Tujuh Program Berkelanjutan Tetap Menjadi Prioritas Pembahasan RPJMD

Reporter: Amin |

Editor: Mukri |

Rabu , 26 Mar 2025 - 14:27

Bupati sedang membuka RPJMD (foto-muk)--

KORANHARIANBANYUASIN.ID - Pemerintah Kabupaten Banyuasin melaksanakan Forum Konsultasi Publik Rancangan Awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2025 -2029.

Kegiatan tersebut dibuka secra resmi oleh Bupati Banyuasin Dr. H. Askolani, SH., MH bertempat di auditorium Pemkab Banyuasin, Selasa 25 Maret 2025.

Bupati H. Askolani menyampaikan forum konsultasi publik rancangan awal RPJMD, merupakan salah satu tahapan penting dalam proses penyusunan dokumen perencanaan daerah, karena diamanatkan dalam peraturan menteri dalam Negeri nomor 86 Tahun 2017.

Hasil dari konsultasi publik tersebut akan dirumuskan dalam berita acara kesepakatan dan menjadi bahan penyempurnaan rancangan awal RPJMD sebelum diajukan kepada DPRD untuk dibahas lebih lanjut.

"Dari RPJMD kabupaten Banyuasin tahun 2025-2029 merupakan dokumen perencanaan yang menjadi pedoman pembangunan daerah untuk lima tahun kedepan dan penyusunannya mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dokumen perencanaan pusat dan provinsi," ujarnya.

Diakhir keterangannya, dia berharap kontribusi dari seluruh peserta sebagai bahan penyempurnaan rancangan awal RPJMD Kabupaten Banyuasin tahun 2025-2029 dengan perencanaan yang terintegrasi lintas sektoral.

Dan dukungan oleh penyusunan renstra perangkat daerah yang selaras dan juga diharapkan penyelenggaraan pembangunan daerah dalam lima tahun kedepan menjafi lebih terarah, terukur dan efektif dalam menghadapi berbagai isu strategis daerah.

"Mari kita manfaatkan forum ini untuk berdiskusi secara konstruktif, memberikan masukan yang membangun, serta menghasilkan solusi dan kebijakan terbaik bagi kemajuan daerah kita," katanya.

Tantangan pembangunan ke depan semakin kompleks, terutama dalam menghadapi dinamika ekonomi,sosial, dan lingkungan.

Oleh karena itu, diperlukan kolaborasi yang kuat antara pemerintah, masyarakat, akademisi, dan dunia usaha agar pembangunan yang kita rancang benar-benar inklusif

Dia mengajak seluruh pihak untuk bersama-sama bersinergi dalam menyusun RPJMD yang tidak hanya berbasis pada data dan kajian ilmiah, tetapi juga berpijak pada nilai-nilai keadilan sosial, kesejahteraan rakyat, serta keberlanjutan lingkungan yang mampu menjawab permasalahan dan isu strategis lima tahun kedepan.

tujuh program berkelanjutan tetap menjadi prioritas pembahasan rpjmd                            koranharianbanyuasin.id - pemerintah kabupaten banyuasin melaksanakan forum konsultasi publik rancangan awal rencana pembangunan jangka menengah daerah (rpjmd) tahun 2025 -2029.
kegiatan tersebut  dibuka secra resmi oleh bupati banyuasin dr. h. askolani, sh., mh bertempat di auditorium pemkab banyuasin, selasa 25 maret 2025.
bupati h. askolani menyampaikan forum konsultasi publik rancangan awal rpjmd, merupakan salah satu tahapan penting dalam proses penyusunan dokumen perencanaan daerah, karena diamanatkan dalam peraturan menteri dalam negeri nomor 86 tahun 2017.
baca juga:280 bingkisan dibagikan kemenag banyuasin
baca juga:sarpras sdn di 21 kecamatan sudah diverifikasi
hasil dari konsultasi publik tersebut akan dirumuskan dalam berita acara kesepakatan dan menjadi bahan penyempurnaan rancangan awal rpjmd sebelum diajukan kepada dprd untuk dibahas lebih lanjut.
"dari rpjmd kabupaten banyuasin tahun 2025-2029 merupakan dokumen perencanaan yang menjadi pedoman pembangunan daerah untuk lima tahun kedepan dan penyusunannya mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dokumen perencanaan pusat dan provinsi," ujarnya.
diakhir keterangannya, dia berharap kontribusi dari seluruh peserta sebagai bahan penyempurnaan rancangan awal rpjmd kabupaten banyuasin tahun 2025-2029 dengan perencanaan yang terintegrasi lintas sektoral.
dan dukungan oleh penyusunan renstra perangkat daerah yang selaras dan juga diharapkan penyelenggaraan pembangunan daerah dalam lima tahun kedepan menjafi lebih terarah, terukur dan efektif dalam menghadapi berbagai isu strategis daerah.
baca juga:28 alumni sman 2 plus lulus snbp, terbanyak di unsri palembang
 "mari kita manfaatkan forum ini untuk berdiskusi secara konstruktif, memberikan masukan yang membangun, serta menghasilkan solusi dan kebijakan terbaik bagi kemajuan daerah kita," katanya.
tantangan pembangunan ke depan semakin kompleks, terutama dalam menghadapi dinamika ekonomi,sosial, dan lingkungan. 
oleh karena itu, diperlukan kolaborasi yang kuat antara pemerintah, masyarakat, akademisi, dan dunia usaha agar pembangunan yang kita rancang benar-benar inklusif
dia mengajak seluruh pihak untuk bersama-sama bersinergi dalam menyusun rpjmd yang tidak hanya berbasis pada data dan kajian ilmiah, tetapi juga berpijak pada nilai-nilai keadilan sosial, kesejahteraan rakyat, serta keberlanjutan lingkungan yang mampu menjawab permasalahan dan isu strategis lima tahun kedepan.
baca juga:sman 1 sembawa gelar mugus 
orang nomor satu di kabupaten banyuasin ini juga menjelaskan visi banyuasin bangkit adil, sejahtera serta berkelanjutan merupakan panduan untuk mengarahkan pembangunan yang akan dilakukan lima tahun kedepan.
dalam upaya  untuk mewujudkan visi dan misi melalui 7 (tujuh) program prioritas:
1. banyuasin cerdas
2. banyuasin sehat
3. banyuasin religius
4. banyuasin makmur
5. banyuasin prima
6. banyuasin terbuka
7. banyuasin membangun
untuk mendukung tujuh prioritas kami mengerakan pembangunan bersama masyarakat melalui 12 (dua belas) gerakan bersama masyarakat yakni :
1. simanis (gerakan siswa membaca dan menulis)
2. begesah (gerakan masyarakat sadar hidup sehat)
3. gerbang keren dan rindu (gerakan pembangunan keluarga berencana dan revitalisasi posyandu)
4. gema (gerakan menuntut amal)
5. gertas (gerakan tanam sayur)
6. gerbang tobaru pengembangan tanaman (gerakan obat, rempah-rempah dan umbi)
7. pulawan buweh (kampung buah)
8. gemar tugas (gerakan memelihara ternak unggas)
9. gerbang perak (gerakan pengembangan perikanan rakyat)
10. gorong (gerakan gotong royong)
11. pro rakyat (program optimalisasi rumah masyarakat)
12. gps (gerakan peduli sampah) 
"seluruh kepala perangkat daerah harus segera menyelaraskan program pada perangkat daerah masing-masing untuk mendukung & prioritas dan 12 gerakan secara nyata, efektif dan efisien.
beberapa hal yang akan menjadi prioritas untuk segera kita laksanakan antara lain membuka akses yang sangat dibutuhkan masyarakat seperti jembatan tanah kering pulau rimau, dan penyelesaian jembatan rantau bayur yang akan menghubungkan wilayah kabupaten banyuasin dan kabupaten muara enim serta beberapa jalan poros antar kecamatan yang akan menjadi prioritas kita lima tahun ke depan", imbuhnya.
bupati h.askolani menambahkan pemerintah daerah kabupaten banyuasin berkomitmen untuk mendukung berbagai program prioritas provinsi sumatera selatan, program strategis nasional, termasuk ketahanan pangan, kemandirian energi, peningkatan kesejahteraan masyarakat, serta penguatan pertahanan dan keamanan nasional.
dengan sinergi yang kuat antara pusat dan daerah, kita berharap pembangunan yang kita jalankan dapat lebih efektif dan membawa manfaat besar bagi masyarakat.
"kemiskinan sudah berada di angka 1 digit, pada tahun 2023 di angka 9,34 persen dan tahun 2024 kembali menurun menjadi 9,31 persen. pertumbuhan ekonomi kabupaten banyuasin menguat pada tahun 2024 sebesar 5,14 persen.
tingkat pengangguran kabupaten banyuasin tahun terbuka 2024 sebesar 3,24 persen, pencapaian pada indikator indeks pembangunan manusia, kabupaten banyuasin cukup meningkat meski masih berada di bawah capaian provinsi yaitu diangka 73,84 sedangkan kabupaten banyuasin 71,55.
pada tahun 2024, kabupaten banyuasin berhasil meningkatkan produksi gabah kering giling (gkg) menjadi 958.324 ton, naik dari 920.413 ton pada tahun 2023. peningkatan ini menempatkan banyuasin sebagai penghasil gabah terbesar ketiga di indonesia, naik satu peringkat dari posisi keempat pada tahun sebelumnya," pungkasnya.
baca juga:bupati/walikota di sumsel diingatkan untuk gunakan bangubsus fokus untuk pembangunan infrastruktur 
dalam menghadapi kenyataan bahwa kondisi keuangan pemerintah daerah saat ini masih belum maksimal. oleh karena itu, harus dioptimalkan berbagai sumber daya yang ada dengan meningkatkan efisiensi anggaran, menggali potensi pendapatan daerah secara inovatif, serta memperkuat kerja sama dengan sektor swasta dan pemerintah pusat.
"penerapan tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel harus menjadi prioritas agar setiap rupiah yang kita keluarkan benar-benar memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat", tutupnya.