Putusan MK! Wamen Kini Tak Bisa Lagi Rangkap Jabatan di Organisasi Olahraga

Reporter: Apriyanti |

Editor: Apriyanti |

Senin , 08 Sep 2025 - 18:37

Menpora RI, Dito Ariotedjo--

KORANHARIANBANYUASIN.ID - Mahkamah Konstitusi (MK) kembali mengeluarkan putusan penting yang berdampak besar pada tata kelola pemerintahan dan organisasi olahraga di Indonesia.

Dalam Putusan Nomor 128/PUU-XXIII/2025 yang dibacakan pada Kamis, 28 Agustus 2025, MK melarang menteri maupun wakil menteri (wamen) merangkap jabatan di sejumlah posisi strategis.

Termasuk di organisasi olahraga (cabor) yang mendapat aliran dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) maupun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Perkara ini disidangkan oleh Majelis Panel Hakim yang dipimpin Wakil Ketua MK, Saldi Isra, dengan didampingi Hakim Konstitusi M Guntur Hamzah dan Ridwan Mansyur.

MK menyatakan bahwa Pasal 23 UU Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara bertentangan dengan UUD 1945.

Dalam amar putusannya, MK menegaskan:

“Menteri dan Wakil Menteri dilarang merangkap jabatan sebagai:

a. Pejabat negara lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

b. Komisaris atau direksi pada perusahaan negara atau perusahaan swasta; atau

putusan mk! wamen kini tak bisa lagi rangkap jabatan di organisasi olahraga                            koranharianbanyuasin.id - mahkamah konstitusi (mk) kembali mengeluarkan putusan penting yang berdampak besar pada tata kelola pemerintahan dan organisasi olahraga di indonesia.
dalam putusan nomor 128/puu-xxiii/2025 yang dibacakan pada kamis, 28 agustus 2025, mk melarang menteri maupun wakil menteri (wamen) merangkap jabatan di sejumlah posisi strategis.
termasuk di organisasi olahraga (cabor) yang mendapat aliran dana dari anggaran pendapatan dan belanja negara (apbn) maupun anggaran pendapatan dan belanja daerah (apbd).
baca juga:resmi jadi wni, miliano jonathans digadang jadi bomber masa depan timnas indonesia!
baca juga:kisah comeback chen/toh, persembahkan gelar dunia untuk malaysia
perkara ini disidangkan oleh majelis panel hakim yang dipimpin wakil ketua mk, saldi isra, dengan didampingi hakim konstitusi m guntur hamzah dan ridwan mansyur.
mk menyatakan bahwa pasal 23 uu nomor 39 tahun 2008 tentang kementerian negara bertentangan dengan uud 1945.
dalam amar putusannya, mk menegaskan:
baca juga:jonatan christie akui lega, generasi baru tunggal putra indonesia mulai unjuk taji
baca juga:rionny buka-bukaan soal amri/nita dan adnan/indah: sudah hebat, tapi…
“menteri dan wakil menteri dilarang merangkap jabatan sebagai:
a. pejabat negara lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
b. komisaris atau direksi pada perusahaan negara atau perusahaan swasta; atau
baca juga:hong kong open 2025: comeback apriyani/fadia, langsung hadapi rekan senegara
baca juga:karel mainaky bongkar alasan kembalikan duet apriyani/fadia
c. pimpinan organisasi yang dibiayai dari anggaran pendapatan belanja negara dan/atau anggaran pendapatan belanja daerah.”
dengan putusan ini, wamen yang saat ini masih menduduki jabatan rangkap di organisasi olahraga ataupun lembaga lain yang dibiayai apbn/apbd wajib melepaskan salah satunya.
keputusan mk ini menjadi sorotan karena sejumlah wakil menteri diketahui aktif di organisasi cabang olahraga.
selama ini, banyak cabor mendapat kucuran dana pemerintah, baik untuk keikutsertaan di ajang internasional maupun pembinaan atlet.
dengan adanya larangan rangkap jabatan, dikhawatirkan akan terjadi dinamika baru dalam kepengurusan organisasi olahraga.
namun di sisi lain, keputusan ini dinilai positif untuk menjaga profesionalisme, menghindari konflik kepentingan, dan memastikan dana negara benar-benar dialokasikan untuk pengembangan atlet, bukan kepentingan pengurus.
menteri pemuda dan olahraga (menpora) dito ariotedjo menanggapi putusan mk ini dengan hati-hati.
ia menyebut pihaknya akan meminta pandangan hukum resmi dari lembaga yang berwenang agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam implementasi aturan baru tersebut.
menurut dito, bantuan apbn dan apbd yang diberikan pemerintah sebenarnya ditujukan untuk pembinaan atlet, bukan untuk membiayai badan pengurus.
“kami akan mempelajari lebih lanjut putusan mk terbaru. memang disebutkan dalam uu, menteri tidak boleh menjadi pimpinan organisasi yang dibiayai apbn betul adanya. namun, bantuan pemerintah kepada cabor tujuannya jelas untuk pengembangan atlet olahraga tersebut, tidak ada untuk organisasinya,” ujar dito kepada wartawan di jakarta, senin (8/9).
sejumlah pengamat menilai langkah mk ini merupakan upaya memperkuat prinsip good governance dalam pemerintahan dan pengelolaan olahraga nasional.
larangan rangkap jabatan diyakini mampu mencegah terjadinya tumpang tindih kepentingan, di mana pejabat publik berpotensi menggunakan jabatan politik untuk memengaruhi distribusi anggaran ke organisasi yang mereka pimpin.
ke depan, organisasi olahraga diharapkan semakin mandiri dengan tata kelola yang lebih transparan.
sementara itu, pejabat negara dapat fokus menjalankan tugas utama mereka tanpa terbebani kepentingan ganda.

Tag

Share

Koran Edisi Terbaru

Baca Koran HARIAN BANYUASIN 19 AGUSTUS 2025

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan