Sosialisasikan Peraturan Perundang Undangan dan Pedoman Bidang Penataan Ruang

Reporter: Rooney |

Editor: zaironi |

Minggu , 17 Nov 2024 - 07:29

SOSIALISASI : Dinas PUPR Kabupaten Muara Enim menggelar Sosialiasai Peraturan Perundang-Undangan dan Pedoman Bidang Penataan Ruang di Evi Mediria Grand Ballroom Muara Enim.--

sosialisasikan peraturan perundang undangan dan pedoman bidang penataan ruang                            korannharianbanyuasin.id - untuk meningkatkan pemahaman peraturan perundang undangan dan pedoman bidang penataan ruang terutama bagi masyarakat umum dan pelaku usaha di bumi serasan sekundang, dinas pupr kabupaten muara enim menggelar sosialiasai peraturan perundang-undangan dan pedoman bidang penataan ruang di evi mediria grand ballroom muara enim, kamis 14 november 2024.
kegiatan tersebut dibuka oleh bupati muara enim yang diwakili asisten perekonomian dan pembangunan pemkab muara enim h ahmad yani, didampingi kadis pupr muara enim, para kepala opd lingkup pemkab  muara enim, camat beserta kepala desa, lurah yang wilayahnya telah ditetapkan rencana detail 
tata ruang, pimpinan perguruan tinggi di wilayah kabupaten muara enim, pimpinan bumn/bums/bumd dalam wilayah kabupaten muara enim, para tokoh masyarakat, tokoh agama, pimpinan organisasi/lembaga, perwakilan forum anak, dan insan pers. 
sedangkan narasumber dari dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu kabupaten muara enim, kantor atr/bpn kabupaten muara enim, dinas lingkungan hidup kabupaten muara enim dan dinas pekerjaan umum dan penataan ruang kabupaten muara enim.
asisten perekonomian dan pembangunan pemkab muara enim h ahmad yani, mengatakan bahwa kabupaten muara enim merupakan salah satu daerah yang memiliki potensi sumber daya alam yang sangat berlimpah, hal ini merupakan anugerah dan karunia dari allah swt. 
tentunya modal dasar bagi kabupaten muara enim untuk dapat meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat kabupaten muara 
enim. namun demikian, untuk memaksimalkan potensi yang ada tersebut harus seiring sejalan 
dengan rencana tata ruang baik rencana tata ruang wilayah nasional, provinsi dan kabupaten. 
terbitnya undang-undang nomor 
11 tahun 2020 tentang cipta kerja serta peraturan pemerintah nomor 21 tahun 2021 tentang penyelenggaraan penataan ruang memberi banyak terobosan baru dalam proses penyelenggaraan penataan ruang baik aspek 
perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang. 
salah satu terobosan tersebut ialah peningkatan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha dengan penyederhanaan persyaratan dasar perizinan berusaha yang salah satunya adalah penerbitan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang (kkpr) melalui sistem perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik / online single submission (oss).
dengan terbitnya peraturan tersebut, lanjut yani, tentunya mewajibkan seluruh kegiatan pemanfaatan ruang baik kegiatan berusaha maupun non berusaha harus terlebih dahulu memiliki kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang (kkpr). 
penerbitan kkpr tersebut menjadi persyaratan dasar dalam pelaksanaan perizinan berusaha di daerah dilakukan melalui 2 cara, pertama melalui konfirmasi kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang (kkkpr) untuk lokasi izin usaha yang telah memiliki peraturan bupati tentang rencana detail tata ruang yang terintegrasi dalam oss. 
sedangkan untuk wilayah yang belum memiliki dokumen rdtr yang terintegrasi dengan oss dilakukan dengan persetujuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang (pkkpr).
untuk mendukung terobosan yang 
mempermudah proses perijinan berusaha di kabupaten muara enim, pemerintah kabupaten muara enim melalui dinas pekerjaan umum dan penataan ruang kabupaten muara enim 
telah menetapkan peraturan bupati terkait rencana detail tata ruang (rdtr).
antara lain peraturan bupati kabupaten muara enim nomor 1 tahun 2023 tentang rdtr kawasan perkotaan tanjung enim, yang saat ini sudah terintegrasi dengan oss. selanjutnya, peraturan bupati nomor 23 tahun 2023 tentang rdtr kawasan perkotaan kecamatan semende darat laut, perbup nomor 24 tahun 2023 tentang rdtr kawasan perkotaan lubai ulu, perbup nomor 1 tahun 2024 tentang rdtr sekitar kawasan industri tanjung enim, dan perbup nomor 17 tahun 2024 tentang rdtr kawasan perkotaan empat petulai dangku, yang saat ini sedang dalam proses untuk diintegrasikan dengan sistem oss.
"dengan telah ditetapkannya peraturan bupati tentang rdtr dan telah terintegrasinya rdtr tersebut dengan sistem oss, kami mengharapkan ke depannya dapat mempercepat proses investasi di kabupaten muara enim," harap yani mantan kadis perkim muara enim ini.
masih dikatakan yani, di dalam pelaksanaan kegiatan pemanfaatan ruang di kabupaten muara enim, tentunya masih banyak peraturan maupun petunjuk teknis sebagai turunan dari uu nomor 11 tahun 2020 tentang cipta kerja serta peraturan
pemerintah nomor 21 tahun 2021 tentang penyelenggaraan penataan ruang. 
berkaitan dengan hal tersebut, untuk lebih mengoptimalkan penerapan rencana tata ruang di lapangan, maka pada hari ini dilaksanakan kegiatan sosialisasi mengenai peraturan perundang-undangan dan pedoman yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan 
pemanfaatan ruang, antara lain peraturan terkait pelaksananaan perijinan berusaha kegiatan pemanfaatan ruang di kabupaten 
muara enim; petunjuk teknis pelaksanaan persetujuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan 
ruang (pkkpr) berusaha dan non berusaha; pertimbangan teknis pertanahan dalam kegiatan pemanfaatan ruang; dan persetujuan lingkungan hidup dalam kegiatan pemanfaatan ruang.
"sosialisasi ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman  kepada seluruh stakeholder penataan ruang terutama masyarakat umum dan pelaku usaha sehingga dalam kegiatan pemanfaatan ruang dapat berjalan sesuai dengan aturan dan mampu mewujudkanpembangunan berkelanjutan di bumi serasan sekundang," pungkasnya.

Tag

Share

Koran Edisi Terbaru

Baca Koran HARIAN BANYUASIN 4 DESEMBER 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan