Gubernur Herman Deru Raih Gelar Doktor, Bawa Terobosan Model Pembangunan Inklusif

KORANHARIANBANYUASIN.ID - Gubernur Sumsel, Herman Deru, resmi menyandang gelar akademik doktor usai menjalani Sidang Terbuka Promosi Doktor di Universitas Sriwijaya, Palembang, Senin 30 Juni 2025.

Dalam sidang tersebut, Herman Deru memaparkan disertasi berjudul "Model Implementasi Kebijakan Pembangunan Inklusif Berbasis Infrastruktur di Sumatera Selatan."

Sidang terbuka ini menjadi momen penting yang menandai keberhasilan akademik tertinggi bagi Gubernur Sumsel yang juga dikenal sebagai pemimpin dengan visi pembangunan yang kuat.

BACA JUGA:Retret Siswa Sumsel Siap Digelar, Lahirkan Generasi Tangguh Lewat Laskar Satria Pandu

BACA JUGA:292 ASN Pemprov Sumsel Dilepas untuk Berlaga di Porprov Korpri 2025

Proses ini merupakan tahapan akhir dari pendidikan program Doktor Administrasi Publik di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya.

Bersama promotor utama Prof. Dr. Alfitri, M.Si, dan dua co-promotor yakni Dr. Andries Lionardo, M.Si dan Dr. Ir. Abdul Najib, M.M, Herman Deru berhasil mempertahankan disertasinya di hadapan para penguji dan akademisi yang hadir dalam sidang terbuka tersebut.

Dalam disertasinya, Herman Deru memperkenalkan model "DERU" — akronim dari Dialogis, Empatik, dan Responsif untuk Pembangunan Inklusif Berbasis Infrastruktur.

BACA JUGA:Pemerintah Kabupaten Banyuasin Ikuti Rapat Rutin Inflasi Daerah Bersama Kemendagri

BACA JUGA:Resmi Membuka Konferensi Kabupaten XXIII PGRI Banyuasin, Bupati Banyuasin: PGRI Banyuasin Harus Kompak

Model ini menjadi kontribusi teoritis yang menggabungkan konsep ilmiah dengan pengalaman empiriknya selama memimpin daerah.

"Model DERU mengintegrasikan enam unsur, yaitu kerangka kebijakan formal Thomas B. Smith, temuan lapangan, proses tafsir sosial, peran pemimpin kontekstual, infrastruktur sebagai media transformasi sosial, dan nilai sosial sebagai dasar praksis kebijakan inklusif," papar Herman Deru saat presentasi.

Penelitian ini sekaligus menawarkan pembaruan terhadap teori implementasi kebijakan yang sebelumnya bersifat teknokratis menjadi lebih interpretatif dan kontekstual.

BACA JUGA:Biaya Operasional Harus Sesuai Aturan, Sekda Banyuasin Pimpin Rapat Pembahasan Standar Biaya Tahun 2026