Penjabat Gubernur Sumsel Ikuti Rakor Pengendalian Inflasi Daerah 2024

BACA JUGA:Buronan Pelaku Penusukan Akhirnya Menyerahkan Diri

Berdasarkan data tersebut, terdapat beberapa komoditas yang masuk dalam kategori harga tidak aman, antara lain minyak goreng, beras medium, bawang putih, bawang merah, dan daging ayam.

Edy Priyono menjelaskan bahwa komoditas minyak goreng memiliki disparitas harga antar daerah yang rendah.

Sementara beras medium dan bawang putih memiliki disparitas harga antar daerah yang sedang.

Namun, untuk bawang merah dan daging ayam, disparitas harga antar daerah cukup tinggi.

Menariknya, meskipun harga bawang merah dan daging ayam masuk dalam kategori tidak aman, hal ini bukan disebabkan oleh tingginya harga, melainkan harga yang terlalu rendah.

"Bawang merah dan daging ayam tidak aman bukan karena harganya terlalu tinggi, tetapi karena harganya yang terlalu rendah," ungkap Edy Priyono.

Ia menambahkan bahwa penurunan harga bawang merah saat ini berada jauh di bawah harga acuan batas bawah.

Oleh karena itu, diperlukan kerjasama yang lebih erat antara pemerintah dengan sektor swasta melalui model contract farming.

Dengan adanya model ini, sektor swasta diharapkan memiliki komitmen untuk membeli produk pertanian, seperti bawang merah, sesuai dengan harga acuan yang ditetapkan pemerintah.

Menghadapi kondisi ini, Pj Gubernur Sumsel Elen Setiadi menyampaikan bahwa pemerintah daerah akan segera mengambil langkah-langkah strategis untuk memastikan harga pangan di Sumsel tetap stabil.

Ia juga mengajak seluruh elemen masyarakat, termasuk pihak swasta, untuk berperan aktif dalam menjaga kestabilan harga pangan di daerah.

Menurut Elen, kolaborasi antara pemerintah dan sektor swasta sangat penting untuk menghadapi tantangan inflasi dan memastikan harga pangan tetap terjangkau bagi masyarakat.

"Kita harus bekerja sama dengan semua pihak untuk memastikan harga pangan tetap stabil dan terjangkau. Ini bukan hanya tugas pemerintah, tetapi juga tanggung jawab bersama," tegas Elen.

Dengan adanya Rakor Pengendalian Inflasi di Daerah Tahun 2024 ini, diharapkan seluruh kepala daerah dapat lebih siap dalam menghadapi tantangan inflasi yang mungkin terjadi.