Anggaran Makan Minum Dinas PPPA Dalduk KB Banyuasin Capai Rp 800 Juta, Dinilai Boros dan Perlu Dievaluasi

anggaran makan minum dinas pppa dalduk kb banyuasin capai rp 800 juta, dinilai boros dan perlu dievaluasi koranharianbanyuasin.id - di tengah dorongan pemerintah pusat untuk melakukan efisiensi anggaran, dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak serta pengendalian penduduk dan keluarga berencana (dpppa dalduk kb) kabupaten banyuasin menjadi sorotan.  pasalnya, anggaran untuk makan dan minum dalam berbagai kegiatan dinas tersebut menembus angka fantastis, mencapai rp 800 juta dalam satu tahun anggaran. berdasarkan data yang dihimpun, sebagian besar dana tersebut terserap untuk membiayai konsumsi pada kegiatan penyuluhan program, pembinaan lini lapangan, serta penggerakan kampung keluarga berkualitas (kampung kb).  baca juga:halal bihalal, bupati banyuasin ajak pererat ukhuwah anggaran paling besar ditemukan pada pos belanja makan minum kegiatan penggerakan kampung kb yang menelan biaya hingga rp 452 juta. selain itu, belanja konsumsi juga dialokasikan untuk kegiatan konseling satyagatra di balai penyuluhan kb, serta penggerakan pelayanan alat kontrasepsi seperti implant.  sementara kegiatan-kegiatan lain yang bersifat administratif atau penyuluhan berskala kecil hanya menghabiskan anggaran puluhan juta hingga di bawah sepuluh juta rupiah. baca juga:bukan ac biasa! polytron smart neuva pro punya fitur yang bikin kamu terkejut menanggapi hal tersebut, ketua lembaga evaluasi dan monitoring anggaran negara (leman), salim, menyayangkan alokasi dana yang dinilai tidak proporsional.  menurutnya, pemerintah daerah seharusnya lebih selektif dalam menyusun dan menyetujui anggaran kegiatan yang menggunakan uang rakyat. “harusnya pemerintah lebih selektif dalam menganggarkan suatu kegiatan,” ujar salim saat kepada sumeks pada senin (9/6). baca juga:tips sehat mengonsumsi daging kambing ia mengkhawatirkan, alih-alih memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, kegiatan-kegiatan tersebut justru berpotensi menjadi ajang pemborosan anggaran.  “ini dikhawatirkan hanya menghamburkan anggaran saja, dan ditakutkan tidak mendapatkan manfaat dari kegiatan itu. tapi kita harapkan tidak demikian,” tambahnya. salim juga menekankan bahwa banyuasin masih memiliki banyak pekerjaan rumah di sektor infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan yang membutuhkan dukungan anggaran lebih besar dan tepat sasaran.  baca juga:panas terik? cukup 5 menit, ac polytron smart neuva pro bikin ruangan sejuk total! di saat pemerintah pusat sedang gencar melakukan efisiensi anggaran, pemkab banyuasin semestinya menyesuaikan arah kebijakannya. namun demikian, hingga berita ini diturunkan, kepala dpppa dalduk kb banyuasin, yosi zartini, belum berhasil dikonfirmasi.  upaya wartawan untuk mendapatkan klarifikasi mengenai rincian dan urgensi anggaran makan minum tersebut belum membuahkan hasil. sementara itu, sekretaris daerah (sekda) banyuasin, erwin ibrahim, memberikan penjelasan terkait polemik tersebut. baca juga:minat pendaftar calon murid baru di sdn 32 talang kelapa membludak  menurutnya, anggaran makan minum yang terlihat besar tersebut memang dialokasikan untuk kegiatan sepanjang tahun yang melibatkan ribuan kader dan penyuluh keluarga berencana. “itu untuk penyuluh kb serta kader kb, dan itu jumlahnya ribuan,” ujar erwin saat dikonfirmasi oleh wartawan sumeks. ia menjelaskan bahwa kegiatan penyuluhan, evaluasi, dan pembinaan kader dilakukan secara rutin di berbagai titik sepanjang tahun, sehingga wajar jika akumulasi anggaran konsumsi menjadi besar.  baca juga:pramuka penggalang ramu pangkalan gugus sdn 2 muara padang dilantik “kegiatannya sendiri dilaksanakan sepanjang tahun, dengan tujuan evaluasi dan pelaksanaan lapangan,” tambahnya. kendati demikian, publik tetap berharap adanya transparansi dan rasionalisasi penggunaan anggaran, agar setiap rupiah yang dibelanjakan benar-benar memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat.  kritik dari lembaga pengawasan anggaran seperti leman diharapkan menjadi refleksi bagi pemkab banyuasin untuk lebih cermat dalam perencanaan keuangan daerah, terutama dalam situasi fiskal yang menuntut kehati-hatian dan efisiensi tinggi. apalagi, alokasi anggaran publik kini menjadi perhatian utama, baik oleh masyarakat maupun lembaga pengawas independen. keseimbangan antara kegiatan operasional dan manfaat langsung kepada warga harus menjadi pedoman utama dalam setiap kebijakan penganggaran. jika tidak, maka kekhawatiran seperti yang disampaikan leman bukan tidak mungkin menjadi kenyataan.

Tag

Share

• 
• 
• 
• 
•