Biaya Operasional Harus Sesuai Aturan, Sekda Banyuasin Pimpin Rapat Pembahasan Standar Biaya Tahun 2026

Reporter: Ronie |

Editor: Zaironi |

Senin , 30 Jun 2025 - 21:05

Biaya Operasional Harus Sesuai Aturan, Sekda Banyuasin Pimpin Rapat Pembahasan Standar Biaya Tahun 2026--

biaya operasional harus sesuai aturan, sekda banyuasin pimpin rapat pembahasan standar biaya tahun 2026                            koranharianbanyuasin.id – sekretaris daerah kabupaten banyuasin, ir. erwin ibrahim, s.t., m.m., m.b.a., ipu., asean eng., memimpin langsung rapat pembahasan penyusunan peraturan bupati tentang standar biaya tahun anggaran 2026.
rapat tersebut digelar di ruang rapat sekretaris daerah banyuasin pada senin (30/6/2025), dan dihadiri sejumlah perwakilan dari organisasi perangkat daerah (opd) serta jajaran badan pengelola keuangan dan aset daerah (bpkad) kabupaten banyuasin.
turut hadir dalam rapat, kepala bpkad banyuasin dra. yuni khairani, m.si., serta anggota tim dari bpkad lainnya. agenda ini merupakan bagian penting dari upaya pemkab banyuasin untuk menyesuaikan kebijakan anggaran dengan regulasi terkini dan kebutuhan riil operasional di lingkungan pemerintahan daerah.
baca juga:sidang lanjutan: kuasa hukum desak penyidik tetapkan ay sebagai tersangka dalam kasus duplikat akta nikah
beberapa poin krusial yang menjadi fokus pembahasan dalam penyusunan standar biaya tersebut antara lain:
satuan biaya sewa kendaraan jabatan,
honorarium panitia kegiatan pemerintahan,
biaya pengadaan pakaian dinas dan/atau kerja,
upah untuk kegiatan konstruksi,
biaya transportasi perjalanan dinas dalam kecamatan, khususnya dari ibu kota kecamatan ke desa-desa,
baca juga:disdikbud gelar pendampingan penginputan di arkas bos kinerja
honorarium bagi asn dan tenaga harian lepas (thl),
penyesuaian kebijakan dengan terbitnya peraturan presiden (perpres) nomor 72 tahun 2025.
dalam paparannya, sekda erwin menekankan pentingnya penyusunan standar biaya yang tidak hanya akuntabel, tetapi juga realistis dan sesuai dengan kebutuhan lapangan. salah satu poin yang menjadi perhatian khusus adalah mekanisme penyewaan kendaraan dinas yang hingga saat ini masih minim regulasi teknis.
baca juga:mantap! ekskul pencak silat sman 1 betung raih dua medali emas
“terkait sewa ini memang belum ada yang secara spesifik mengatur mekanisme penyewaan kendaraan operasional. tapi untuk pengadaan kendaraan itu sudah ada regulasinya. ini sudah kami diskusikan dengan teman-teman bpk,” ujar erwin.
ia mengingatkan bahwa pengeluaran daerah, termasuk untuk kebutuhan operasional kendaraan dan layanan penunjang lainnya, harus sesuai dengan regulasi yang berlaku. dalam hal ini, mengacu pada aturan dari kementerian dalam negeri (kemendagri) maupun peraturan presiden yang relevan.
"prinsipnya, biaya sewa layanan operasional harus sesuai dengan aturan, kebutuhan riil, dan urgensi operasional di masing-masing opd. jangan sampai pembiayaan justru melanggar norma efisiensi dan transparansi," tegasnya.
baca juga:megawati comeback! timnas voli putri siap guncang sea v league 2025!
lebih jauh, sekda banyuasin menambahkan bahwa standar biaya akan menjadi pedoman utama dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran (rka) tahun 2026. oleh karena itu, akurasi dan kelayakan dalam menentukan nominal biaya sangat penting demi menjaga kestabilan keuangan daerah.
sementara itu, kepala bpkad banyuasin, yuni khairani, menyampaikan bahwa penyusunan standar biaya tersebut juga merujuk pada parameter nasional dan hasil evaluasi dari penggunaan anggaran sebelumnya. termasuk mempertimbangkan faktor geografis, harga pasar terkini, serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.
“semua satuan biaya harus melalui proses kajian, pembanding, dan sinkronisasi dengan standar nasional agar tidak menimbulkan potensi pemborosan atau ketidaksesuaian anggaran,” kata yuni.
selain itu, dalam pertemuan tersebut juga dibahas mengenai implikasi dari terbitnya perpres nomor 72 tahun 2025, yang salah satunya mengatur ulang postur anggaran kementerian/lembaga dan turut berdampak pada tata kelola anggaran di tingkat daerah. pemkab banyuasin menilai perlu segera menyelaraskan kebijakan daerah agar tidak terjadi ketidaksesuaian saat proses audit.
rapat ditutup dengan kesepakatan bahwa tim teknis dari bpkad akan segera melakukan pengumpulan data lapangan dan melakukan penyesuaian draf peraturan bupati berdasarkan masukan dari opd dan perkembangan regulasi terbaru.
langkah ini menjadi bagian dari komitmen pemkab banyuasin dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, efisien, dan akuntabel. dengan penyusunan standar biaya yang sesuai aturan, diharapkan seluruh pelaksanaan anggaran tahun 2026 mendatang dapat berjalan tertib dan tepat sasaran.

Tag

Share

Koran Edisi Terbaru

Baca Koran Harian Banyuasin 1 Juli 2025

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan