DWP Sumsel Perkuat Pemahaman Hukum untuk Perempuan Pasca Perceraian

Reporter: Apriyanti |

Editor: Apriyanti |

Jumat , 04 Jul 2025 - 11:04

Sosialisasi pemenuhan ham-hal perempuan pasca putusan perceraian yang digelar DWP Sumsel, Kamis 3 Juli 2025.--Foto humaspemprovsumsel

dwp sumsel perkuat pemahaman hukum untuk perempuan pasca perceraian                            koranharianbanyuasin.id - dwp sumsel menggelar kegiatan sosialisasi pemenuhan hak-hak perempuan berhadapan dengan hukum (pbh) pasca putusan pengadilan agama.
kegiatan ini digelar di gedung wanita sriwijaya, kamis 3 juli 2025, dan dibuka langsung oleh ketua dwp sumsel, desy kasnayati.
dalam sambutannya, desy menyatakan bahwa kehidupan rumah tangga tidak selalu berjalan sesuai harapan.
baca juga:100 siswa dari 6 kabupaten/kota di sumsel ini ikuti pendidikan karakter yang digagas gubernur sumsel 
baca juga:herman deru tegaskan nu harus ambil peran di semua lini pembangunan sumsel
perceraian sebagai bentuk akhir dari konflik seringkali menyisakan ketidakjelasan, terutama bagi perempuan yang tidak memahami hak-hak hukumnya.
“sering kali perempuan tidak tahu harus berbuat apa setelah putusan pengadilan agama. padahal ada hak nafkah, harta bersama, dan kewarisan yang harus diperjuangkan,” ungkap desy.
ia menambahkan, sosialisasi ini sangat penting untuk membuka wawasan anggota dwp dan perempuan pada umumnya, agar tidak menjadi korban ketidaktahuan hukum.
baca juga:ekosistem pertanian kopi sumsel diperkuat, targetkan pasar ekspor
baca juga:hut polri ke-79, gubernur sumsel: polri pilar utama di masyarakat
desy menegaskan bahwa pemahaman hukum adalah bekal dasar agar perempuan lebih berdaya dan tidak pasrah terhadap keadaan.
kegiatan ini juga bertujuan untuk mendorong lahirnya solidaritas dan jaringan dukungan di antara sesama perempuan.
desy berharap peserta aktif bertanya dan berdiskusi dengan narasumber selama sosialisasi berlangsung.
baca juga:bkow sumsel harus lebih dikenal dan ambil peran nyata perkuat pembangunan sosial
baca juga:sumsel dorong swasembada pangan lewat sef 2025, sekda sumsel: momentum jaga kedaulatan ekonomi
ketua panitia pelaksana, rooswinany mutiara herwan, dalam laporannya menyebutkan bahwa kegiatan ini menjadi langkah konkret dalam pencegahan ketidakadilan hukum yang masih sering dialami perempuan pasca perceraian.
“masih banyak perempuan yang mengalami kerugian karena tidak paham implikasi hukum dari putusan pengadilan. sosialisasi ini menjawab keresahan itu,” ujarnya.
menurut rooswinany, kegiatan ini menyasar anggota dwp agar mereka mengetahui hak-hak dasar pasca perceraian, seperti hak asuh anak, nafkah, hingga pembagian harta bersama yang sah secara hukum.
ia menekankan bahwa program ini bukan sekadar transfer informasi, tetapi merupakan bagian dari strategi dwp dalam memperkuat peran sosial dan hukum perempuan.
sebanyak 250 peserta yang terdiri dari pengurus dwp sumsel, serta ketua dan anggota dwp dari berbagai opd di lingkungan pemprov sumsel hadir dalam kegiatan ini.
sebagai narasumber utama, hadir kepala pengadilan agama palembang kelas i.a, muhammad aliyuddin.
ia memberikan penjelasan mendalam mengenai hak-hak perempuan berdasarkan putusan pengadilan agama yang berlaku di indonesia.
melalui kegiatan ini, dwp sumsel berharap perempuan, khususnya para anggotanya, dapat memahami hukum secara adil dan menjadi pelopor dalam menciptakan masyarakat yang lebih sadar hukum.

Tag

Share

Koran Edisi Terbaru

Baca Koran HARIAN BANYUASIN 5 JULI 2025

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan