan Pelayanan Publik Berkualitas

Kakanwil Kemenkumham Sumsel Pimpin Apel: Tegaskan Komitmen Menuju Reformasi dan Pelayanan Publik Berkualitas--
Ini bukan hanya sekadar angka, tetapi indikator bahwa kesadaran hukum masyarakat mulai tumbuh dan berkembang.
Agato berharap pencapaian ini tidak berhenti sebagai kebanggaan, tetapi harus diteruskan dalam bentuk layanan yang nyata dan berkelanjutan.
"Target kita pada Triwulan II adalah 1.900 layanan Posbakum. Saya minta ini dimasukkan dalam Rencana Strategis. Jangan hanya jadi dokumen, tapi harus bisa kita eksekusi di lapangan," pintanya tegas.
Sumsel Masuk 12 Besar Nasional di Bidang Kehumasan
Dalam dunia birokrasi modern, citra dan komunikasi publik memainkan peran penting.
Di bidang kehumasan, Sumatera Selatan boleh berbangga hati. Berdasarkan pemantauan pusat, Kanwil Kemenkumham Sumsel berhasil menembus 12 besar nasional dalam capaian pemberitaan dan ekspos publik.
Agato menilai capaian ini sebagai hasil kerja keras tim Humas dan seluruh lini yang aktif dalam menyampaikan informasi positif tentang program dan kinerja Kemenkumham.
Namun, ia juga mengingatkan bahwa tantangan komunikasi publik ke depan semakin kompleks.
"Media sosial, pemberitaan daring, dan opini publik bisa menjadi kekuatan sekaligus tantangan. Kita harus adaptif, komunikatif, dan tetap menjunjung tinggi integritas," ujarnya sambil menyapa tim Humas yang berdiri di barisan belakang.
Penekanan Program Zona Integritas
Tak kalah penting, Agato juga menggarisbawahi pelaksanaan program Zona Integritas (ZI) yang menjadi bagian dari agenda besar reformasi birokrasi nasional.
Ia menyoroti pentingnya target pencapaian Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).
"Kita tidak sedang berlomba untuk mendapatkan plakat atau piagam semata. ZI adalah fondasi dari transformasi pelayanan publik. Saya minta Ketua Tim Kerja ZI betul-betul memonitor pelaksanaan di masing-masing unit," tegasnya.
Ia menambahkan bahwa pembentukan budaya kerja yang bebas dari korupsi bukan hanya soal kepatuhan administratif, tapi harus menyentuh pada perubahan pola pikir dan tindakan sehari-hari para pegawai.
"Integritas itu bukan hanya untuk dinilai, tapi harus jadi kebiasaan. Kita tidak boleh puas hanya dengan predikat, tapi harus jadi teladan," sambung Agato, yang dikenal sebagai pemimpin yang disiplin dan rendah hati.