Penanganan Illegal Drilling, Elen Setiadi: Butuh Payung Hukum Minimal Perpres

Reporter: Apriyanti |

Editor: Apriyanti |

Kamis , 29 Aug 2024 - 07:37

Rapat pembahasan illegal drilling yang digelar Kemenko Perekonomian, Rabu 28 Agustus 2024.--Foto humaspemprovsumsel

penanganan illegal drilling, elen setiadi: butuh payung hukum minimal perpres                            koranharianbanyuasin.id - deputi bidang koordinasi pengembangan usaha bumn, riset dan inovasi kemenko perekonomian. elen setiadi memimpin rakor penanggulangan illegal drilling di indonesia.
elen yang juga pj gubernur sumsel, membahas dampak sosial kemasyarakatan dari illegal drilling yang dinilai sangat tinggi.
seperti terjadinya kecelakaan, kebakaran, kerusakan lingkungan, gangguan kesehatan bahkan korban jiwa. 
baca juga:dekranasda sumsel tampilkan 11 stan di ajang kriyanusa 2024
baca juga:sumsel siaga karhutla, bentuk posko di daerah rawan karhutla
termasuk praktek illegal drilling di provinsi sumsel, kata elen tercatat jumlah sumur masyarakat sebanyak 5.482 sumur. 
dalam beberapa kali rapat, menurutnya telah dibahas pula mengenai konsep rancangan permen tentang revisi permen 1/2008 terkait sumur tua, namun terdapat perkembangan baru untuk dituangkan dalam bentuk perpres. 
menurut elen satu bulan lalu, pemprov sumsel juga sudah melakukan rapat bersama kapolda dan pihak terkait.
baca juga:sekda sumsel sampaikan jawaban gubernur terhadap pandangan umum fraksi
baca juga:sumsel ambil bagian di tribute from indonesia to asean parts of warisan budaya indonesia foundation's heritage
bahkan telah membentuk satgas khusus untuk penanganan illegal drilling dan refinery ini. 
"rapat ini kita lakukan untuk mengupayakan bagaimana penyelesaian regulasinya bisa permanen secara berkelanjutan kedepan. sehingga aspek keamanan, aspek pengaturan regulasi bisa dilakukan," jelas elen. 
pada perkembangan terbaru tanggal 4 juni 2024 lanjut elen, hasil rapat koordinasi dengan kemenko polhukam mengungkapkan bahwa untuk pengaturan sekurang-kurangnya harus dalam bentuk perpres.
baca juga:tinjau gedung bulog oki, pemerintah pastikan stok beras sumsel mencukupi
baca juga:pelatihan kepemimpinan nasional tingkat ii, sekda sumsel: wujudkan pelayanan tanpa diskriminatif
mengingat substansi pengaturannya bersifat lintas k/l (hukum, lingkungan, daerah, badan usaha dll), peniadaan upaya penegakan hukum, penyusunan rancangan regulasi untuk pembinaan, penyelesaian dan penanganan illegal drilling dll. 
pengaturan melalui perpres ini diharapkan sejalan dengan saran satgasus pencegahan tindak pidana korupsi polri dimana pengaturanya mengedepankan upaya peniadaan penegakan hukum agar diusulkan dalam rapat bersama presiden untuk mendapatkan arahan langsung dari presiden. 
adapun usulan solusi yang dapat dilakukan dalam penanganan illegal drilling ini menurut elen terdiri dari beberapa hal.
yakni penyusunan rancangan regulasi untuk pembinaan, penyelesaian, dan penanganan illegal drilling.
hal ini memerlukan payung hukum minimal dalam bentuk perpres mengingat substansi pengaturannya, tidak hanya terkait pengaturan disisi minyak dan gas bumi saja tapi juga terkait perizinan lingkungan.
kemudian lebih mengedepankan pembinaan dan meniadakan penegakan hukum. 
usulan solusi berikutnya kata elen adalah pengaktifan kembali tim satgas penanganan kegiatan ilegal migas dengan beranggotakan lintas kementerian atau lembaga yang merupakan salah satu alternatif solusi.
dharapkan mampu menanggulangi kegiatan ilegal migas secara masif dan sistematis. 
“di sumsel ini ada 5.482 yang tercatat. namun faktanya di lapangan bisa dua kali lipat. lokasi-lokasinya input bukan hanya sumur-sumur tua namun ada banyak juga sumur-sumur baru yang menggunakan data esdm," bebernya.
"kalau kondisi sumur tua kita bisa maklum. tapi kalau sudah menggunakan data seismik yang ada di esdm kemudian mereka gali dengan alat seadanya inilah yang dapat menimbulkan bahaya bencana dan k3l maka ini akan rawan sekali," jelas elen. 
menurut elen karena sangat urgen itulah alasan pihaknya ingin peroslan ini segera diselesaikan. 
"melalui rapat ini kami ingin dapat memberikan arahan dalam pengelolaan  keekonomian yang sering jalan dengan penegakan hukum dengan aspek legalitasnya," tambah elen.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi HARIAN BANYUASIN 1 SEPTEMBER 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan