Kontraktor Demo, Desak Pemkab Banyuasin Segera Bayar Proyek : Pj Bupati Jangan Cak Cak Dak Tahu

KORANHARIANBANYUASIN.ID – Sejumlah kontraktor yang tergabung dalam Gabungan Kontraktor Banyuasin Bersatu (GKBB) mendatangi Kantor Bupati Banyuasin, Senin 8 Januari 2025 pukul 10.30 WIB. 

Kedatangan mereka untuk menuntut kejelasan pembayaran proyek yang telah diselesaikan, namun hingga kini belum dibayarkan oleh Pemerintah Kabupaten Banyuasin.

"Kami meminta kepastian, kapan pembayaran proyek yang telah kami kerjakan akan dilakukan," tegas Idrus Tanjung, Koordinator Aksi, yang didampingi Endang Suryanto, Koordinator Lapangan.

BACA JUGA:Warga dan Anak Sekolah Keluhkan Jalan Jalur 20 Desa Sidomulyo, Seperti Kubangan Kerbau

Menurut Idrus, keterlambatan pembayaran ini berdampak langsung pada para pekerja proyek yang terus menagih upah. 

"Setelah aksi damai ini, kami langsung pulang untuk menemui para tukang yang menunggu pembayaran. Mereka bekerja untuk memenuhi kebutuhan keluarga sehari-hari," bebernya, didampingi rekannya, Martono.

Idrus juga mengkritisi kebijakan Pemkab Banyuasin yang menganggarkan pembangunan proyek tanpa kesiapan dana yang jelas. 

BACA JUGA:Malaysia Open 2025: Jonatan Christie Kalah Dramatis, Tersingkir di Babak Pertama

"Bagaimana mungkin proyek dianggarkan tetapi tidak ada uangnya? Jangan sampai kami merasa dizalimi," ucapnya dengan nada kesal.

Ia juga mendesak Penjabat (PJ) Bupati Banyuasin untuk segera mengevaluasi tata kelola keuangan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Banyuasin. 

Selain itu, mereka meminta agar pembayaran proyek yang telah disetujui dalam Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) per 31 Desember 2024 segera direalisasikan.

BACA JUGA:Kemenangan Lanny/Fadia Atas Unggulan 3 Malaysia Open 2024: Pelatih Selalu Minta Kami Terus Fokus

"Tolong kejelasan soal Surat Pengakuan Hutang dari Pemkab juga diinformasikan kepada kami. Jangan hanya janji-janji, karena kami butuh kepastian, Pj Bupati Banyuasin jangan cak cak dak tau, " tambahnya.

Dalam aksi damai ini, Edhy Haryono, Asisten III Setda Banyuasin, menemui para kontraktor dan menyampaikan bahwa anggaran untuk pembayaran proyek sebenarnya ada, namun memerlukan proses audit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sebelum dapat dicairkan.