Wagub Sumsel Hadiri Peluncuran Desk Penanganan Karhutla dan PPMI-TPPO

Wagub Sumsel turut menghadiri peluncuran Desk Koordinasi Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) serta Desk Koordinasi Perlindungan Terhadap Pekerja Migran Indonesia (PMI) dan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO).--Foto humaspemprovsumsel
KORANHARIANBANYUASIN.ID - Wakil Gubernur Sumsel, Cik Ujang turut menghadiri peluncuran Desk Koordinasi Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) serta Desk Koordinasi Perlindungan Terhadap Pekerja Migran Indonesia (PMI) dan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO).
Kegiataj itu dilaunching secara langsung oleh Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Republik Indonesia (RI) Budi Gunawan, bertempat di ruang Rapat Bima Kantor Menko Polhukam RI, Kamis 13 Maret 2025.
Dalam sesi wawancara dengan awak media usai meluncurkan kedua desk tersebut, Menko Polkam RI Budi Gunawan menyebut, kedua desk tersebut dibentuk atas arahan dari Presiden Prabowo Subianto.
BACA JUGA:Perintahnya Tak Digubris, Bupati Askolani Buka Paksa Portal
BACA JUGA:Nasib Honorer Banyuasin di Ujung Tanduk: Gaji Tak Pasti, Pemutusan Kontrak Menghantui
Dikatakan, pemerintah ingin mengupayakan zero karhutla di tahun 2025 , sekaligus menurunkan jumlah pekerja migran yang menjadi korban pelanggaran hukum, baik di dalam negeri maupun luar negeri.
”Kebakaran hutan dan lahan setiap tahun selalu terjadi di wilayah Indonesia yang memiliki dampak sangat luas. Tidak hanya berdampak terjadinya korban jiwa dan berhubungan terhadap lingkungan, tetapi juga memiliki dampak geopolitik yang cukup signifikan karena dampak asapnya sampai lintas negara,” katanya.
Budi Gunawan mengungkapkan keseriusan pemerintah dalam memaksimalkan penanggulangan karhutla.
BACA JUGA:Akses Jalan ke Pelabuhan Karang Baru Diportal, Bupati Askolani Ngamuk Ancam Polisikan Oknum Warga
BACA JUGA:Ratusan Honorer Satpol-PP dan Damkar Banyuasin Dilanda Kecemasan, Tak Lagi Digaji Karena Aturan
Diantaranya dengan mengumpulkan berbagai instansi terkait mulai dari level pusat maupun daerah yang rawan terjadi karhutla masing-masing Provinsi Sumatera Selatan, Lampung, Riau, Jambi, Kalimantan Utara, Kalimantan Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur dan Kalimantan Tengah.
“Mereka kita undang secara langsung pada Rapat Koordinasi untuk memastikan langkah-langkah penanggulangan karhutla berjalan dengan baik,” tegasnya.
Dikatakan, khusus untuk Desk Koordinasi Penanggulangan Karhutla bakal dipimpin langsung oleh kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) RI.
BACA JUGA:Resmikan 2 Unit Jembatan di OI, Gubernur Sumsel Sampaikan Pesan Ini pada Masyarakat