Penunjukan Pj Kepala Daerah Bermasalah, Pj Gubernur Sumsel: Kita Benahi

Reporter: Yanti |

Editor: Yanti |

Jumat , 22 Mar 2024 - 13:47

Pj Gubernur Sumsel, Agus Fatoni--

penunjukan pj kepala daerah bermasalah, pj gubernur sumsel: kita benahi                            palembang - munculnya polemik menyusul penunjukkan penjabat (pj) kepala daerah di sumsel, yang sebelumnya dijabat oleh pelaksana tugas (plt), kini sudah ditertibkan.
pj gubernur sumsel, agus fatoni menjelasskan jika saat ini, seluruh jabatan yang sebelumnya ditinggal oleh pejabat yang menjabat pj kepala daerah sudah diisi oleh pelaksana harian (plh).
sesuai dengan permendagri no.4 tahun 2023 tentang penjabat gubernur, penjabat bupati dan penjabat walikota.
baca juga:pasien odgj ditemukan terlantar, rsud banyuasin: kami berikan pelayanan maksimalbaca juga:pasien odgj ditemukan terlantar, rsud banyuasin: kami berikan pelayanan maksimal
baca juga:capai kematangan ukpbj level 3 proaktif, pemprov sumsel diganjar penghargaan lkpp ri
adapun jabatan yang dimaksud yakni kepala dinas perdagangan sumsel yang ditinggal ahmad rizali yang menjabat pj bupati muara enim kini diisi oleh plh, henny yulianti. 
lalu, jabatan kepala dinas pendidikan sumsel yang ditinggal oleh teddy meilwansyah yang menjabat pj bupati oku diisi oleh plh, sutoko. 
lalu, jabatan kepala dinas penanaman modal perizinan terpadu satu pintu (dpmptsp) yang ditinggal lusapta yudha kurnia sebagai pj wali kota pagaralam kini diisi oleh plh, deva octavianus coriza. 
baca juga:pembangunan tol betung-bayung lencir tersendat? pj bupati muba sampaikan alasan ini
baca juga:agus fatoni ajak pengurus pwp sumsel kembangkan potensi daerah ke perantauan
pj gubernur sumsel, agus fatoni mengatakan, kepala organisasi perangkat daerah (opd) yang menjadi pj bupati atau walikota harus fokus dengan jabatannya sebagai kepala daerah. 
"maka ditunjuklah plh, bukan plt. jabatan plt itu kalau orangnya tidak ada. saat ini, seluruhnya sudah plh semua," kata fatoni saat dibincangi, selasa 19 maret 2024.
menurut fatoni, dalam undang-undang nomor 30 tahun 2o14 tentang administrasi pemerintahan, bahwa pelaksana harian (plh) yang melaksanakan tugas rutin dari pejabat definitif yang berhalangan sementara.
baca juga:jalur khusus pppk tenaga teknis banyuasin dibuka 3.886, persiapkan dirimu !
baca juga:penyelarasan satu data, pembinaan statistik sektoral banyuasin digelar
sedangkan pelaksana tugas (plt) yang melaksanakan tugas rutin dari pejabat definitif yang berhalangan tetap.
hal ini diperkuat lagi melalui surat edaran kepala bkn untuk pejabat pembina kepegawaian instansi pusat dan daerah bernomor1/se/i/2021 tentang kewenangan pelaksana harian dan pelaksana tugas dalam aspek kepegawaian. 
didalamnya, berisi pedoman mengenai penunjukkan pelaksana harian atau pelaksana tugas bagi mereka, yang dalam hal ini berhalangan karena menjadi penjabat kepala daerah. 
didalamnya dijelaskan pula bagaimana aturan ini mengikat kewenangan dari plh dan plt.
sementara dalam permendagri no.4 tahun 2023 pasal 13 menyebut (1) asn yang diangkat menjadi pj bupati dan pj walikota, tetap menduduki jpt pratama
dalam pelaksanaan tugasnya, pj bupati dan pj walikota bertanggungjawab kepada menteri melalui gubernur
jpt pratama yang pejabatnya diangkat menjadi pj bupati dan pj wali kota, jabatannya diisi dengan pelaksana harian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
dan dalam hal jpt pratama yang diangkat menjadi pj bupati dan pj wali kota berasal dari sekretaris daerah jabatannya diisi dengan penjabat sekretaris daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
fatoni menegaskan, dirinya memberikan perhatian khusus terhadap hal tersebut sebagai upaya pembenahan administrasi yang ada di lingkungan pemprov sumsel. 
"kami berkomitmen untuk membenahi administrasi yang kurang sesuai. jadi semua berjalan berdasarkan aturan yang sudah dibuat," tandasnya. 
diberitakan sebelumnya, penunjukkan penjabat (pj) kepala daerah di sumsel sempat menimbulkan polemik di kalangan masyarakat. lantaran jabatan eselon ii yang ditinggal oleh pj bupati atau walikota diisi oleh pelaksana tugas (plt). 
hal ini mendapat respons dari sejumlah kalangan mulai dari aktivis antikorupsi, akademisi hingga pengamat pemerintahan. 
mereka berpendapat, jajaran pemprov sumsel tidak cermat dalam melakukan rotasi jabatan tersebut. 
bahkan sebagian lagi menilai, status pj kepala daerah yang disandang pejabat eselon ii tersebut gugur. lantaran jabatan mereka yang diisi oleh plt membuat status strukturalnya sebagai kepala dinas tidak melekat.***

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi HARIAN BANYUASIN 23 MARET 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan