Bupati Muba Sampaikan Pidato Perdana di Sidang Paripurna DPRD

Koranharianbanyuasin.id – Setelah resmi dilantik oleh Presiden RI Prabowo Subianto sebagai Bupati dan Wakil Bupati Musi Banyuasin (Muba) untuk periode 2025-2030 pada 20 Februari 2025, H.M. Toha, SH dan Rohman menyampaikan pidato perdana mereka dalam Sidang Paripurna DPRD Kabupaten Musi Banyuasin, Senin (3/3/2025).  

Sidang yang digelar di Gedung Paripurna DPRD Kabupaten Musi Banyuasin ini dipimpin oleh Ketua DPRD Afitni Junaidi Gumay, SE, serta didampingi para Wakil Ketua DPRD dan anggota dewan lainnya. Turut hadir dalam agenda ini jajaran Forkopimda, Sekretaris Daerah Drs. H. Apriyadi, M.Si, perwakilan Gubernur Sumatera Selatan, serta pejabat lainnya.  

Dalam sambutannya, Ketua DPRD menyampaikan apresiasi kepada Bupati dan Wakil Bupati yang baru dilantik serta mengucapkan terima kasih kepada H. Sandi Fahlepi, SP., M.Si atas dedikasinya selama menjabat sebagai Penjabat Bupati Muba.  

BACA JUGA:Camat Talang Kelapa Serahkan Bantuan Donasi Pada Keluarga Alm Abian

Bupati Paparkan Visi Misi "Muba Maju Lebih Cepat"

Dalam pidatonya, Bupati H.M. Toha, SH mengungkapkan rasa terima kasih kepada masyarakat atas kepercayaan yang diberikan. Ia juga menegaskan komitmennya untuk menjalankan amanah dengan penuh tanggung jawab demi kemajuan Musi Banyuasin.  

"Pada tanggal 20 Februari 2025 kami telah dilantik secara serentak oleh Presiden RI dan mengikuti orientasi kepemimpinan kepala daerah. Ini menjadi bekal bagi kami dalam menjalankan roda pemerintahan yang bersih dan profesional," ujar H.M. Toha, SH.  

BACA JUGA:SMAN 1 Muara Telang Tuan Rumah Launching Penguatan Program P2L

Lebih lanjut, Bupati memaparkan visi dan misi kepemimpinannya dengan tema "Muba Maju Lebih Cepat, Bersama Mensejahterakan Kabupaten Musi Banyuasin."

Untuk mewujudkan visi tersebut, ia menetapkan tujuh misi strategis, yaitu:  

1. Kemapanan SDM melalui adaptasi di bidang pendidikan dan kesehatan.  

2. Rekonstruksi sosial dan ekonomi menuju Musi Banyuasin sejahtera.  

3. Penguatan moderasi beragama dan ekonomi keumatan.  

4. Tata kelola pemerintahan yang bersih, inovatif, dan melayani.