Dukung Penegakan Hukum, Pemprov Sumsel-Komisi Yudisial RI Perkuat Sinergitas

Reporter: Apriyanti |

Editor: Apriyanti |

Rabu , 07 Aug 2024 - 07:49

Pj Gubernur Sumsel saat menghadiri malam ramah tanam dengan Ketua Komisi Yudisial, Senin 5 Agustus 2024, lalu.--

PALEMBANG, KORANHARIANBANYUASIN.ID - Pemprov Sumsel bersama Komisi Yudisial terus mendukung upaya penegakan hukum di wilayah Sumatera Selatan.

Pj Gubernur Sumsel, Elen Setiadi disela menghadiri malam ramah tamah dengan Ketua Komisi Yudisial (KY) RI Prof. Amzulian Rifai dan Komisioner KY RI di Griya Agung Palembang Senin 5 Agustus 2024, mengharapkan Komisi Yudisial jadi komisi penghubung di daerah.

"Kami berharap Komisi Yudisial di Sumsel dapat memberikan semangat bagi rekan-rekan Komisi dan Komisioner Penghubung Wilayah di daerah dalam berkiprah dan mengabdi di wilayah Sumatera Selatan," sampainya.

"Termasuk bisa memberikan pencerahan bagi dunia peradilan di wilayah hukum Provinsi Sumsel," ujarnya.

Elen memaparkan pembentukan Komisi Yudisial berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Komisi Yudisial.

Yang selanjutnya dengan berkembangnya dinamika peradilan yang cukup pesat saat ini memang perlu adanya Kantor Penghubung Komisi Yudisial Daerah.

Dasar pembentukan telah beberapa kali disempurnakan terakhir pembentukan Kantor Penghubung Komisi Yudisial Daerah diatur dalam Peraturan Komisi Yudisial Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Susunan dan Tata Kerja Penghubung Komisi Yudisial di Daerah.

Menurut Elen, sesuai ketentuan Pasal 20 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial, dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim, Komisi Yudisial mempunyai tugas:

1. Melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap perilaku hakim

dukung penegakan hukum, pemprov sumsel-komisi yudisial ri perkuat sinergitas                            palembang, koranharianbanyuasin.id - pemprov sumsel bersama komisi yudisial terus mendukung upaya penegakan hukum di wilayah sumatera selatan.
pj gubernur sumsel, elen setiadi disela menghadiri malam ramah tamah dengan ketua komisi yudisial (ky) ri prof. amzulian rifai dan komisioner ky ri di griya agung palembang senin 5 agustus 2024, mengharapkan komisi yudisial jadi komisi penghubung di daerah.
"kami berharap komisi yudisial di sumsel dapat memberikan semangat bagi rekan-rekan komisi dan komisioner penghubung wilayah di daerah dalam berkiprah dan mengabdi di wilayah sumatera selatan," sampainya.
baca juga:pemprov sumsel dorong peningkatan kualitas layanan publik yang prima
baca juga:kuliah kerja dalam negeri pasis dikreg lii sesko tni tahun 2024, pj sekda sumsel sampaikan ini
"termasuk bisa memberikan pencerahan bagi dunia peradilan di wilayah hukum provinsi sumsel," ujarnya.
elen memaparkan  pembentukan komisi yudisial berdasarkan undang-undang nomor 18 tahun 2011 tentang komisi yudisial.
yang selanjutnya dengan berkembangnya dinamika peradilan yang cukup pesat saat ini memang perlu adanya kantor penghubung komisi yudisial daerah.
baca juga:pj gubernur sumsel beri motivasi bagi ribuan maba unsri 2024
baca juga:pj gubernur sumsel beri motivasi bagi ribuan maba unsri 2024
dasar pembentukan telah beberapa kali disempurnakan terakhir pembentukan kantor penghubung komisi yudisial daerah diatur dalam peraturan komisi yudisial nomor 1 tahun 2017 tentang pembentukan, susunan dan tata kerja penghubung komisi yudisial di daerah. 
menurut elen, sesuai ketentuan pasal 20 undang-undang nomor 18 tahun 2011 tentang perubahan atas undang-undang nomor 22 tahun 2004 tentang komisi yudisial, dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim, komisi yudisial mempunyai tugas:
1. melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap perilaku hakim
baca juga:apresiasi atas penghargaan adiwiyata provinsi dan siswi prestasi di smpn 2 banyuasin iii
baca juga:maba unsri dikenalkan dengan lingkungan kampus, ini kata rektor!
2. menerima laporan dari masyarakat berkaitan dengan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku hakim
3. melakukan verifikasi, klarifikasi dan investigasi terhadap laporan dugaan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku hakim secara tertutup
4. memutuskan benar tidaknya laporan dugaan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku hakim 
5. mengambil langkah hukum dan/atau langkah lain terhadap orang, perorangan, kelompok orang atau badan hukum yang merendahkan kehormatan dan keluhuran martabat hakim.
"dengan terbentuknya kantor penghubung komisi yudisial wilayah sumatera selatan ini diharapkan fungsi komisi yudisial khususnya dalam menjaga dan menegakkan pelaksanaan kode etik dan/atau perilaku hakim di wilayah hukum dapat dilakukan secara efektif, optimal dan dapat menjaga marwah hakim yang bebas dan mandiri," tambahnya. 
lebih jauh elen mengatakan, koordinasi dengan jajaran komisi yudisial ri selama ini telah terjalin sangat baik terbukti.
dalam melakukan penjaringan hakim-hakim agung yang merupakan salah satu tugas komisi yudisial ri dengan menugaskan tim penjaringan oleh pejabat dan pegawainya untuk menjaring dan mendapatkan track record/rekam jejak calon-calon hakim agung.
"ini tentunya merupakan kebanggaan tersendiri bagi pemerintah provinsi sumatera selatan," jelasnya. 
masalah penegakan hukum memang bukan merupakan masalah yang sederhana, bukan saja karena kompleksitas sistem hukum itu sendiri.
tetapi juga rumitnya jalinan hubungan antara sistem hukum dengan sistem sosial, politik, ekonomi, dan budaya masyarakat. 
dalam usaha mewujudkan hal tersebut dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara, maka peran komisi yudisial merupakan hal yang penting dan sentral dalam mendukung upaya-upaya yang dilakukan oleh aparat penegak hukum yang akan menjadi barometer tegaknya prinsip negara hukum.
sementara, ketua komisi yudisial ri, prof. amzulian rifa'i mengatakan presiden ri selalu menekankan untuk memperbaiki pelayanan publik di indonesia.
karena pelayanan publik begitu merefleksikan banyak hal.
seperti misalnya pelayanan publik yang baik diyakini memiliki birokrasi yang baik dan juga tingkat korupsinya yang rendah. 
"karena kita bicara soal hukum maka ada indeks negara hukum. indeks ini menjadi tolak ukur bagaimana birokrasi di bidang hukum suatu negara. bagaimana bekerjanya hukum di suatu negara," ujar amzulian. 
di  2023 jelas amzulian indeks negara hukum indonesia masih belum baik atau tidak meningkat dibandingkan tahun 2022.
indonesia  berada di posisi 0,53, dimana angka yang  cukup tinggi hanya ada di keamanan dan ketertiban sebesar 0,71. 
indeks tersebut menurut amzulian juga mengindikasikan bahwa ada problem dalam.birokrasi di semua lini.  
"secara umum indeks negara hukum di indonesia 0,53 itu sebetulnya masih merah," ujar amzulian.***

Tag

Share

Koran Edisi Terbaru

Baca Koran HARIAN BANYUASIN 20 SEPTEMBER 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan