Akses Pupuk Susah, Petani Sengsara

Reporter: Serlida Fitriananda |

Editor: Ika Fidi |

Jumat , 12 Jul 2024 - 08:00

Serlida Fitriananda--

akses pupuk susah, petani sengsara                            pangkalan balai, koranharianbanyuasin.id - petani di kabupaten manggarai dan kabupaten manggarai barat, nusa tenggara timur (ntt) harus menempuh jarak sekitar 80 kilometer (km) untuk mendapatkan pupuk bersubsidi. 
lantaran tidak meratanya penyaluran pupuk bersubsidi dibeberapa daerah untuk petani salah satunya yakni tidak terdaftarnya e-rdkk yakni sistem aplikasi yang digunakan kelompoktani dalam menyusun rencana definitif kebutuhan kelompok (rdkk).
hal tersebut terungkap dalam temuan tim satgassus pencegahan korupsi polri saat memantau penyaluran pupuk bersubsidi di ntt pada 18- 22 juni 2024 (dilansir dari beritasatu, 23/06/2024).
carut marutnya pengelolaan pupuk bersubsidi saat ini masih menjadi pekerjaan rumah bagi pemangku kebijakan.
padahal persoalan pupuk ini menjadi salah satu persoalan krusial di sektor pertanian, dan penunjang perekonomian kesejahteraan para petani.
tak dipungkiri lagi semua ini karena penerapan sistem kapitalis, dampak yang ditimbulkan sangat merugikan rakyat sedangkan para penguasa sibuk memperkaya diri, bahkan culas terhadap rakyat.
korupsi dimana mana, oligarki menggurita, bahkan mereka mengorbankan rakyat demi keuntungan pribadinya, seperti halnya masalah pupuk yang kini sulit didapatkan para petani.
negarapun seolah lepas tangan dalam memenuhi kebutuhan pupuk bagi petani dan memilih menyerahkan kepada pihak swasta dalam memegang kendali pengadaan dan distribusi pupuk. 
alih alih memberikan kesejahteraan bagi para petani, faktanya negara malah terjerat hutang pengadaan pupuk kepada pt pupuk indonesia (persero) sebesar rp12,5 triliun yang notabennya merupakan bumn sendiri. (dilansir dari bisnis, 20/06/2024)
adanya temuan kasus ini menjadikan pupuk sulit di akses seperti halnya yang terjadi di ntt petani harus menempuh jarak 80 kilometer, selain itu juga membuat negara semakin jauh dari cita-cita terwujudnya kedaulatan pangan dan juga ketahanan pangan. 
padahal, pupuk memegang peranan penting bagi petani. kekurangan pupuk dapat menghambat pertumbuhan tanaman dan mempengaruhi waktu panen. 
pemerintah harusnya memastikan harga yang murah dan pasokan pupuk yang cukup, serta memastikan distribusi pupuk yang lancar dan mudah di seluruh wilayah.
ketersediaan pupuk akan mempengaruhi swasembada pangan suatu negara. jika pupuk masih diimpor karena sebagian bahan bakunya masih diimpor, bagaimana kita bisa menyediakan pupuk yang berlimpah bagi petani?
bagaimana swasembada pangan bisa tercapai jika pupuk tambahan masih terbatas? ini hanya pupuk dan tidak termasuk kebutuhan lain seperti benih, pestisida, atau mesin pertanian.
hal ini disebabkan karena paradigma dan kebijakan penguasa masih berorientasi pada ideologi kapitalisme.
negara masih belum serius dalam mengurusi (ri'ayah) (administrasi dan pelayanan) di sektor pertanian.
meskipun pembicaraan tentang swasembada pangan terus digalakkan, namun masih terdapat banyak kelemahan dalam mencapainya. 
mulai dari permasalahan inkonsistensi data mengenai penerima subsidi, ketimpangan distribusi, kesalahan perhitungan bea masuk, cakupan teknis distribusi pupuk hingga impor pupuk.
pengelolaan pupuk disistem kapitalis akan sangat berbeda kita dapati dengan sistem islam yang secara serius menangani permasalahan ummat.
terlebih pentingnya sektor pertanian dalam ketahanan pangan, islam tidak akan membiarkan masalah ini berlarut larut merugikan banyak pihak terutama para petani.
sistem islam atau yang dikenal sebagai khilafah akan mengedepankan berbagai mekanisme untuk menjamin kemakmuran usaha dan mata pencaharian petani.
khilafah akan mengatur ketersediaan bahan baku pupuk secara mandiri dengan memproduksi pupuk di dalam negeri dengan stok yang besar. 
dalam hal ini negara menciptakan industri pertanian yang memenuhi kebutuhan petani, seperti produksi mesin pertanian, pupuk, benih, pestisida, dan lain-lain.
sumber daya keuangan khilafah begitu melimpah sehingga sangat mungkin terwujudnya industri pertanian. tidak akan ada pasal, negara hanya mengandalkan kebijakan impor.
karena, pendapatan negara berasal dari jizyah, fa'i, kharaj, ghanimah, pengelolaan sumber daya alam, dan lain-lain sehingga hal ini tidak akan menghambat produksi serta distribusinya.
negara mendistribusikan pupuk secara merata kepada seluruh petani sampai ke daerah terpencil dengan memastikan harga yang terjangkau untuk fasilitas produksi pertanian dan kemudahan akses terhadap pasokan pupuk dan input lainnya.
dengan kebijakan ini, petani tidak akan menghadapi kesulitan dalam bertani.
negara juga mendukung sistem pendidikan. siapa pun mendapatkan pelatihan dan pengetahuan di bidang pertanian dapat melakukan survei dan penelitian. 
hal ini bertujuan untuk menghasilkan inovasi dan penemuan di bidang pertanian yang dapat meningkatkan kualitas dan kuantitas pertanian baik dari segi benih, pupuk, pestisida, mesin pertanian, pengelolaan lahan, dan lain-lain.
negara terus memantau lahan tandus atau mati yang dapat digunakan untuk reboisasi pertanian.
bagi pemilik tanah yang telah meninggalkan tanahnya selama tiga tahun, negara berhak mengambil alih tanah tersebut dan menyerahkannya kepada masyarakat yang memerlukan dan mampu mengurusnya.
negara juga akan memberikan hibah modal usaha kepada petani yang kurang mampu atau kekurangan modal usaha bertani.
islam menjadikan pertanian sebagai bidang strategis. oleh karena itu, negara akan mendukung penuh para petani, termasuk dalam mengakses kebutuhan petani dengan mudah.
di sisi lain, negara juga memiliki mekanisme dalam memberikan bantuan pada petani dan keluarga yang tak punya modal ag♧ar tetap menjadi petani yang sejahtera.
wallahu a'lam bisshawab.***

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi HARIAN BANYUASIN 13 JULI 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan