Di samping itu, ia memaparkan data terbaru terkait PHK di tingkat nasional, yang menunjukkan dampak dari perubahan ekonomi global dan nasional.
Meskipun tantangan ini terus dihadapi, Yassierli tetap optimis bahwa ekonomi Indonesia akan membaik.
"Pemerintah berupaya secara terstruktur untuk menghadapi segala kondisi dengan optimisme bahwa situasi akan semakin baik," jelasnya.
Lebih lanjut, Menaker juga mengungkapkan bahwa pemerintah memiliki agenda penting terkait PHK dan UMP, dan telah menyiapkan langkah mitigasi risiko.
"Pemerintah harus memberikan solusi terbaik bagi pengusaha dan pekerja dalam penetapan UMP, dan ini membutuhkan kerjasama erat dengan seluruh pemangku kepentingan," tegasnya.
Usai rakor, Pj Gubernur Elen Setiadi menyampaikan bahwa pembahasan rakor ini masih berfokus pada aspek regulasi, sementara perhitungan besaran UMP Tahun 2025 akan menunggu data dari Badan Pusat Statistik (BPS) yang dijadwalkan dikirimkan pada 6 November mendatang ke Kementerian Ketenagakerjaan.
“Jadi memang harus dilihat dua kepentingan, baik dari pelaku usaha maupun dari pekerja, yang harus seimbang,” pungkasnya.