Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Sumsel 2023 Disahkan Menjadi Perda

Reporter: Apriyanti |

Editor: Apriyanti |

Kamis , 04 Jul 2024 - 10:01

Pj Gubernur Sumsel saat menandatangani keputusan bersama Perda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Sumsel 2023, Rabu 3 Juli 2024.--

raperda pertanggungjawaban pelaksanaan apbd sumsel 2023 disahkan menjadi perda                            palembang, koranharianbanyuasin.id - raperda pertanggungjawaban pelaksanaan apbd sumsel 2023 akhirnya disetujui menjadi perda, rabu 3 juli 2024.
persetujuan ini dilakukan, setelah sebelumnya melewati pembahasan yang cukup panjang di dprd sumsel.
perda itu disepakati dengan menandatangi keputusan bersama oleh pj gubernur sumsel dan ketua dprd sumsel.
baca juga:pj ketua tp pkk hj. merry hani gelar senam sehat bersama pwpss pusat, jalin silaturahmi dan tingkatkan kebugar
baca juga:sekda sambut baik siswa kkl studi wilhan pasis dikreg lxiv seskoad di banyuasin
persetujuan tersebut ditandai dengan ketuk palu oleh ketua dprd sumsel, ra anita noeringhati usai mendengarkan laporan hasil pembacaan dan penelitian dari bagian anggaran dprd sumsel.
laporna yang dibacakan juru bicara badan anggaran (banggar) antoni yuzar pada rapat paripurna ke-84 dprd sumsel  di gedung dprd sumsel.
sebelumnya antoni yuzar merinci sebanyak 29 catatan  dari kalangan dewan untuk segera ditindaklanjuti oleh pihak pemprov sumsel. 
baca juga:sekda banyuasin buka jobfit jabatan pimpinan tinggi pratama, 26 pejabat berebut kursi!
baca juga:operasi pasar murah banyuasin kembali digelar, bantu masyarakat hadapi inflasi
diantaranya kalangan dewan mengharapkan organisasi perangkat daerah  (opd) untuk lebih meningkatkan kinerja  terutama terkait dengan pelaporan penggunaan anggaran.
“hal ini seharusnya berkorelasi terhadap status keuangan sumsel wajar tanpa pengecualian dan juga secara kualitas dan kuantitas kegiatan kegiatan yang dilaksanakan,” ucap antoni yuzar.
selain itu kalangan dewan juga mengharapkan program pembangunan berbasis ekonomi kerakyatan terus digalakan  di berbagai sektor melalui penciptaan industri dan umkm yang tangguh untuk mengatasi pengangguran dan kemiskinan baik di perkotaan maupun dipedesaan.
baca juga:resmi slamet somosentono cabup dari partai gerindra
baca juga:pemantapan batch 2 pdip, askolani: pelatihan tim pemenangan daerah dimentori pentolan partai
“terutama pada sektor pertanian dan perkebunan untuk tahun anggaran 2024 program-program yang akan meningkatkan perekonomian masyarakat irigasi cetak sawah bantuan bibit dan lain-lain,” tambahnya.
dalam sambutannya, pj gubernur sumsel elen setiadi menyampaikan ucapan terima kasih kepada anggota dewan.
“rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan apbd sumsel tahun 2023 merupakan upaya konkrit untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dalam pengelolaan keuangan yang diselenggarakan secara profesional transparan dan bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan,” ucap elen setiadi.
dia menilai keputusan bersama atas persetujuan terhadap raperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan apbd tahun 2023 kali ini merupakan wujud kesamaan pandangan antara eksekutif dan legislatif  di  provinsi sumsel.
“keputusan bersama atas persetujuan terhadap rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan apbd tahun anggaran 2023 ini merupakan wujud kesamaan pandangan antara eksekutif dan legislatif dalam rangka semangat dan tekad bersama menuju "sumatera selatan maju, terdepan dan berkelanjutan" dengan tagline sumsel mapan 2045,” tutupnya.***

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi HARIAN BANYUASIN 5 JULI 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan