Nasib Honorer Banyuasin di Ujung Tanduk: Gaji Tak Pasti, Pemutusan Kontrak Menghantui

Reporter: Rooney |

Editor: Zaironi |

Kamis , 13 Mar 2025 - 21:01

Kepala Dinas Lingkungan Hidup Banyuasin Zazili mustopa saat memimpin apel pagi belum lama ini--

KORANHARIANBANYUASIN.ID – Tidak hanya di Satpol PP dan Damkar Banyuasin, ketidakpastian pembayaran gaji juga menghantui tenaga honorer di berbagai dinas lain.

Hal ini terjadi akibat aturan terbaru dari pemerintah yang membatasi penganggaran gaji bagi pegawai non-ASN yang tidak terdaftar dalam basis data Badan Kepegawaian Negara (BKN) atau tidak sedang mengikuti seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Tahap II.

Aturan tersebut merujuk pada Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MENPAN RB) Nomor: B/5993/M.SM.01.00/2024 tanggal 12 Desember 2024 serta Surat Bupati Banyuasin Nomor: 1/2025 tanggal 22 Januari 2025.

Berdasarkan regulasi ini, tenaga honorer yang tidak termasuk dalam kategori tersebut harus menunggu kebijakan lebih lanjut dari pemerintah pusat mengenai pembayaran gaji mereka.

Di Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Banyuasin, sebanyak 58 honorer kini berada dalam ketidakpastian.

Kepala DLH Banyuasin, Dr. Zazili Mustopa, M.Si., menyebutkan bahwa pihaknya masih menunggu petunjuk dari pimpinan daerah dan pemerintah pusat terkait pembayaran gaji mereka.

"Sementara ini, gaji honorer yang masuk dalam database BKN dan sudah mengikuti seleksi PPPK sedang dalam proses pengajuan pembayaran. Namun, bagi yang tidak termasuk dalam database, kami belum bisa memastikan bagaimana nasib mereka," ungkapnya.

Hal serupa terjadi di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Banyuasin.

Kepala Kesbangpol Banyuasin, H. Adam Ibrahim, S.E., M.Si., mengungkapkan bahwa ada empat tenaga honorer di instansinya yang juga terdampak aturan tersebut.

"Usulan sudah diajukan, tetapi kami masih menunggu keputusan lebih lanjut dari pimpinan," katanya.

Sementara itu, Dinas Perhubungan Kabupaten Banyuasin juga menghadapi permasalahan yang sama.

