Illegal Drilling di Muba, Pemprov Sumsel-Polda Sumsel Segera Bentuk Satgas Pencegahan

Reporter: Apriyanti |

Editor: Apriyanti |

Selasa , 23 Jul 2024 - 07:41

Pj Gubernur Sumsel saat menerima audiensi Kapolda Sumsel, Senin 22 Juli 2024, dalam pertemuan tersebut dibahas terkait penanganan illegal drilling di wilayah Kabupaten Musi Banyuasin.--

illegal drilling di muba, pemprov sumsel-polda sumsel segera bentuk satgas pencegahan                            palembang, koranharianbanyuasin.id - belum juga tuntasnya penanganan illegal drilling di kabupaten musi banyuasin (muba), pemprov sumsel bersama polda sumsel terus melakukan upaya.
salah satu upaya tersebut yakni dengan akan dibentuknya satgas pencegahan illegal drilling.
hal tersebut terungkap saat audiensi pj gubernur sumsel bersama kapolda sumsel, senin 22 juli 2024 di kantor gubernur, kemarin.
baca juga:m farid resmi jabat pj bupati banyuasin, ini fokus kerja utamanya!
baca juga:kebakaran hutan dan lahan di desa tanjung merbu, banyuasin berhasil dipadamkan!
"teknisnya nanti akan kami bahasa dengan melibatkan instansi terkait. nanti bahkan ada usulan juga dari kita untuk membentuk satgas," ungkapnya usai audiensi. 
"teknisnya nanti  kapolda  yang akan siapkan dan kita akan undang kl (kementerian dan lembaga) teknis termasuk pusat insya allah hari rabu," tegas elen. 
sementara, kapolda sumsel irjen pol. a. rachmad wibowo mengatakan bahwa kedatangannya ke pemprov ini untuk melaporkan situasi illegal drilling khususnya di sungai dawas, kecamatan sungai lilin yang sampai hari ini ada 5 korban yang meninggal dunia. 
baca juga:waspada nakes gadungan berkeliaran di banyuasin, berkedok pemeriksaan kesehatan gratis!
baca juga:pj gubernur elen setiadi disambut antusias warga desa seribandung ogan ilir
seperti diketahui lokasi tersebut meledak pada 21 juni lalu berlanjut kemudian tanggal 27 ada dua orang meninggal dunia, begitupun tanggal 28 kembali ditemukan ada yang meninggal dunia. 
polda bersama pemprov sumsel, beserta stakeholder dan skk migas tengah melokalisir daerah tersebut, kemudian menetralisir, membersihkan minyak-minyak yang tumpah, dari polusi dan pencemaran lingkungan kemudian diamankan. 
"namun ternyata tanggal.21 juli dini hari ada sekelompok masyarakat yang masuk lagi ke situ dan membuka pipa yang sudah ditutup skk migas, dan terjadi ledakan lagi," jelasnya. 
baca juga:penandatanganan deklarasi anti bullying di sdn 5 banyuasin iii
baca juga:peringatan hari kebaya nasional, melza elen: perkuat cinta warisan budaya
terkait banyak kegiatan dan instansi yang dibutuhkan dalam penanganan illegal drilling ini menurut kapolda, dan atas usulan bersama maka akan dibentuk satgas. 
rencana rapat koordinasi akan dilakukan rabu 24 juli 2024 nanti, dengan mengundang pemerintah pusat dari  kementerian esdm, lingkungan hidup, untuk bersama-sama membentuk satgas pencegahan illegal drilling dari ke hulu sampai ke hilir. 
untuk penanganan di sungai dawas sampai saat in menurut kapolda sudah ada satu orang yang diamankan.
bahkan tadi pagi atas perintah gubernur pihaknya telah melakukan penutupan, dari polri juga telah membuat perimeter dan dari pemkab juga telah membantu eksavator agar masyarakat tidak bisa masuk ke dalam. 
" saya juga sudah perintahkan jajaran dari polres muba dan polairud untuk ditutup dari jalur air agar masyarakat tidak bisa masuk karena ini daerah yang sangat berbahaya,. makanya saya himbau masyarakat jangan lagi masuk ke daerah sungai dawas dan sumur-sumur minyak lainnya" jelas kapolda. 
diakui kapolda ada sejumlah kendala dalam penanganan illegal drilling di muba. salah satunya faktor ekonomi. 
dimana masyarakat yang tidak memiliki mata pencaharian tidak punya pilihan untuk memenuhi kebutuhan maka memilih illegal drilling. 
"adanya permintaan, adanya disparitas harganya juga tinggi dan adanya kebutuhan masyarakat untuk memperoleh uang dengan cara yang mudah di illegal drilling," jelas kapolda. 
selain itu lokasi illegal drilling yang jauh dan sulit dijangkau menjadi kendala tersendiri dalam penanganan illegal drilling. 
belum lagi dalam menjalankan operasi, kapolda mengaku membutuhkan personil dan biaya dalam jumlah yang besar dan peralatan seperti eskavator serta buldozer. hal inilah yang menurutnya juga dilaporkan ke gubernur. 
"legalisasi itu jauh sekali dari harapan. karena lingkungan hidupnya tidak terawat. lingkungan hidup sangat rusak bahkan berlumpur minyak sampai ke lutut. kerusakan lingkunganya luar biasa," tukasnya.***

Tag

Share

Koran Edisi Terbaru

Baca Koran HARIAN BANYUASIN 20 SEPTEMBER 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan