Gelar Rapat Korsupgah KPK, PJ Wako Prabumulih: Korsupgah Membantu Kita Untuk Tahu dan Mengukur Diri

KORANHARIANBANYUASIN.ID - Pemerintah Kota Prabumulih menggelar rapat koordinasi dan supervisi pencegahan korupsi (Korsupgah) KPK yang dipimpin langsung oleh Penjabat Walikota Prabumulih, H Elman ST MM. Acara ini berlangsung di ruang rapat lantai 1 Pemkot Prabumulih dan dihadiri oleh seluruh kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) serta Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), Kamis, 14 November 2024. 

Hadir dalam acara tersebut, Kasatgas Korsup Wilayah 2, Untung Wicaksono, PIC Korsup wilayah Sumsel, Ardiansyah Putra, PIC Korsup wilayah Banten, Ruspian, anggota tim Yuni Komalasari, dan Melda Ghina. Hadir pula, Pj Sekda Prabumulih, Dr Drs Aris Priadi MSI,  Inspektur Daerah Prabumulih, H Indra Bangsawan SH MM.

Penjabat Walikota Prabumulih, H Elman ST MM menjelaskan bahwa Korsupgah yang diadakan merupakan bagian dari program yang lebih luas dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk meningkatkan akuntabilitas dan transparansi di tingkat pemerintah daerah. 

BACA JUGA:Bank Sumsel Babel Cabang Pangkalan Balai Sosialisasikan Tabungan Pesirah Raden dan Layanan Top Up Dompet Digit

Kedatangan Korsupgah ke Prabumulih adalah yang terakhir setelah sebelumnya dilakukan di beberapa daerah lain, termasuk Muara Enim dan PALI. "Setiap tahun kita selalu ada laporan terkait masalah perizinan, pendapatan, aset, dan seluruhnya itu semua tertuang dalam laporan kita dan ada nilainya," ungkap Elman ketika diwawancarai usai rapat korsupgah KPK.

Dengan adanya rapat ini, diharapkan dapat menjadi ajang evaluasi bagi Pemkot Prabumulih untuk memperbaiki segala kekurangan yang ada dalam pengelolaan pemerintahan, serta untuk menindaklanjuti masalah-masalah yang telah teridentifikasi.

Salah satu isu yang diangkat dalam rapat ini adalah masalah yang dihadapi oleh Badan Aset di Prabumulih. H Elman mengungkapkan bahwa masih terdapat kendala dalam pengelolaan aset yang berkaitan dengan PT Kereta Api Indonesia (KAI). "Untuk itu, tadi kita hadirkan juga kepala BPN," jelasnya, merujuk pada Badan Pertanahan Nasional yang berperan penting dalam penyelesaian masalah sertifikasi aset.

BACA JUGA:Pj Bupati dan Kapolres Banyuasin Hadiri Doa Bersama, Ajak Masyarakat Ciptakan Pilkada Damai 2024

Elman juga menyoroti kendala yang dihadapi oleh Dinas Pendapatan Daerah terkait penggunaan tapping box untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). "Kita akan rapat khusus dengan Badan Pendapatan untuk mengidentifikasi masalah yang ada. Jika perlu, kita akan melakukan evaluasi mingguan," tegasnya. Dengan pendekatan ini, diharapkan dapat meningkatkan efektivitas dalam pengumpulan PAD.

Sebagai tindak lanjut dari rapat tersebut, H. Elman menekankan pentingnya pembentukan tim khusus untuk mengatasi masalah sertifikat aset yang belum terbit. "Kita harus segera berkoordinasi dengan BPN, membentuk tim khusus untuk melakukan pengukuran dan langsung ke BPN untuk menerbitkan sertifikat secepatnya," tegasnya.

Elman juga menyampaikan bahwa setiap OPD akan diberikan tugas (PR) untuk melakukan perbaikan. "Terkait dengan perizinan, kita harus melihat bagaimana kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan. Jika ada masyarakat yang belum puas, kita harus segera membenahi pelayanan tersebut," ujarnya.

BACA JUGA:Pj Bupati Banyuasin Dorong Bank Sumsel Babel Perkuat Ekonomi Daerah

Dalam upaya untuk memastikan perbaikan yang telah direncanakan, H. Elman menyatakan akan melakukan pengawasan langsung terhadap OPD. "Mungkin nanti kami juga akan melihat langsung dan melakukan sidak ke sejumlah OPD," ujarnya. Langkah ini diharapkan dapat mendorong semua OPD untuk lebih responsif dan bertanggung jawab dalam menjalankan tugas mereka.

Lebih lanjut, H Elman juga mengungkapkan rasa terima kasih kepada Korsupgah yang telah memberikan panduan dan dukungan bagi Pemkot Prabumulih. "Korsupgah membantu kita untuk tahu dan mengukur diri kita sendiri," katanya. Dengan adanya dukungan dari KPK, diharapkan Pemkot Prabumulih dapat terus meningkatkan kinerja dan mengurangi potensi terjadinya korupsi di lingkungan pemerintahan.