Cara Ampuh Penanggulangan Kemiskinan

Reporter: Hernayani |

Editor: Apriyanti |

Selasa , 24 Sep 2024 - 18:37

Hernayani,SE.MM (Statistisi Ahli Muda BPS Kabupaten Banyuasin)--

Pada umumnya lembaga- lembaga Internasional mengukur keberhasilan pembangunan menggunakan indikator ekonomi.

Salah satu dari indikator ekonomi tersebut adalah kemiskinan.

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat pada Maret 2024 persentase kemiskinan Kabupaten Banyuasin berada pada posisi 9,31 persen turun jika dibanding dengan Maret 2023 sebesar 9,58 persen.

Sementara jumlah penduduk miskin di Kabupaten Banyuasin pada Maret 2024 sebesar 84,360 ribu jiwa turun jika dibanding Maret 2023 sebesar 85,880 ribu jiwa.

Sedangkan garis kemiskinan Kabupaten Banyuasin Maret 2024 sebesar Rp 539.283 naik menjadi dibanding Maret 2023 sebesar Rp.509.264.

Perkembangan penurunan angka kemiskinan menunjukkan perbaikan taraf hidup masyarakat.

Kendati berhasil menurunkan angka kemiskinan pada posisi satu digit, bahkan menempati urutan kedua kabupaten/kota dengan penduduk miskin terendah di Provinsi Sumsel, Pemerintah Kabupaten Banyuasin masih perlu kerja keras untuk mewujudkan cita cita bebas dari penduduk miskin atau menjadi 0 persen kemiskinan ekstrem (ekstreme poverty).

Kemiskinan ekstrem Kabupaten Banyuasin pada Maret 2024 sebesar 0,49 persen mengalami penurunan jika dibanding Maret 2023 sebesar 0,56 persen.

Masih terdapatnya penduduk miskin ekstrem ini tentunya masih butuh kinerja yang lebih agresif untuk mengeluarkan penduduk miskin ekstrem dari keraknya kemiskinan dan bahkan naik menjadi penduduk tidak miskin.

Sebagaimana target pemerintah bahwa tahun 2024 kemiskinan ekstrem menjadi nol persen.

BPS mengukur kemiskinan (makro) dengan menggunakan konsep kemiskinan basic needs approach yaitu pendekatan kebutuhan dasar, yang terdiri dari kebutuhan dasar makanan dan kebutuhan dasar non makanan.

Dimana kemiskinan diartikan bahwa ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran.

Kebutuhan dasar makanan adalah pengeluaran untuk memenuhi konsumsi 2100 kkal perkapita perhari yang diwakili paket komoditi kebutuhan dasar makanan sebanyak 52 jenis komoditi.

Kebutuhan dasar non makanan adalah kebutuhan minimum untuk perumahan, sandang, pendidikan, kesehatan dan lainnya yang diwakili 51 jenis komoditi non makanan di perkotaan dan 47 jenis komoditi non makanan di pedesaan.

