Pemprov Sumsel Gelar Sosialisasi Tugas, Fungsi dan Persyaratan sebagai PPK dan PPTK

pemprov sumsel gelar sosialisasi tugas, fungsi dan persyaratan sebagai ppk dan pptk koranharianbanyuasin.id - pemprov sumsel menggelar sosialisasi tugas, fungsi dan persyaratan sebagai pejabat pembuat komitmen (ppk) dan pejabat pelaksana teknis kegiatan (pptk) di lingkungan pemprov sumsel, kamis 5 desember 2024. sekda sumsel, edward chandra mengatakan jika proses pengadaan barang/jasa pemerintah (pbjp) secara garis besar melingkupi proses perencanaan, persiapan, dan pelaksanaan.  kata diaz pbjp dimungkinkan untuk dilaksanakan secara swakelola maupun melalui penyedia. baca juga:peringatan hari ibu, sekda sumsel: perkuat peran perempuan wujudkan cita-cita bangsa baca juga:pemprov sumsel dorong asn berintegritas, handal dan profesional "pihak-pihak yang terlibat dalam pbjp adalah pengguna anggaran (pa)/kuasa pengguna anggaran (kpa), ppk, pptk, pejabat pengadaan, pokja pemilihan, penyelenggara swakelola, dan penyedia,” terang edward. dijelaskan, ppk bertanggung jawab untuk memastikan proses pbjp berjalan dengan lancar dan sesuai dari awal hingga akhir. dalam hal pbj melalui penyedia, ppk berperan sebagai penghubung antara pa/kpa selaku user dan penyedia selaku supplier dalam pbjp.  baca juga:kenalkan budaya, mahasiswa sosialisasi kain songket di smkn 1 rambutan baca juga:kecamatan talang kelapa gelar mimi lokakarya pada proses perencanaan, seorang ppk harus mampu untuk melakukan identifikasi kebutuhan organisasi untuk memenuhi sasaran-sasaran kegiatan yang telah ditentukan.  ppk juga harus menetapkan spesifikasi teknis untuk masing-masing pengadaan sehingga barang/jasa yang dibeli sesuai standar untuk menunjang kegiatan operasional kantor. "tentu, dalam penetapan spesifikasi tersebut harus memperhatikan prinsip pbjp yang efisien, efektif, transparan, terbuka, bersaing, adil, dan akuntabel sehingga value for money dapat tercapai,” ungkap edward. baca juga:rakor forum penataan tata ruang dan siswastek, sekda sumsel: sinkronisasi rencana pembangunan sektoral baca juga:hari bakti pu ke-79 tahun 2024, sekda sumsel jadi inspektur upacara ditambahkannya, ppk dituntut untuk memiliki kemampuan manajerial yang baik dalam menghadapi kendala yang terjadi selama masa pelaksanaan pekerjaan, kemampuan tersebut termasuk pengambilan keputusan yang tepat. berdasarkan ketentuan permendagri nomor 77 tahun 2020 bahwa dalam pengelolaan keuangan daerah pengguna anggaran (pa) menetapkan pptk yang bertugas mengendalikan pelaksanaan kegiatan, melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan, dan menyiapkan dokumen anggaran atas pengeluaran pelaksanaan kegiatan. untuk itu, dia berharap para peserta dapat mengikuti sosialisasi dengan serius dan sungguh-sungguh, serta dapat berdiskusi aktif dengan narasumber mengenai tugas, fungsi dan persyaratan ppk dan pptk.

Tag

Share

• 
• 
• 
• 
•