Pada Maret 2024 penduduk miskin yang mempunyai akses air minum layak baru 77,94 persen sisanya belum punya akses air minum layak. Sementara untuk fasilitas jamban untuk buang air besar sendiri/bersama baru sebesar 89,01 persen.
Dari data-data diatas, tak salah jika kemiskinan merupakan salah satu persoalan mendasar yang menjadi pusat perhatian pemerintah di negara manapun.
Kemiskinan merupakan permasalahan yang kompleks tidak hanya dilihat dari aspek ekonomi, namun juga aspek sosial, aspek lingkungan, serta aspek individu.
Pengentasan kemiskinan membutuhkan ketepatan sasaran dan keterpaduan program dari semua pihak, serta mengacu pada sasaran yang sama, dengan begitu intervensi yang dilakukan akan tepat sasaran.
Untuk itu mengenali dan mengidentifikasi permasalahan kemiskinan adalah suatu keharusan bagi Pemerintah Kabupaten Banyuasin.
Langkah awalnya adalah memahami pengukuran kemiskinan.
Salah satu aspek penting untuk mendukung strategi penanggulangan kemiskinan adalah tersedianya data kemiskinan yang akurat.
Pengukuran kemiskinan yang dapat dipercaya dapat menjadi instrumen tangguh bagi pengambil kebijakan dalam memfokuskan perhatian pada kondisi hidup penduduk miskin.
Data kemiskinan yang baik dapat digunakan untuk mengevaluasi kebijakan pemerintah terhadap kemiskinan, membandingkan kemiskinan antar waktu dan daerah, serta menentukan target penduduk miskin dengan tujuan untuk memperbaiki kondisi mereka.
Sejalan dengan pemikiran Haughton & Khandker (2009), menurunya ada empat alasan mengukur kemiskinan yaitu, pertama merupakan instrumen yang kuat untuk memfokuskan pembuat kebijakan pada kehidupan orang miskin.
Kedua mengidentifikasi orang miskin sehingga dapat memberikan intervensi kebijakan yang tepat. Ketiga memantau dan mengevaluasi proyek dan kebijakan yang digunakan untuk orang miskin.
Dan keempat mengevaluasi lembaga yang mempunyai tujuan membantu masyarakat miskin.
Dengan data yang tepat dan akurat pula, maka penanggulangan kemiskinan dapat lebih terarah dan tepat sasaran.
Ketika penduduk miskin sudah berhasil teridentifikasi maka program program penanggulangan kemiskinan dapat lebih spesifik, lebih fokus sebagai contoh untuk penanggulangan terhadap penduduk miskin dengan karakteristik sosial demografinya seperti, kepala rumah tangga lansia dan kepala rumah tangga perempuan maka dapat ditanggulangi dengan program perlindungan sosial khusus lansia, penduduk miskin yang seperti ini dapat ditanggung sepenuhnya oleh negara.
Penduduk miskin yang bekerja di sektor informal dapat ditanggulangi dengan peningkatan kualitas pekerja dengan memberikan pelatihan-pelatihan pemberian program kredit lunak untuk modal usaha, akses BPJS Ketenagakerjaan dan lainnya.
Untuk fasilitas perumahan di kantong kantong kemiskinan dapat dilakukan pembangunan fasilitas air minum layak dan jamban tempat buang air besar layak dan program-program tepat sasaran lainnya. Mari membangun dengan data, karena data dapat mencerdaskan bangsa.