Tiga Minggu Menjabat, Kasi Pidsus Kejari Banyuasin Tetapkan Mantan Kepala Laboratorium DLH sebagai Tersangka

Reporter: Rooney |

Editor: Zaironi |

Senin , 21 Oct 2024 - 15:05

Kasi Pidsus Kajari Banyuasin Giovani SH MH bersama tim penyidik saat menahan tersangka--

tiga minggu menjabat, kasi pidsus kejari banyuasin tetapkan mantan kepala laboratorium dlh sebagai tersangka                            koranharianbanyuasin.id - hanya dalam waktu tiga minggu setelah resmi menjabat sebagai kepala seksi pidana khusus (kasi pidsus) di kejaksaan negeri (kejari) banyuasin, giovani sh mh telah menunjukkan langkah tegasnya dengan menetapkan mantan kepala laboratorium dinas lingkungan hidup (dlh) banyuasin, paisal st, sebagai tersangka. 
paisal dituduh terlibat dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi terkait pungutan liar (pungli) yang dilakukan di unit pelaksana teknis daerah (uptd) laboratorium dlh banyuasin.
penetapan tersangka ini merupakan hasil dari penyelidikan mendalam terkait kasus uji sampel laboratorium yang berlangsung di dlh banyuasin selama beberapa bulan terakhir. 
baca juga:daftar nama 56 wakil menteri di kabinet merah putih, taufik hidayat dipercaya jadi wamen pemuda dan olahraga
menurut kejari banyuasin, reymund hasdianto sitohang, sh mh, penetapan paisal sebagai tersangka telah memenuhi alat bukti yang cukup. 
“alat bukti sudah terpenuhi untuk menetapkan paisal sebagai tersangka," ungkap reymund dalam konferensi pers di kejari banyuasin.
dalam keterangannya, kasi pidsus giovani sh mh mengungkap modus operandi yang dilakukan oleh paisal.
baca juga:timnas indonesia siap bangkit, erick thohir tetap optimistis meski kalah di tiongkok
 menurutnya, tersangka menggunakan dokumen perjalanan dinas yang seolah-olah sah untuk meminta biaya dari perusahaan-perusahaan yang hendak melakukan uji sampel di laboratorium dlh banyuasin.
 "tersangka ini menggunakan surat biaya perjalanan dinas dengan memanipulasi surat tersebut agar terlihat sah. surat ini kemudian diberikan kepada perusahaan-perusahaan, sekitar 90 perusahaan, yang ingin menguji sampel di laboratorium dalam rentan waktu tahun 2017-2021," jelas giovani.
lebih lanjut, giovani menyatakan bahwa jika perusahaan tersebut tidak membayar biaya perjalanan dinas yang diminta, pihak laboratorium tidak akan melakukan uji sampel yang dibutuhkan oleh perusahaan. 
baca juga:23 pemain u-17 perkuat timnas indonesia di kualifikasi piala asia u17 2025
"ini jelas tindakan ilegal, karena permintaan uang tersebut tidak memiliki dasar hukum yang sah dan ditandatangani oleh kepala uptd," tambahnya.
dari hasil penyelidikan, tindakan pungli ini dilakukan paisal dalam periode 2017 hingga 2021, saat dirinya menjabat sebagai kepala laboratorium uptd dlh banyuasin. 
meskipun tidak ada kerugian negara secara langsung dalam kasus ini, namun diduga ada dana sebesar rp700 juta lebih yang dipungut secara ilegal dari perusahaan-perusahaan tersebut selama empat tahun.
baca juga:terong belanda, bukan sekadar terong: fakta unik dan manfaat luar biasa
tersangka paisal saat ini ditahan selama 20 hari di lembaga pemasyarakatan (lapas) banyuasin untuk menjalani proses hukum lebih lanjut. 
sementara itu, kajari banyuasin, reymund, tidak menutup kemungkinan adanya tersangka baru dalam kasus ini.
 “tidak tertutup kemungkinan akan ada tersangka baru. kami masih menunggu fakta-fakta persidangan yang akan datang,” ujarnya.
baca juga:prabowo umumkan susunan menteri kabinet merah putih, berikut daftar nama lengkapnya
terkait potensi keterlibatan pihak lain, termasuk pejabat di tingkat yang lebih tinggi, seperti kepala dinas dlh banyuasin, reymund meminta masyarakat untuk bersabar. 
"kami meminta waktu dan kepercayaan agar kami bisa melaksanakan proses hukum ini dengan baik sesuai aturan yang ada. kita lihat saja nanti terkait keterlibatan pihak lain," tambahnya.
paisal dijerat dengan pasal 12 huruf e undang-undang tindak pidana korupsi yang mengatur tentang pemerasan yang dilakukan oleh pegawai negeri atau penyelenggara negara. 
baca juga:pembobolan rumah toko ko acai: emas bernilai miliaran rupiah raib digondol pencuri
pasal ini menyebutkan bahwa pegawai negeri yang melakukan pemerasan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan dapat diancam dengan hukuman pidana penjara minimal 4 tahun.
langkah cepat yang diambil oleh giovani sh mh selaku kasi pidsus kejari banyuasin maupun kajari banyuasin ini mendapat apresiasi dari berbagai pihak. 
penetapan tersangka terhadap paisal menunjukkan komitmen kejari banyuasin dalam memberantas tindak pidana korupsi di wilayahnya.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi HARIAN BANYUASIN 22 OKTOBER 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan