GPPMS Demo Tiga Instansi di Banyuasin, Soroti Proyek Rp20 Miliar yang Diduga Sebabkan Banjir

KORANHARIANBANYUASIN.ID – Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Gerakan Persatuan Pemuda Mahasiswa Peduli Sumatera Selatan (GPPMS) menggelar aksi demonstrasi damai di tiga lokasi strategis di Kabupaten Banyuasin, Kamis (5/6/2025). 

Titik-titik tersebut meliputi Kantor DPRD Banyuasin, Kejaksaan Negeri Banyuasin, dan Kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PU-PR) Banyuasin.

Aksi ini dilakukan sebagai bentuk kepedulian dan tanggung jawab moral para pemuda dan mahasiswa terhadap pengelolaan anggaran pembangunan di daerah mereka. 

BACA JUGA:Sempat Unggul, Leo/Bagas Takluk Lewat Duel 67 Menit di Indonesia Open 2025

Dalam orasinya, massa aksi menyuarakan dugaan kejanggalan pada proyek pembangunan trotoar dan drainase Jalan Kota Pangkalan Balai atau yang juga dikenal sebagai Jalan Lintas Timur Betung–Palembang.

Proyek ini, menurut para demonstran, memiliki nilai pagu anggaran sebesar Rp20 miliar yang bersumber dari APBD 2024 Kabupaten Banyuasin. 

Namun dalam pelaksanaannya, mereka menilai justru menimbulkan persoalan baru bagi masyarakat sekitar.

BACA JUGA:Jonatan Christie Menang Dramatis, Tantang Wakil Hong Kong di Babak 16 Besar

“Kami melihat pembangunan trotoar dan drainase ini bukan malah memperlancar aliran air, tapi diduga menyebabkan banjir di sejumlah titik pemukiman warga. Ini harus menjadi perhatian serius,” tegas Koordinator Aksi, Sobirin, dalam orasinya di halaman Kantor DPRD Banyuasin.

Di Kantor DPRD Banyuasin, massa diterima oleh perwakilan Komisi III. Para demonstran secara tegas meminta agar DPRD, khususnya Komisi III yang membidangi infrastruktur dan pembangunan, segera melakukan investigasi lapangan terhadap proyek yang dikerjakan oleh Dinas PU-PR Banyuasin tersebut.

Dalam pernyataan sikapnya, GPPMS menegaskan bahwa pengelolaan keuangan negara haruslah berasaskan transparansi dan akuntabilitas.

BACA JUGA:Febriana/Amallia Libas Ganda Polandia, Tantang Rekan Senegara di Babak 16 Besar

“Kami mendesak Komisi III DPRD Banyuasin tidak hanya menunggu laporan, tapi langsung turun ke lapangan. Jangan sampai uang rakyat Rp20 miliar habis, tapi manfaatnya tidak dirasakan oleh masyarakat,” ujar Sobirin.

Setelah menyuarakan aspirasi di DPRD, massa melanjutkan aksi ke Kejaksaan Negeri Banyuasin.