Sosialisasikan Peraturan Perundang Undangan dan Pedoman Bidang Penataan Ruang

Sedangkan untuk wilayah yang belum memiliki dokumen RDTR yang terintegrasi dengan OSS dilakukan dengan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR).

Untuk mendukung terobosan yang 

mempermudah proses perijinan berusaha di Kabupaten Muara Enim, Pemerintah Kabupaten Muara Enim melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Muara Enim 

telah menetapkan Peraturan Bupati terkait Rencana Detail Tata Ruang (RDTR).

Antara lain Peraturan Bupati Kabupaten Muara Enim Nomor 1 Tahun 2023 tentang RDTR Kawasan Perkotaan Tanjung Enim, yang saat ini sudah terintegrasi dengan OSS. Selanjutnya, Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2023 tentang RDTR Kawasan Perkotaan Kecamatan Semende Darat Laut, Perbup Nomor 24 Tahun 2023 tentang RDTR Kawasan Perkotaan Lubai Ulu, Perbup Nomor 1 Tahun 2024 tentang RDTR Sekitar Kawasan Industri Tanjung Enim, dan Perbup Nomor 17 Tahun 2024 tentang RDTR Kawasan Perkotaan Empat Petulai Dangku, yang saat ini sedang dalam proses untuk diintegrasikan dengan sistem OSS.

"Dengan telah ditetapkannya Peraturan Bupati tentang RDTR dan telah terintegrasinya RDTR tersebut dengan sistem OSS, kami mengharapkan ke depannya dapat mempercepat proses investasi di Kabupaten Muara Enim," harap Yani mantan Kadis Perkim Muara Enim ini.

Masih dikatakan Yani, di dalam pelaksanaan kegiatan pemanfaatan ruang di Kabupaten Muara Enim, tentunya masih banyak peraturan maupun petunjuk teknis sebagai turunan dari UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja serta Peraturan

Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang. 

Berkaitan dengan hal tersebut, untuk lebih mengoptimalkan penerapan rencana tata ruang di lapangan, maka pada hari ini dilaksanakan kegiatan sosialisasi mengenai peraturan perundang-undangan dan pedoman yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan 

pemanfaatan ruang, antara lain Peraturan terkait Pelaksananaan Perijinan Berusaha Kegiatan Pemanfaatan Ruang di Kabupaten 

Muara Enim; Petunjuk Teknis Pelaksanaan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan 

Ruang (PKKPR) Berusaha dan Non Berusaha; Pertimbangan Teknis Pertanahan dalam Kegiatan Pemanfaatan Ruang; dan Persetujuan Lingkungan Hidup dalam Kegiatan Pemanfaatan Ruang.

"Sosialisasi ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman  kepada seluruh stakeholder penataan ruang terutama masyarakat umum dan pelaku usaha sehingga dalam kegiatan pemanfaatan ruang dapat berjalan sesuai dengan aturan dan mampu mewujudkanpembangunan berkelanjutan di Bumi Serasan Sekundang," pungkasnya.