Elen Setiadi Ikuti Rakor Virtual, Bahas Isu PHK dan Stabilitas Tenaga Kerja di Sumsel

KORANHARIANBANYUASIN.ID - Pj Gubernur Sumatera Selatan, Elen Setiadi turut serta dalam Rakor yang membahas isu Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) serta persiapan penetapan Upah Minimum Tahun 2025.

Rakor ini diselenggarakan oleh Kemendagri dan Kemenaker secara virtual, Kamis 31 Oktober 2024 dan diikuti oleh Elen dari Command Center Kantor Gubernur Sumatera Selatan.

Rakor tersebut dipimpin langsung oleh Mendagri Tito Karnavian, dengan tujuan menyelaraskan pemahaman antara pemerintah pusat dan daerah mengenai isu sensitif yang berpotensi memengaruhi stabilitas politik dan keamanan.

Salah satu fokus utama adalah penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) Tahun 2025 dan upaya mengantisipasi dampak PHK yang dapat memicu ketidakstabilan di berbagai daerah.

"Dengan pertemuan ini, kita siapkan upaya antisipasi agar kepala daerah memahami kebijakan pemerintah pusat dan dapat menyesuaikan kebijakan sesuai dengan situasi lokal masing-masing untuk meminimalkan risiko," ujar Tito. Ia juga mengajak pemerintah daerah untuk menjaga kondusivitas dan keamanan nasional.

Sementara itu, Menteri Ketenagakerjaan RI, Ir. Yassierli, Ph.D., menekankan pentingnya koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah demi terciptanya iklim kerja yang kondusif di Indonesia.

"Rakor ini dilakukan untuk menyelaraskan kebijakan pusat dan daerah, sehingga kita semua bisa bekerja dengan lebih baik," katanya.

Yassierli juga menguraikan berbagai tantangan strategis ketenagakerjaan, termasuk pemberdayaan tenaga kerja serta keselamatan kerja.

Ia menjelaskan bahwa ada beberapa pekerjaan rumah yang harus diselesaikan, seperti meningkatkan program jaminan sosial ketenagakerjaan dan memperbaiki aspek keselamatan kerja.

Di samping itu, ia memaparkan data terbaru terkait PHK di tingkat nasional, yang menunjukkan dampak dari perubahan ekonomi global dan nasional.

Meskipun tantangan ini terus dihadapi, Yassierli tetap optimis bahwa ekonomi Indonesia akan membaik.

"Pemerintah berupaya secara terstruktur untuk menghadapi segala kondisi dengan optimisme bahwa situasi akan semakin baik," jelasnya.

Lebih lanjut, Menaker juga mengungkapkan bahwa pemerintah memiliki agenda penting terkait PHK dan UMP, dan telah menyiapkan langkah mitigasi risiko.

"Pemerintah harus memberikan solusi terbaik bagi pengusaha dan pekerja dalam penetapan UMP, dan ini membutuhkan kerjasama erat dengan seluruh pemangku kepentingan," tegasnya.