Wagub Sumsel Tegaskan Komitmen Pemprov Sumsel Wujudkan Raperda Responsif Gender dan Anak

Reporter: Apriyanti |

Editor: Apriyanti |

Selasa , 15 Jul 2025 - 14:33

--Foto humaspemprovsumsel

wagub sumsel tegaskan komitmen pemprov sumsel wujudkan raperda responsif gender dan anak                            koranharianbanyuasin.id - wagub sumsel cik ujang, menegaskan komitmen pemerintah provinsi sumsel dalam mendorong perwujudan perda yang responsif terhadap isu-isu perempuan dan anak.
hal ini disampaikannya saat menghadiri rapat paripurna xvii dprd sumsel, senin 14 juli 2025.
rapat tersebut mengagendakan penyampaian tanggapan dan/atau jawaban gubernur atas pandangan umum fraksi-fraksi dprd sumsel terhadap 3 raperda.
baca juga:irigasi rusak di oku timur, herman deru gercep turun ke lokasi
baca juga:festival telur 2025, camat talang kelapa: 1 ton telur untuk keluarga beresiko stunting
dalam sambutannya, cik ujang menyampaikan apresiasi atas berbagai masukan dan dukungan dari fraksi-fraksi di dprd, khususnya terhadap raperda penyelenggaraan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
menurutnya, dukungan itu menjadi semangat bagi pemprov sumsel untuk melahirkan produk hukum yang inklusif dan berkeadilan.
ia menekankan bahwa pelaksanaan raperda ini nantinya harus melibatkan sinergi antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota.
baca juga:tahun baru islam, gubernur ajak warga sumsel belajar dari ketangguhan palestina
baca juga:pemprov sumsel kerahkan segala daya tangani karhutla
"kebijakan yang berpihak pada perempuan dan anak harus diimplementasikan secara menyeluruh dan berkesinambungan," ujar cik ujang.
tanggapan dari fraksi partai golkar yang menginginkan alokasi anggaran berbasis gender dalam apbd dan rpjmd turut disambut positif.
cik ujang memastikan bahwa pendekatan gender responsive budgeting akan segera ditindaklanjuti.
baca juga:terkait tumpukan sampah di rambutan, ini penjelasan kepala upt dlh rambutan
baca juga:herman deru : ikawara jadi contoh komunitas kedaerahan yang kuat di tengah gempuran budaya global
selain itu, pengawasan partisipatif dalam pelaksanaan raperda ini pun telah dirancang agar melibatkan multipihak, seperti masyarakat sipil, lsm, akademisi, dan media. 
"transparansi dan partisipasi publik adalah kunci keberhasilan pelaksanaan perda," jelasnya.
terkait pengaturan kelompok rentan, seperti anak penyandang disabilitas, perempuan kepala keluarga, serta korban kdrt dan trafficking, cik ujang memastikan bahwa klasifikasi tersebut telah tertuang dalam raperda.
bahkan pengaturannya akan diperkuat melalui peraturan gubernur.
raperda ini, lanjutnya, diharapkan menjadi instrumen perlindungan hukum yang adaptif terhadap tantangan sosial dan budaya yang terus berkembang.
pemprov sumsel berkomitmen untuk mengawal implementasinya hingga ke tingkat bawah.
dukungan penuh dari lintas sektor menjadi kekuatan dalam memastikan regulasi ini tidak hanya berhenti di atas kertas.
pemerintah provinsi berharap, pembahasan di tingkat pansus yang segera dibentuk akan semakin memperkuat substansi raperda ini. 
"kami terbuka terhadap penyempurnaan naskah agar benar-benar aplikatif," pungkas cik ujang.
dengan adanya dukungan dprd dan masyarakat luas, pemprov sumsel optimistis perda ini akan menjadi tonggak penting dalam pembangunan berbasis kesetaraan dan perlindungan hak asasi setiap warga.

Tag

Share

Koran Edisi Terbaru

Baca Koran HARIAN BANYUASIN 16 JULI 2025

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan