Banyuasin Raih Penghargaan Kinerja Penghapusan Kemiskinan Ekstrem

BACA JUGA:Pelayanan di Puskesmas Lebih Dioptimalkan

“Dapat kita lihat angka kemiskinan di Banyuasin pada tahun 2023 turun menjadi 9, 58% dari 10,00% di tahun 2022," jelasnya.

"Penurunan inilah menjadi penilaian dari pusat akan keberhasilan Pemkab Banyuasin dalam upaya penurunan kemiskinan ekstrem tahun berjalan 2023,” paparnya.

Hani menambahkan bahwa kebijakan penanggulangan kemiskinan yakni kebijakan makro yang mendorong pertumbuhan ekonomi inklusif.

Menjaga stabilitas makro, penciptaan lapangan kerja produktif, menjaga iklim investasi, regulasi perdagangan.

Serta mendorong produktivitas pertanian dan pengembangan infrastruktur wilayah tertinggal.

Kebijakan mikro meliputi pengurangan beban dan peningkatan pendapatan.

Pengurangan beban seperti pemenuhan kebutuhan pangan, bantuan tunai bersyarat, bantuan pendidikan dan kesehatan. 

Peningkatan pendapatan seperti peningkatan akses permodalan, peningkatan kualitas produk dan akses pemasaran.

Pengembangan keterampilan dan layanan usaha, pengembangan kewirausahaan dan pemanfaatan dana desa.

“Agenda utama dalam percepatan penghapusan kemiskinan. Yakni memerlukan upaya multidimensi dan kolaboratif lintas sektor di tingkat pusat dan daerah berupa program-program yang berdampak pada menurunkan beban pengeluaran masyarakat miskin dan rentan miskin," bebernya.

"Peningkatan pendapatan masyarakat miskin dan rentan miskin serta mengurangi kantong-kantong kemiskinan by name by address,” terangnya.

“Agenda kedua melalui intervensi berfokus pada perbaikan akurasi penyaluran dan konvergensi program lintas sektor," katanya.

"Yakni OPD meliputi pendidikan, perikanan, pertanian, ketahanan pangan, UMKM, kesehatan, sosial. OPD lain yang mendukung dan pihak eksternal,” tutupnya.

Sementara, Wapres RI KH Ma'ruf Amin meminta agar semua pimpinan daerah terus bekerja lebih giat dan keras lagi dalam upaya penurunan kemiskinan ekstrem.