Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Banyuasin Bahas 7 Raperda Usul Inisiatif Tahun 2024

KORANHARIANBANYUASIN.ID - Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Banyuasin dilaksanakan pada Jumat 16 Agustus 2024,dengan agenda utama penyampaian Nota dan Penjelasan tentang Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Usul Inisiatif DPRD Tahun 2024 oleh Pimpinan DPRD. 

Rapat ini kemudian dilanjutkan dengan penyampaian tanggapan dan pendapat Bupati Banyuasin, M Farid, terhadap Raperda tersebut.

Dalam rapat tersebut, Pj Bupati Banyuasin, M Farid, menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Pimpinan serta Anggota DPRD, termasuk Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah DPRD Kabupaten Banyuasin. Bupati Farid menyambut baik pembentukan tujuh Rancangan Peraturan Daerah Usul Inisiatif DPRD, yang meliputi:

BACA JUGA:Farid Turun Langsung, Pastikan Operasi Murah Bermanfaat untuk Masyarakat

1. Rancangan Peraturan Daerah tentang Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan

2. Rancangan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Desa Sembawa Mulya Kecamatan Sembawa

3. Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Perumahan dan Kawasan Permukiman Tahun 2024-2044

BACA JUGA:DPRD Banyuasin Gelar Rapat Paripurna Istimewa, Dengarkan Pidato Kenegaraan Terakhir Jokowi

4. Rancangan Peraturan Daerah tentang Pembangunan Jangka Panjang Banyuasin Tahun 2025-2045

5. Rancangan Peraturan Daerah tentang Pencabutan Perda Nomor 7 Tahun 2009 tentang Pembentukan Organisasi Sekretariat Dewan Pengurus Korps Pegawai Negeri Sipil Republik Indonesia Kabupaten Banyuasin

6. Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah

BACA JUGA:DPRD dan Bupati Banyuasin Sahkan RAPBD 2025

7. Rancangan Peraturan Daerah tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Betuah Kabupaten Banyuasin

Dalam penyampaian tanggapannya, Bupati Farid menegaskan dukungan terhadap semua Raperda tersebut, menyebutkan pentingnya setiap Raperda untuk meningkatkan kualitas pemerintahan dan pelayanan publik.