cara ampuh penanggulangan kemiskinan                            hernayani,se.mm
(statistisi ahli muda bps kabupaten banyuasin)
berbagai indikator menunjukkan kondisi sosial ekonomi di sumatera selatan (sumsel) terus menguat.
baca juga:kpu banyuasin gelar deklarasi kampanye damai untuk pilkada 2024
baca juga:420 polisi siap amankan pilkada banyuasin
pertumbuhan ekonomi, inflasi, pengangguran, kemiskinan dan kemiskinan ekstrem terus konsisten membaik.
kondisi tersebut tentu juga dapat menggambarkan kondisi perekonomian daerah-daerah di provinsi dengan sebutan bumi sriwijaya ini, terlebih bagi kabupaten banyuasin sebagai kabupaten penyangga ibukota provinsi dipastikan berperan besar pada perkembangan perekonomian di sumsel.
kabupaten banyuasin memiliki luas wilayah sebesar 11.832,99 kilo meter persegi dan luas laut/perairan 1.565,97 kilometer persegi dengan populasi penduduk lebih dari 886 ribu jiwa tersebar di 21 kecamatan 288 desa definitif dan 3 desa persiapan serta 25 kelurahan. 
baca juga:pilkada serentak 2024: dpt banyuasin 629.201 pemilih, ini daftar lengkapnya
baca juga:januari-juli banyuasin terpantau 45 hotspot, bpbd banyuasin: tiap bulan mengalami kenaikan karhutla
dengan luas wilayah tersebut bukan perkara mudah bagi pemerintah kabupaten banyuasin dalam melaksanakan pembangunan yang merata hingga tercapai kesejahteraan masyarakat yang adil dan makmur. 
namun juga bukan perkara sulit untuk mencapai tujuan pembangunan jika dalam pelaksanaannya tetap berpedoman pada azas dan prinsip prinsip yang telah ditetapkan.
keberhasilan pembangunan pada satu daerah dapat diukur dengan indikator dan variabel pembangunan, indikator yang digunakan setiap daerah berbeda, karena harus disesuaikan dengan kondisi daerah itu sendiri.
baca juga:bsi dan pemkab banyuasin jalin kerja sama tingkatkan kesejahteraan masyarakat
baca juga:rapat paripurna dprd banyuasin umumkan pimpinan definitif masa jabatan 2024-2029
pada umumnya lembaga- lembaga internasional mengukur keberhasilan pembangunan menggunakan indikator ekonomi.
salah satu dari indikator ekonomi tersebut adalah kemiskinan.
badan pusat statistik (bps) mencatat pada maret 2024 persentase kemiskinan kabupaten banyuasin berada pada posisi 9,31 persen turun jika dibanding dengan maret 2023 sebesar 9,58 persen.
sementara jumlah penduduk miskin di kabupaten banyuasin pada maret 2024 sebesar 84,360 ribu jiwa turun jika dibanding maret 2023 sebesar 85,880 ribu jiwa.
sedangkan garis kemiskinan kabupaten banyuasin maret 2024 sebesar rp 539.283 naik menjadi dibanding maret 2023 sebesar rp.509.264.
perkembangan penurunan angka kemiskinan menunjukkan perbaikan taraf hidup masyarakat.
kendati berhasil menurunkan angka kemiskinan pada posisi satu digit, bahkan menempati urutan kedua kabupaten/kota dengan penduduk miskin terendah di provinsi sumsel, pemerintah kabupaten banyuasin masih perlu kerja keras untuk mewujudkan cita cita bebas dari penduduk miskin atau menjadi 0 persen kemiskinan ekstrem (ekstreme poverty).
kemiskinan ekstrem kabupaten banyuasin pada maret 2024 sebesar 0,49 persen mengalami penurunan jika dibanding maret 2023 sebesar 0,56 persen.
masih terdapatnya penduduk miskin ekstrem ini tentunya masih butuh kinerja yang lebih agresif untuk mengeluarkan penduduk miskin ekstrem dari keraknya kemiskinan dan bahkan naik menjadi penduduk tidak miskin.
sebagaimana target pemerintah bahwa tahun 2024 kemiskinan ekstrem menjadi nol persen.
bps mengukur kemiskinan (makro) dengan menggunakan konsep kemiskinan basic needs approach yaitu pendekatan kebutuhan dasar, yang terdiri dari kebutuhan dasar makanan dan kebutuhan dasar non makanan.
dimana kemiskinan diartikan bahwa ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran.
kebutuhan dasar makanan adalah pengeluaran untuk memenuhi konsumsi 2100 kkal perkapita perhari yang diwakili paket komoditi kebutuhan dasar makanan sebanyak 52 jenis komoditi.
kebutuhan dasar non makanan adalah kebutuhan minimum untuk perumahan, sandang, pendidikan, kesehatan dan lainnya yang diwakili 51 jenis komoditi non makanan di perkotaan dan 47 jenis komoditi non makanan di pedesaan.
sementara itu kemiskinan ekstrem didefinisikan, mereka yang hidup di bawah us $ 1,9 ppp per hari (word bank) tahun 2024 setara dengan rp. 11.924, 13 per kapita per hari atau rp. 362.692,14 perkapita perbulan.
hasil pendataan susenas maret 2023, penduduk miskin dapat dikenali dari beberapa karakteristik antara lain karakteristik sosial demografi.
dimana rumah tangga miskin cenderung mempunyai anggota rumah tangga lebih banyak dan rata-rata umur kepala rumah tangga miskin tercatat 50,40 tahun, lebih tinggi dibanding rata-rata umur kepala rumah tangga tidak miskin yang sebesar 49,82 tahun.
serta rata-rata lama sekolah untuk kepala rumah tangga miskin yaitu 6,46 tahun.
rumah tangga miskin juga perempuan sebagai kepala rumah tangga lebih banyak dibanding rumah tangga tidak miskin.
penduduk miskin juga dapat dikenali melalui karakteristik pendidikan tertinggi yang ditamatkan kepala rumah tangga, persentase kepala rumah tangga miskin yang berpendidikan rendah (tidak tamat sd dan sd/sederajat) yakni 26,00 persen lebih tinggi dibanding rumah tangga tidak miskin sebesar 15,05 persen.
selain itu dapat dilihat juga secara umum, dari jumlah penduduk miskin kabupaten banyuasin usia 15 tahun ke atas penduduk miskin tidak tamat sd sebesar 18,86 persen, tamat sd/smp sebesar 61,62 persen dan tamat sma ke atas sebesar 19,52 persen.
sedangkan untuk angka partisipasi sekolah penduduk miskin kabupaten banyuasin untuk kelompok umur 7-12 tahun sebesar 100 persen dan usia 13-15 tahun sebesar 89,87 persen.
karakteristik ketenagakerjaan, rumah tangga miskin menggantungkan hidupnya pada sektor pertanian sebesar 48,86 persen, dan kepala rumah tangga miskin berstatus sebagai pekerja informal.
kepala rumah tangga miskin sebagian besar berstatus berusaha sendiri atau berusaha dibantu buruh tidak tetap/buruh tidak dibayar, yaitu sebesar 46,33 persen.
berdasarkan status bekerja penduduk miskin di kabupaten banyuasin sebesar 42,58 persen adalah penduduk tidak bekerja (angkatan kerja + bukan angkatan kerja), bekerja di sektor informal sebesar 35,18 persen dan bekerja di sektor formal sebesar 22,24 persen.
sementara berdasarkan sektor lapangan usaha penduduk miskin banyuasin adalah bekerja di sektor pertanian sebesar 38,88 persen dan bekerja di sektor non pertanian sebesar 18,54 persen.
penduduk miskin juga dapat diidentifikasi dari sisi pengeluaran per kapita. pengeluaran per kapita merupakan pengeluaran rumah tangga dibagi dengan banyaknya anggota rumah tangga.
pengeluaran per kapita makanan merupakan pengeluaran per kapita untuk makanan dibagi total pengeluaran per kapita makanan dan non makanan.
dan ternyata pengeluaran per kapita penduduk miskin di banyuasin cenderung lebih besar untuk pengeluaran makanan yaitu sebesar 69,51 persen dibanding dengan pengeluaran per kapita non makanan.
karakteristik lainnnya yang dapat menggambarkan penduduk miskin adalah fasilitas perumahan, indikator perumahan yang dapat menunjukkan tingkat kesejahteraan suatu rumah tangga antara lain luas dan jenis lantai, atap, dinding, penerangan, sumber air, jamban, dan status kepemilikan rumah tempat tinggal.
dikatakan rumah tangga miskin menempati luas lantai per kapita < 7,2 m2 dan jenis lantai rumah terluas jenis lantai tanah.
akses air minum layak serta penggunaan jamban tempat buang air besar.
pada maret 2024 penduduk miskin yang mempunyai akses air minum layak baru 77,94 persen sisanya belum punya akses air minum layak. sementara untuk fasilitas jamban untuk buang air besar sendiri/bersama baru sebesar 89,01 persen.
dari data-data diatas, tak salah jika kemiskinan merupakan salah satu persoalan mendasar yang menjadi pusat perhatian pemerintah di negara manapun.
kemiskinan merupakan permasalahan yang kompleks tidak hanya dilihat dari aspek ekonomi, namun juga aspek sosial, aspek lingkungan, serta aspek individu.
pengentasan kemiskinan membutuhkan ketepatan sasaran dan keterpaduan program dari semua pihak, serta mengacu pada sasaran yang sama, dengan begitu intervensi yang dilakukan akan tepat sasaran.
untuk itu mengenali dan mengidentifikasi permasalahan kemiskinan adalah suatu keharusan bagi pemerintah kabupaten banyuasin.
langkah awalnya adalah memahami pengukuran kemiskinan.
salah satu aspek penting untuk mendukung strategi penanggulangan kemiskinan adalah tersedianya data kemiskinan yang akurat.
pengukuran kemiskinan yang dapat dipercaya dapat menjadi instrumen tangguh bagi pengambil kebijakan dalam memfokuskan perhatian pada kondisi hidup penduduk miskin.
data kemiskinan yang baik dapat digunakan untuk mengevaluasi kebijakan pemerintah terhadap kemiskinan, membandingkan kemiskinan antar waktu dan daerah, serta menentukan target penduduk miskin dengan tujuan untuk memperbaiki kondisi mereka.
sejalan dengan pemikiran haughton & khandker (2009), menurunya ada empat alasan mengukur kemiskinan yaitu, pertama merupakan instrumen yang kuat untuk memfokuskan pembuat kebijakan pada kehidupan orang miskin.
kedua mengidentifikasi orang miskin sehingga dapat memberikan intervensi kebijakan yang tepat. ketiga memantau dan mengevaluasi proyek dan kebijakan yang digunakan untuk orang miskin.
dan keempat mengevaluasi lembaga yang mempunyai tujuan membantu masyarakat miskin.
dengan data yang tepat dan akurat pula, maka penanggulangan kemiskinan dapat lebih terarah dan tepat sasaran.
ketika penduduk miskin sudah berhasil teridentifikasi maka program program penanggulangan kemiskinan dapat lebih spesifik, lebih fokus sebagai contoh untuk penanggulangan terhadap penduduk miskin dengan karakteristik sosial demografinya seperti, kepala rumah tangga lansia dan kepala rumah tangga perempuan maka dapat ditanggulangi dengan program perlindungan sosial khusus lansia, penduduk miskin yang seperti ini dapat ditanggung sepenuhnya oleh negara.
penduduk miskin yang bekerja di sektor informal dapat ditanggulangi dengan peningkatan kualitas pekerja dengan memberikan pelatihan-pelatihan pemberian program kredit lunak untuk modal usaha, akses bpjs ketenagakerjaan dan lainnya.
untuk fasilitas perumahan di kantong kantong kemiskinan dapat dilakukan pembangunan fasilitas air minum layak dan jamban tempat buang air besar layak dan program-program tepat sasaran lainnya. mari membangun dengan data, karena data dapat mencerdaskan bangsa.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi HARIAN BANYUASIN 25 SEPTEMBER 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan