DPRD Banyuasin Setujui APBD Perubahan 2024

KORANHARIANBANYUASIN.ID - Dalam suasana yang kondusif, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Banyuasin menggelar Rapat Paripurna ke-VII masa Persidangan III pada Jumat 30 Agustus 2024. 

Agenda utama rapat ini adalah membahas dan menyetujui Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2024.   

Rapat yang dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Banyuasin, Irian Setiawan, serta didampingi Wakil Ketua Sukardi dan Ahmad Zarkasih, berlangsung dengan lancar. 

BACA JUGA:12 Kesepakatan Yang Harus Dipatuhi Insiden Robohnya Jembatan P6 Lalan Muba

Para anggota DPRD aktif memberikan masukan dan pandangan terkait Raperda APBD Perubahan ini.

Penjabat Bupati Banyuasin, M. Farid, dalam sambutannya menyampaikan apresiasi yang tinggi kepada seluruh anggota DPRD yang telah bekerja keras dalam membahas Raperda APBD P ini. 

"Saya mengucapkan terima kasih atas kerja sama yang baik antara Pemerintah Kabupaten Banyuasin dan DPRD. Persetujuan terhadap APBD Perubahan ini merupakan langkah penting dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat Banyuasin," ujar M. Farid.

BACA JUGA:Pencuri Beraksi di Muara Padang, Polisi Ringkus Pelaku

APBD Perubahan 2024 ini diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi masyarakat Banyuasin. 

Beberapa poin penting yang menjadi fokus dalam perubahan anggaran ini antara lain:

Peningkatan anggaran untuk sektor pendidikan: Pemerintah daerah berkomitmen untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Banyuasin dengan mengalokasikan anggaran yang lebih besar untuk pembangunan sarana dan prasarana sekolah, serta pemberian beasiswa bagi siswa berprestasi.

BACA JUGA:Laptop atau Tablet? Dengan Lenovo IdeaPad Flex 5, Anda Dapatkan Keduanya! Bisa Diputar 360 Derajat

Peningkatan anggaran untuk sektor kesehatan: Fasilitas kesehatan di Banyuasin akan terus ditingkatkan untuk memberikan pelayanan kesehatan yang lebih baik bagi masyarakat. Program-program kesehatan masyarakat juga akan digalakkan untuk mencegah terjadinya penyakit menular.

Peningkatan infrastruktur: Pemerintah daerah akan fokus pada pembangunan infrastruktur yang mendukung pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat, seperti perbaikan jalan, jembatan, serta pembangunan fasilitas umum lainnya.