3 Raperda Disetujui Menjadi Raperda, Pj Gubernur Sumsel Resmi Teken

Reporter: Apriyanti |

Editor: Apriyanti |

Selasa , 28 May 2024 - 10:30

Pj Gubernur Sumsel saat menandatangani keputusan bersama persetujuan 3 Raperda, Senin 27 Mei 2024.--

3 raperda disetujui menjadi raperda, pj gubernur sumsel resmi teken                            palembang, koranharianbanyuasin.id - tiga raperda provinsi sumsel yang dibahas di dprd sumsel disetujui untuk menjadi perda. keputusan bersama persetujuan 3 raperda itu ditandatangani pj gubernur sumsel, senin 27 mei 2024.
untuk diketahui, awalnya pemprov sumsel mengajukan 6 raperda, sayangnya 3 raperda lainnya belum dapat disetujui, dan diminta untuk memperpanjang waktu pembahasan.
tiga raperda yanng disetujui itu yakni, raparda tentang penyelenggaraan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
baca juga:agus fatoni sampaikan lkpj apbd sumsel tahun 2023 
baca juga:polwan cantik polres banyuasin raih juara 2 pencak silat nasional, yuk kenalan! 
kemudian raperda perubahan kedua atas peraturan daerah nomor 14 tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah provinsi sumatera selatan.
serta perubahan perkreditan bentuk hukum pt bank rakyat sumatera selatan menjadi pt bank perekonomian rakyat sumatera selatan (perseroda).
sementara, 3 raperda yang diperpanjang waktu yakni tentang rencana tata ruang wilayah provinsi sumatera selatan tahun 2023-2043 dan pt bank pembangunan daerah sumatera selatan dan bangka belitung (perseroda).
baca juga:tak urung lagi, pakde slamet resmi diusung pan untuk maju pilkada banyuasin
baca juga:siswa prestasi dapat apresiasi dari kepala sdn 24 talang kelapa
dan rencana pembangunan jangka panjang daerah provinsi sumatera selatan tahun 2025-2045.
pj gubernur sumsel, agus fatoni menjelaskan jika pengajuan raperda tentang rencana tata ruang wilayah provinsi sumatera selatan tahun 2023-2043 adalah dalam rangka menyesuaikan ketentuan pasal 10 undang-undang 26 tahun 2007 tentang penataan ruang yang merupakan raperda perpanjangan dalam propemperda tahun 2023.
“diajukan kembali dalam propemperda tahun 2024 yang sampai saat ini masih dalam tahapan menunggu agenda pembahasan lintas sektoral yang nantinya akan mendapatkan persetujuan substansi dari kementerian atr/bpn,” ucap fatoni.
baca juga:jenjang sd mulai terima pdb, ini persyaratannya
baca juga:waw! kecamatan talang kelapa juara umum o2sn dan fls2n
kemudian, terkait raperda tentang penyelenggaraan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup merupakan raperda perpanjangan dalam propemperda tahun 2023 yang diajukan kembali dalam propemperda tahun 2024.
"raperda ini bertujuan untuk memberikan kepastian hukum dalam pelestarian fungsi lingkungan hidup guna menunjang pembangunan berkelanjutan di provinsi sumatera selatan dan sebagai dasar pelaksanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup," jelas fatoni.
selanjutnya, raperda tentang perubahan kedua atas peraturan daerah nomor 14 tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah provinsi sumatera selatan. 
raperda tersebut diajukan dalam rangka memenuhi ketentuan pasal 66 ayat (1) dan ayat (2) peraturan presiden nomor 78 tahun 2021 tentang badan riset dan inovasi nasional (brin). 
peraturan tersebut menyatakan perlunya dilakukan perubahan nomenklatur badan penelitian dan pengembangan daerah (balitbangda) menjadi badan riset dan inovasi daerah (brida). 
"dengan adanya perubahan balitbangda menjadi brida, dapat menjadikan brida sebagai perangkat daerah yang memiliki kewenangan dalam menyelenggarakan kegiatan penelitian, pengembangan, pengkajian dan penerapan serta invensi dan inovasi, sehingga menjadi landasan kuat dalam perencanaan pembangunan yang terintegrasi dan berkelanjutan di provinsi sumsel," ujar fatoni.
fatoni juga menyebut raperda lainnya tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah (rpjpd) provinsi sumatera selatan tahun 2025-2045 diajukan sehubungan dengan akan berakhirnya rpjpd yang telah ditetapkan dengan peraturan daerah nomor 17 tahun 2007 tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah provinsi sumatera selatan tahun 2005-2025.
kemudian, pengajuan rancangan peraturan daerah tentang perubahan bentuk hukum pt bank perkreditan rakyat sumatera selatan menjadi pt bank perekonomian rakyat sumatera selatan (perseroda) diajukan dalam rangka penyesuaian.
terhadap ketentuan undang-undang nomor 4 tahun 2023 tentang pengembangan dan penguatan sektor keuangan, bahwa nomenklatur bank perkreditan rakyat wajib dilakukan perubahan menjadi bank perekonomian rakyat. 
fatoni mengatakan terhadap rancangan peraturan daerah tentang pt bank pembangunan daerah sumatera selatan dan bangka belitung (perseroda).
"perubahan bentuk hukum menjadi perusahaan perseroan daerah (perseroda), dilakukan dalam rangka pengembangan kegiatan usaha dan peningkatan modal dasar dalam meningkatkan pertumbuhan perekonomian, pembangunan daerah, taraf hidup rakyat dan pendapatan daerah," tukasnya.***

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi HARIAN BANYUASIN 29 MEI 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan