Evaluasi Kinerja Triwulan II, Pj Gubernur Sumsel Beberkan Keberhasilan Tangani Kemiskinan Ekstrem

BACA JUGA:Gratis! PDIP Buka Pendaftaran Calon Bupati dan Wakil Bupati di Banyuasin

Langkah lainnya adalah melaksanakan Universal Helath Coverage (UHC) per Maret 2024 sebesar 97,56 persen dan pembiayaan operasional pendidikan tahun 2024 senilai Rp 718 miliar. 

Kemudian bantuan pemasangan listrik rumah tangga yang tidak mampu, pemenuhan kebutuhan dasar bagi anak terlantar, lansia dan penyandang disabilitas.

Pelatihan pemberdayaan peluang kerja baru, pelatihan kewirausahaan pemuda, pelaksanaan job fair serta revitalisasi pertanian. 

“Kemudian, Pemprov Sumsel juga memiliki Gerakan Pembangunan Sanitasi Serentak se-Sumsel yang juga menjadi kebutuhan dasar masyarakat. Direncanakan kedepannya akan dibangun 6.894 unit kloset dan septitank,” ucap Fatoni. 

Selain itu, Pemprov Sumsel juga memiliki Gerakan Bedah Rumah Serentak se-Sumsel yang dilaunching Rabu 21 Februari 2024. 

Ke depannya akan dibangun kurang lebih sebanyak 8.391 unit rumah layak yang tersebar di 17 Kabupaten/Kota se-Sumatera Selatan.

“Kalau satu desa, satu kelurahan dengan melakukan bedah rumah hanya dua saja itu sudah terhitung 6.900 jika ditambah 8.000an berarti sudah ada kurang lebih 14.000an. Jika ke depannya dari CSR perusahaan itu mencapai 5.000 saja maka akan 15.000 lebih yang mampu kita lakukan bedah rumah,” jelas Fatoni.

“Ini gerakan-gerakan seperti ini yang kita maksimalkan, kalau baru sebentar memang belum kerasa. Mudah-mudahan hingga akhir tahun ini konsisten agar semua dampaknya dirasakan masyarakat,” sambungnya.

Staf Khusus Mendagri Kastorius Sinaga sangat mengapresiasi atas lengkapnya laporan yang dipaparkan Pj Gubernur Sumsel Agus Fatoni. 

Kemudian, dia juga mengapresiasi penurunan kemiskinan ekstrem di Sumatera Selatan.

“Kami lihat bagus penurunannya paling cepat di Sumatera dan empat Kabupaten sudah bebas dari kemiskinan ekstrem. Karena kan targetnya tahun 2024 ini seharusnya semua daerah 0 persen. Sumsel ini boleh dikatakan delapan Kabupaten/Kota sudah 0 koma persen, kalau sudah angka segitu jika dipertahankan hingga tahun 2024 itu sudah akan bebas dari kemiskinan ekstrem,” jelas Kastorsius.***