Dana Ilegal Capai Rp700 Juta Lebih dari Pungli Lab DLH Banyuasin Mengalir ke Kantong Pribadi

Reporter: Rooney |

Editor: Zaironi |

Senin , 21 Oct 2024 - 17:21

Kasi Pidsus Banyuasin H Giovani SH MH--

dana ilegal capai rp700 juta lebih dari pungli lab dlh banyuasin mengalir ke kantong pribadi                            koranharianbanyuasin.id – mantan kepala laboratorium dinas lingkungan hidup (dlh) banyuasin, paisal st, resmi ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi terkait pungutan liar (pungli) yang terjadi di unit pelaksana teknis daerah (uptd) laboratorium dlh banyuasin.
kasus ini melibatkan sekitar 90 perusahaan yang dipaksa membayar biaya pungli mulai dari rp3 juta hingga rp9 juta, terkumpul lebih dari rp700 juta dalam kurun waktu 2017-2021.
penetapan tersangka diumumkan oleh kejari banyuasin setelah melalui penyelidikan yang intensif selama beberapa bulan.
baca juga:pembahasan enam raperda kabupaten muba tahun 2024 segera dimulai
kajari banyuasin, reymund hasdianto sitohang, sh mh, menyatakan bahwa bukti sudah cukup kuat untuk menjerat paisal.
“alat bukti sudah terpenuhi untuk menetapkan paisal sebagai tersangka," ungkap reymund dalam konferensi pers.
kasi pidana khusus (pidsus), giovani sh mh, mengungkap modus operandi yang dilakukan tersangka.
baca juga:polres banyuasin amankan kedatangan surat suara pilkada 2024 
paisal memalsukan dokumen perjalanan dinas untuk menarik biaya dari perusahaan yang melakukan uji sampel di laboratorium dlh.
jika perusahaan menolak membayar, laboratorium akan menahan pengujian yang dibutuhkan. ini dilakukan tanpa dasar hukum, hanya menggunakan surat resmi yang dimanipulasi.
selama empat tahun menjabat, paisal berhasil mengumpulkan dana ilegal dari perusahaan-perusahaan tersebut.
baca juga:kejari banyuasin dalami kasus pungli di dlh, tidak tutup kemungkinan ada tersangka baru
meskipun tidak ada kerugian negara secara langsung, pungli ini merugikan dunia usaha dan mengganggu proses hukum yang adil.
paisal kini ditahan di lapas banyuasin selama 20 hari, sementara kejaksaan terus menyelidiki kemungkinan keterlibatan pihak lain, termasuk pejabat di dlh.
"kami masih menunggu fakta-fakta persidangan. tidak tertutup kemungkinan akan ada tersangka baru," tegas reymund.
baca juga:porsadin tingkat kabupaten sedang dilaksanakan
paisal dijerat dengan pasal 12 huruf e undang-undang tindak pidana korupsi, yang mengancam hukuman penjara minimal 4 tahun bagi pegawai negeri yang melakukan pemerasan.
proses hukum yang cepat ini mendapat apresiasi berbagai pihak, menunjukkan komitmen kuat kejari banyuasin dalam memberantas korupsi di wilayahnya.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi HARIAN BANYUASIN 22 OKTOBER 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan