Banyuasin Raih WTP ke-14, Bukti Konsistensi Pengelolaan Keuangan yang Akuntabel

KORANHARIANBANYUASIN.ID – Komitmen Pemerintah Kabupaten Banyuasin dalam menjaga transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah kembali menuai pengakuan. Untuk ke-14 kalinya, Banyuasin diganjar opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun 2024 oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia.

Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) tersebut dilangsungkan pada Selasa (27/05/2025) di kantor BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan, Jalan Demang Lebar Daun, Palembang. Suasana penuh apresiasi dan semangat transparansi mengiringi kehadiran kepala daerah dan pimpinan DPRD dari tujuh kabupaten/kota di Sumatera Selatan.

Bupati Banyuasin Dr. H. Askolani, S.H., M.H. yang hadir langsung dalam acara tersebut bersama Wakil Ketua II DPRD Banyuasin, Irian Setiawan, S.H., M.Si, serta Sekretaris Daerah Ir. Erwin Ibrahim, ST., MM., MBA., IPU., ASEAN. Eng., menyampaikan rasa syukur dan apresiasinya atas capaian yang kembali diraih pemerintahannya.

BACA JUGA:Wabup Banyuasin Audiensi dengan Wamen PUPR: Bahas Infrastruktur Jalan Inpres dan TPST Semuntul

“Dari tujuh kabupaten/kota yang hadir hari ini, hanya tiga yang berhasil meraih opini WTP. Alhamdulillah, Banyuasin menjadi salah satunya. Ini merupakan WTP yang ke-14 bagi Kabupaten Banyuasin,” ujar Bupati Askolani dengan nada bangga namun tetap rendah hati.

Menurutnya, capaian ini bukan sekadar prestasi administratif, melainkan hasil kerja keras kolektif seluruh jajaran Pemkab Banyuasin dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih, terutama dalam pengelolaan anggaran.

Tonggak Akuntabilitas

BACA JUGA:Tiga Menteri Tinjau Koperasi Merah Putih di Banyuasin, Dorong Akselerasi Program Asta Cita Presiden RI

Predikat WTP dari BPK bukanlah penghargaan sembarangan. Ia merupakan bentuk pengakuan atas kesesuaian laporan keuangan dengan standar akuntansi pemerintahan, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, efektivitas sistem pengendalian intern, serta pengungkapan yang memadai.

Banyuasin telah menjaga konsistensi itu selama 14 kali berturut-turut, sebuah capaian yang memperlihatkan bagaimana sistem, sumber daya manusia, dan budaya kerja di lingkungan pemerintahan daerah telah bertransformasi ke arah yang semakin profesional.

Sekda Banyuasin, Erwin Ibrahim, menyebut capaian ini sebagai “buah dari disiplin anggaran dan budaya kerja yang sehat.” Ia menekankan bahwa sejak awal Bupati Askolani mengedepankan prinsip efisiensi dan akuntabilitas di setiap lini birokrasi.

BACA JUGA:Pagi Ini, 5 Wakil Indonesia Bersaing Rebut Tiket 16 Besar Singapore Open 2025

“Ini bukan hanya kerja Dinas Keuangan semata, tapi kolaborasi seluruh OPD yang patuh pada prosedur, transparan, dan bertanggung jawab dalam menggunakan uang rakyat,” ungkapnya.

Dukungan Legislatif dan Kolaborasi