Pemprov Sumsel Komitmen Tangani Ilegal Drilling dan Refinery di Sumsel
Rakor penyelesaikan illegal drilling dan illegal refinery di Muba, yang dipimpin oleh Pj Gubernur Sumsel di ruang rapat Bina Praja Pemprov Sumsel, Selasa 11 Juni 2024.--
BACA JUGA:Disdikbud Banyuasin Bangun 2 USB Jenjang SMP
Tentunya, jika menjadi kewenangan pemerintah pusat maka akan dijalankan pemerintah pusat dan jika menjadi kewenangan pemerintah daerah maka akan dijalankan pemerintah daerah.
"Di daerah ini ada pemerintah daerah dan kepolisian akan kita jalankan sesuai kewenangan masing-masing. Tidak ada yang mengambil alih harus jalan sesuai dengan ketentuan yang ada sesuai tugas dan kewenangan masing-masing," jelas Fatoni.
Pj Bupati Muba Sandi Fahlepi berharap kedepannya akan ada regulasi maupun aturan terkait persoalan illegal drilling dan illegal refinery di Muba.
Baik itu melalui revisi Peraturan Menteri ESDM Nomor 1 Tahun 2008 ataupun aturan dalam bentuk lain yang dijadikan dasar atau dapat melegalisasi penambangan sumur minyak masyarakat.
Hal itu lanjut sangatlah penting untuk mewujudkan arahan Presiden RI Joko Widodo dalam Rapat Terbatas Jumat 12 April 2022 terkait melaksanakan pengelolaan sumur minyak yang aman keselamatan bagi masyarakat, keselamatan lingkungan, meningkatkan perekonomian masyarakat serta meningkatkan pendapatan daerah dan negara.***
- Tag
- Share
-
-