nasib honorer banyuasin di ujung tanduk: gaji tak pasti, pemutusan kontrak menghantui                            koranharianbanyuasin.id – tidak hanya di satpol pp dan damkar banyuasin, ketidakpastian pembayaran gaji juga menghantui tenaga honorer di berbagai dinas lain. 
hal ini terjadi akibat aturan terbaru dari pemerintah yang membatasi penganggaran gaji bagi pegawai non-asn yang tidak terdaftar dalam basis data badan kepegawaian negara (bkn) atau tidak sedang mengikuti seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (pppk) tahap ii.
aturan tersebut merujuk pada surat menteri pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi (menpan rb) nomor: b/5993/m.sm.01.00/2024 tanggal 12 desember 2024 serta surat bupati banyuasin nomor: 1/2025 tanggal 22 januari 2025. 
baca juga:hasil all england 2025: putri kw dikandaskan wakil tuan rumah
berdasarkan regulasi ini, tenaga honorer yang tidak termasuk dalam kategori tersebut harus menunggu kebijakan lebih lanjut dari pemerintah pusat mengenai pembayaran gaji mereka.
di dinas lingkungan hidup (dlh) kabupaten banyuasin, sebanyak 58 honorer kini berada dalam ketidakpastian. 
kepala dlh banyuasin, dr. zazili mustopa, m.si., menyebutkan bahwa pihaknya masih menunggu petunjuk dari pimpinan daerah dan pemerintah pusat terkait pembayaran gaji mereka.
baca juga:ana/tiwi tersingkir di 16 besar all england 2025, menyerah rubber game
"sementara ini, gaji honorer yang masuk dalam database bkn dan sudah mengikuti seleksi pppk sedang dalam proses pengajuan pembayaran. namun, bagi yang tidak termasuk dalam database, kami belum bisa memastikan bagaimana nasib mereka," ungkapnya.
hal serupa terjadi di badan kesatuan bangsa dan politik (kesbangpol) banyuasin. 
kepala kesbangpol banyuasin, h. adam ibrahim, s.e., m.si., mengungkapkan bahwa ada empat tenaga honorer di instansinya yang juga terdampak aturan tersebut.
baca juga:gubernur herman deru dampingi menteri atr/bpn serahkan sertifikat puslatpur 
"usulan sudah diajukan, tetapi kami masih menunggu keputusan lebih lanjut dari pimpinan," katanya.
sementara itu, dinas perhubungan kabupaten banyuasin juga menghadapi permasalahan yang sama. 
sebanyak lima tenaga honorer di dinas ini terancam pemutusan kontrak karena tidak bisa dibayarkan gajinya.
baca juga:hasil ruichang china masters 2025: dhinda kandas di tangan china 
"mereka harus dikeluarkan dari daftar penerima gaji agar tidak menghambat pembayaran bagi honorer lain yang sudah terdata dalam database bkn," ujar sumber internal di dishub banyuasin.
kadishub banyuasin mulyanto ap msi menyebutkan masih memperkerjakan para honorer sampai menunggu petunjuk terbaru dari pimpinan. 
bukan hanya dishub, pol pp, kesbangpol dan dlh, di sekretariat dprd banyuasin dan dinas lainnya juga terdapat honorer yang terancam dirumahkan. 
baca juga:hasil all england 2025: gregoria mariska tunjung tumbangkan michelle li
"kami harap ada kebijaksanaan dari pak bupati banyuasin untuk memperjuangkan nasib kami," harap salah satu honorer yang mengabdi kurang satu bulan. 
mereka meminta pemerintah pusat membuka kembali seleksi pppk tahap iii sebagai solusi bagi tenaga honorer yang belum terakomodasi.
"kalau gaji paruh waktu saja masih bisa diterima, kami sudah bersyukur. tapi kalau harus dirumahkan, bagaimana nasib kami ke depan?" ujar salah satu tenaga honorer yang enggan disebutkan namanya.
baca juga:drama tiga gim! rehan/gloria bungkam unggulan malaysia di all england
menanggapi permasalahan ini, kepala badan kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia (bkpsdm) banyuasin, drs. edhi haryono, menegaskan bahwa regulasi sudah mengatur tiga kategori pegawai yang berhak menerima gaji.
"di luar itu, bukan lagi domain bkpsdm. soal apakah mereka akan dirumahkan atau tidak, kami tidak bisa memastikan," ujarnya.
edhi juga merujuk pada undang-undang nomor 20 tahun 2023 yang melarang penerimaan tenaga honorer atau sebutan lain dalam instansi pemerintahan sejak januari 2023.
baca juga:hasil all england 2025: duel ketat, fajar/rian sukses jinakkan chen/liu dalam pertarungan tiga gim
sekretaris daerah (sekda) banyuasin, ir erwin ibrahim st mm mba ipu asean eng, menambahkan bahwa tenaga honorer yang sudah lulus seleksi maupun yang sedang mengikuti pppk tahap ii tetap akan menerima gaji asalkan sudah terdata di bkn.
"sedangkan bagi mereka yang belum masuk database bkn, kami masih menunggu arahan lebih lanjut dari pemerintah pusat," katanya.
dengan banyaknya tenaga honorer yang terdampak, nasib mereka kini bergantung pada kebijakan yang akan diambil pemerintah dalam waktu dekat.
sementara itu, ketidakpastian ini menimbulkan kecemasan bagi para tenaga honorer yang telah bertahun-tahun mengabdi di pemerintahan daerah.

Tag

Share

Koran Edisi Terbaru

Baca Koran HARIAN BANYUASIN 14 MARET 2025

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan