Banyuasin Raih WTP ke-14, Bukti Konsistensi Pengelolaan Keuangan yang Akuntabel

Reporter: Roni |

Editor: Zaironi |

Rabu , 28 May 2025 - 08:53

Banyuasin Raih WTP ke-14, Bukti Konsistensi Pengelolaan Keuangan yang Akuntabel--

Wakil Ketua II DPRD Banyuasin, Irian Setiawan, juga menambahkan bahwa keberhasilan meraih opini WTP bukan hanya tanggung jawab eksekutif, tetapi juga hasil dari sinergi antara legislatif dan eksekutif dalam mengawal penggunaan APBD.

“DPRD Banyuasin selalu berkomitmen mengawasi dan memberikan masukan yang konstruktif terhadap program-program pemerintah daerah, terutama yang berkaitan dengan penganggaran,” ujarnya.

Momentum Evaluasi dan Perbaikan

Meski bersyukur atas capaian WTP, Bupati Askolani mengingatkan seluruh jajarannya agar tidak berpuas diri. Ia menegaskan bahwa opini WTP bukanlah tujuan akhir, melainkan pijakan untuk terus berbenah dan meningkatkan kualitas pelayanan publik.

“Kita harus terus meningkatkan kualitas perencanaan dan pelaporan keuangan, serta memperkuat pengawasan internal agar tidak ada celah penyimpangan. WTP adalah kepercayaan, dan kepercayaan harus dijaga,” tegasnya.

Bukan Satu-Satunya

Pada penyerahan LHP tersebut, selain Banyuasin, daerah yang turut menerima LHP BPK ialah Kabupaten Muara Enim, Lubuk Linggau, Lahat, OKU Selatan, Pagaralam, dan Musi Rawas Utara. Namun, hanya tiga daerah yang berhasil meraih predikat WTP.

Hal ini menunjukkan bahwa tidak semua daerah mampu mempertahankan opini terbaik dari BPK. Banyuasin menjadi contoh bagaimana integritas dan tata kelola pemerintahan yang baik akan membuahkan hasil nyata.

Komitmen Berkelanjutan

Ke depan, Pemerintah Kabupaten Banyuasin menargetkan agar capaian WTP bukan hanya diraih secara administratif, tetapi juga tercermin dalam kualitas belanja publik—yakni anggaran yang berpihak pada masyarakat, tepat sasaran, dan berdampak nyata.

“Transparansi anggaran itu penting, tapi yang lebih penting lagi adalah bagaimana anggaran itu digunakan untuk sebesar-besarnya kepentingan rakyat Banyuasin,” tutup Bupati Askolani.

banyuasin raih wtp ke-14, bukti konsistensi pengelolaan keuangan yang akuntabel                            koranharianbanyuasin.id – komitmen pemerintah kabupaten banyuasin dalam menjaga transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah kembali menuai pengakuan. untuk ke-14 kalinya, banyuasin diganjar opini wajar tanpa pengecualian (wtp) atas laporan keuangan pemerintah daerah (lkpd) tahun 2024 oleh badan pemeriksa keuangan (bpk) republik indonesia.
penyerahan laporan hasil pemeriksaan (lhp) tersebut dilangsungkan pada selasa (27/05/2025) di kantor bpk perwakilan provinsi sumatera selatan, jalan demang lebar daun, palembang. suasana penuh apresiasi dan semangat transparansi mengiringi kehadiran kepala daerah dan pimpinan dprd dari tujuh kabupaten/kota di sumatera selatan.
bupati banyuasin dr. h. askolani, s.h., m.h. yang hadir langsung dalam acara tersebut bersama wakil ketua ii dprd banyuasin, irian setiawan, s.h., m.si, serta sekretaris daerah ir. erwin ibrahim, st., mm., mba., ipu., asean. eng., menyampaikan rasa syukur dan apresiasinya atas capaian yang kembali diraih pemerintahannya.
baca juga:wabup banyuasin audiensi dengan wamen pupr: bahas infrastruktur jalan inpres dan tpst semuntul
“dari tujuh kabupaten/kota yang hadir hari ini, hanya tiga yang berhasil meraih opini wtp. alhamdulillah, banyuasin menjadi salah satunya. ini merupakan wtp yang ke-14 bagi kabupaten banyuasin,” ujar bupati askolani dengan nada bangga namun tetap rendah hati.
menurutnya, capaian ini bukan sekadar prestasi administratif, melainkan hasil kerja keras kolektif seluruh jajaran pemkab banyuasin dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih, terutama dalam pengelolaan anggaran.
tonggak akuntabilitas
baca juga:tiga menteri tinjau koperasi merah putih di banyuasin, dorong akselerasi program asta cita presiden ri
predikat wtp dari bpk bukanlah penghargaan sembarangan. ia merupakan bentuk pengakuan atas kesesuaian laporan keuangan dengan standar akuntansi pemerintahan, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, efektivitas sistem pengendalian intern, serta pengungkapan yang memadai.
banyuasin telah menjaga konsistensi itu selama 14 kali berturut-turut, sebuah capaian yang memperlihatkan bagaimana sistem, sumber daya manusia, dan budaya kerja di lingkungan pemerintahan daerah telah bertransformasi ke arah yang semakin profesional.
sekda banyuasin, erwin ibrahim, menyebut capaian ini sebagai “buah dari disiplin anggaran dan budaya kerja yang sehat.” ia menekankan bahwa sejak awal bupati askolani mengedepankan prinsip efisiensi dan akuntabilitas di setiap lini birokrasi.
baca juga:pagi ini, 5 wakil indonesia bersaing rebut tiket 16 besar singapore open 2025
“ini bukan hanya kerja dinas keuangan semata, tapi kolaborasi seluruh opd yang patuh pada prosedur, transparan, dan bertanggung jawab dalam menggunakan uang rakyat,” ungkapnya.
dukungan legislatif dan kolaborasi
wakil ketua ii dprd banyuasin, irian setiawan, juga menambahkan bahwa keberhasilan meraih opini wtp bukan hanya tanggung jawab eksekutif, tetapi juga hasil dari sinergi antara legislatif dan eksekutif dalam mengawal penggunaan apbd.
baca juga:pagi ini, 5 wakil indonesia bersaing rebut tiket 16 besar singapore open 2025
“dprd banyuasin selalu berkomitmen mengawasi dan memberikan masukan yang konstruktif terhadap program-program pemerintah daerah, terutama yang berkaitan dengan penganggaran,” ujarnya.
momentum evaluasi dan perbaikan
meski bersyukur atas capaian wtp, bupati askolani mengingatkan seluruh jajarannya agar tidak berpuas diri. ia menegaskan bahwa opini wtp bukanlah tujuan akhir, melainkan pijakan untuk terus berbenah dan meningkatkan kualitas pelayanan publik.
baca juga:pasca cedera leo come back di singapore open 2025, sayang leo/bagas harus angkat koper
“kita harus terus meningkatkan kualitas perencanaan dan pelaporan keuangan, serta memperkuat pengawasan internal agar tidak ada celah penyimpangan. wtp adalah kepercayaan, dan kepercayaan harus dijaga,” tegasnya.
bukan satu-satunya
pada penyerahan lhp tersebut, selain banyuasin, daerah yang turut menerima lhp bpk ialah kabupaten muara enim, lubuk linggau, lahat, oku selatan, pagaralam, dan musi rawas utara. namun, hanya tiga daerah yang berhasil meraih predikat wtp.
hal ini menunjukkan bahwa tidak semua daerah mampu mempertahankan opini terbaik dari bpk. banyuasin menjadi contoh bagaimana integritas dan tata kelola pemerintahan yang baik akan membuahkan hasil nyata.
baca juga:pasca cedera leo come back di singapore open 2025, sayang leo/bagas harus angkat koper
komitmen berkelanjutan
ke depan, pemerintah kabupaten banyuasin menargetkan agar capaian wtp bukan hanya diraih secara administratif, tetapi juga tercermin dalam kualitas belanja publik—yakni anggaran yang berpihak pada masyarakat, tepat sasaran, dan berdampak nyata.
“transparansi anggaran itu penting, tapi yang lebih penting lagi adalah bagaimana anggaran itu digunakan untuk sebesar-besarnya kepentingan rakyat banyuasin,” tutup bupati askolani.
baca juga:pasca cedera leo come back di singapore open 2025, sayang leo/bagas harus angkat koper
dengan torehan wtp ke-14 ini, banyuasin bukan hanya membuktikan kapabilitasnya dalam mengelola keuangan negara, tetapi juga mengukuhkan diri sebagai salah satu daerah yang mampu menjaga amanah publik secara berkelanjutan.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Harian Banyuasin 29 Mei 2025

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan