Korban tak Bisa Bekerja, Pelaku Masih Bebas: Kuasa Hukum Desak Febri Yudiarto Dipenjara!

Reporter: Rooney |

Editor: Zaironi |

Minggu , 13 Jul 2025 - 20:09

Korban bersama kuasa hukum saat mendatangi Unit Gakkum Satlantas Polres Muba --

Tunggu Tindakan Tegas Polres Muba

KORANHARIANBANYUASIN.ID - Law Office Ainal Yakin & Partners, yang menjadi kuasa hukum Salamun bin Ahmad Budiri, secara resmi melayangkan surat permohonan kepada Kepolisian Resort Musi Banyuasin (Polres Muba), guna mendesak diterbitkannya Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan (SP2HP) atas kasus kecelakaan lalu lintas yang terjadi lebih dari tiga bulan lalu.

Langkah hukum ini ditempuh sebagai bentuk penegasan terhadap hak-hak korban dalam proses penyelidikan yang hingga saat ini dinilai belum menunjukkan kejelasan.

Surat tertanggal 15 Juli 2025 itu dialamatkan langsung kepada Kapolres Muba, serta ditembuskan ke Kasat Reskrim, Kasat Lantas, dan penyidik Unit Gakkum Satlantas Polres Muba.

“Hingga kini, tidak ada informasi resmi yang kami terima sebagai kuasa hukum maupun dari pihak korban terkait perkembangan penyidikan. Ini sangat kami sesalkan. Kami harap pelaku diadili,” ungkap Ainal Yakin, S.Sy., M.H., dalam keterangannya, Minggu (13/7/2025).

Peristiwa kecelakaan tersebut terjadi pada Kamis, 10 April 2025, sekitar pukul 11.00 WIB di jalan lintas Sekayu–Lubuk Linggau, tepatnya di Desa Sugi Waras, Kecamatan Babat Toman, Kabupaten Musi Banyuasin.

Kecelakaan melibatkan Salamun, seorang buruh harian asal Lubuk Linggau, dan Febri Yudiarto, S.Kep, seorang Aparatur Sipil Negara (ASN) yang bekerja sebagai perawat di Puskesmas Nibung, Musi Rawas Utara.

Salamun mengalami luka serius, terutama pada bagian siku tangan kanan. Ia harus menjalani operasi pemasangan pen dan hingga kini belum pulih sepenuhnya. Tangannya masih menggunakan penyangga dan ia tidak lagi bisa bekerja sebagaimana sebelumnya.

“Klien kami adalah tulang punggung keluarga. Kini ia bukan hanya kehilangan penghasilan, tetapi juga mengalami beban psikologis akibat ketidakpastian hukum,” tambah Ainal, didampingi rekannya, Angga Sutisna Dwijaya, S.H.

Dalam surat permohonan itu, pihak kuasa hukum mengajukan tiga tuntutan utama kepada aparat kepolisian:

Penyampaian SP2HP secara berkala kepada pelapor, sesuai ketentuan Pasal 39 ayat (1) Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan. Penyidik berkewajiban menyampaikan perkembangan kasus baik diminta maupun tidak.

korban tak bisa bekerja, pelaku masih bebas: kuasa hukum desak febri yudiarto dipenjara!                            tunggu tindakan tegas polres muba
koranharianbanyuasin.id - law office ainal yakin & partners, yang menjadi kuasa hukum salamun bin ahmad budiri, secara resmi melayangkan surat permohonan kepada kepolisian resort musi banyuasin (polres muba), guna mendesak diterbitkannya surat pemberitahuan perkembangan hasil penyelidikan (sp2hp) atas kasus kecelakaan lalu lintas yang terjadi lebih dari tiga bulan lalu.
langkah hukum ini ditempuh sebagai bentuk penegasan terhadap hak-hak korban dalam proses penyelidikan yang hingga saat ini dinilai belum menunjukkan kejelasan. 
surat tertanggal 15 juli 2025 itu dialamatkan langsung kepada kapolres muba, serta ditembuskan ke kasat reskrim, kasat lantas, dan penyidik unit gakkum satlantas polres muba.
baca juga:ternyata bumbu dapur ini bisa bikin usus sehat dan mood stabil! sudah konsumsi hari ini?
“hingga kini, tidak ada informasi resmi yang kami terima sebagai kuasa hukum maupun dari pihak korban terkait perkembangan penyidikan. ini sangat kami sesalkan. kami harap pelaku diadili,” ungkap ainal yakin, s.sy., m.h., dalam keterangannya, minggu (13/7/2025).
peristiwa kecelakaan tersebut terjadi pada kamis, 10 april 2025, sekitar pukul 11.00 wib di jalan lintas sekayu–lubuk linggau, tepatnya di desa sugi waras, kecamatan babat toman, kabupaten musi banyuasin. 
kecelakaan melibatkan salamun, seorang buruh harian asal lubuk linggau, dan febri yudiarto, s.kep, seorang aparatur sipil negara (asn) yang bekerja sebagai perawat di puskesmas nibung, musi rawas utara.
baca juga:japan open 2025 jadi ajang pembuktian! ini strategi rahasia tim indonesia
salamun mengalami luka serius, terutama pada bagian siku tangan kanan. ia harus menjalani operasi pemasangan pen dan hingga kini belum pulih sepenuhnya. tangannya masih menggunakan penyangga dan ia tidak lagi bisa bekerja sebagaimana sebelumnya.
“klien kami adalah tulang punggung keluarga. kini ia bukan hanya kehilangan penghasilan, tetapi juga mengalami beban psikologis akibat ketidakpastian hukum,” tambah ainal, didampingi rekannya, angga sutisna dwijaya, s.h.
dalam surat permohonan itu, pihak kuasa hukum mengajukan tiga tuntutan utama kepada aparat kepolisian:
baca juga:begini kondisi terkini yogi usai lehernya ditembus peluru!
penyampaian sp2hp secara berkala kepada pelapor, sesuai ketentuan pasal 39 ayat (1) peraturan kapolri nomor 14 tahun 2012 tentang manajemen penyidikan. penyidik berkewajiban menyampaikan perkembangan kasus baik diminta maupun tidak.
pemanggilan dan pemeriksaan terhadap febri yudiarto, pengemudi mobil honda jazz bg 1309 jn yang terlibat dalam kecelakaan, secara profesional dan transparan demi menjunjung tinggi asas keadilan.
pengiriman sp2hp ke alamat resmi kantor kuasa hukum, yaitu di komplek chelsea blok f no. 1 kota palembang, serta melalui nomor whatsapp resmi 082258868798 dan 0895620502882.
menurut ainal, hingga pertengahan juli ini, pihaknya belum menerima satu pun respons konkret dari penyidik. padahal, beberapa langkah awal seperti pemeriksaan terhadap korban dan dua saksi—arina abu khoir dan andra—telah dilakukan.
“bahkan kendaraan yang terlibat, yakni sepeda motor rx bg 2002 hu milik salamun dan mobil honda jazz milik febri, masih diamankan di pos lantas babat toman. ini menunjukkan belum ada penyelesaian yang jelas,” tegasnya.
ainal menyebutkan bahwa penanganan perkara ini harus dilakukan secara cepat, transparan, dan akuntabel, terlebih mengingat posisi korban yang berasal dari kalangan masyarakat kecil.
“kami meminta pihak polres muba untuk menjunjung tinggi prinsip akuntabilitas sebagaimana diatur dalam sejumlah regulasi internal kepolisian, seperti perkapolri nomor 14 tahun 2012, perkapolri nomor 7 tahun 2022 tentang kode etik profesi polri, serta perkapolri nomor 21 tahun 2011 dan nomor 16 tahun 2010 yang mengatur pengaduan masyarakat dan standar pelayanan penyidikan,” paparnya.
menurutnya, keadilan hukum bukan hanya soal penanganan perkara, tapi juga tentang memastikan bahwa hak-hak korban tidak diabaikan dalam proses penyidikan.
selain mendesak sp2hp, kuasa hukum juga berencana melaporkan febri yudiarto, s.kep, ke badan kepegawaian negara (bkn) melalui badan kepegawaian daerah (bkd) kabupaten musi rawas utara atas dugaan pelanggaran kode etik asn.
“selasa nanti kami akan mengirimkan surat resmi ke bkn melalui bkd muratara. kami menilai ada pelanggaran etik sebagai asn, yang juga harus dipertanggungjawabkan secara administratif,” tandas ainal.
dikonfirmasi terpisah, kasat lantas polres muba, akp pandri pratama putra, mengungkapkan bahwa pihaknya menghargai langkah hukum yang ditempuh oleh kuasa hukum korban dan menegaskan bahwa penyidikan akan tetap berjalan sesuai aturan.
“penyidik unit gakkum satlantas berkomitmen menangani setiap perkara secara profesional, transparan, dan sesuai prosedur. terkait sp2hp, itu adalah bagian dari kewajiban kami yang sedang diupayakan secara bertahap,” jelas akp pandri.
ia juga menyatakan bahwa proses penyidikan masih berlangsung dan semua pihak terkait akan dimintai keterangan guna memberikan kepastian hukum yang adil.
“kami mohon waktu dan kepercayaan publik agar proses berjalan objektif, tanpa tekanan pihak mana pun. kami terbuka terhadap pengawasan dan siap melakukan perbaikan jika ada kekurangan,” tutupnya.

Tag

# kecelakaan musi banyuasin

Share

Koran Edisi Terbaru

Baca Koran Harian Banyuasin 14 Juli 2025

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan