“Kita tidak mau ada korban jiwa. Kalau jembatan satu lagi juga roboh, arus lalu lintas bisa lumpuh total dan ekonomi masyarakat terganggu,” tegasnya.
Ia juga menyinggung soal Pergub Nomor 74 Tahun 2018 yang semestinya menjadi acuan bagi semua kepala daerah dan perusahaan tambang.
Namun dalam praktiknya, regulasi itu kerap diabaikan.
Tak hanya fokus pada larangan sementara, Cik Ujang juga menyampaikan rencana jangka panjang. Pemprov Sumsel akan mendorong pembangunan jalan khusus bagi kendaraan tambang batu bara.
“Debu, suara bising, jalan rusak—semuanya dirasakan rakyat. Sekarang saatnya perusahaan tambang ikut berkontribusi menjaga keselamatan publik,” ujarnya.
Mantan Bupati Lahat itu menambahkan, dirinya sudah sejak lama mendorong pembuatan jalan khusus tambang.
Namun masih banyak perusahaan yang tidak merespon serius.
“Kita beri waktu maksimal setahun. Kalau tidak, ya terpaksa ada tindakan administratif dan hukum,” tandasnya.
Ia pun memastikan akan segera melaporkan peristiwa ini ke Kementerian PUPR agar proses perbaikan jembatan segera mendapat perhatian nasional.
Sementara itu, Hardy Siahaan dari Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Sumsel menyampaikan bahwa pengecekan teknis jembatan akan dilakukan segera.
Ia menekankan bahwa usia jembatan yang mencapai hampir lima dekade memang menjadi faktor risiko besar.