Evaluasi Layanan Publik, BPS Banyuasin Gelar Forum Konsultasi Publik (FKP)

KORANHARIANBANYUASIN.ID – Dalam upaya meningkatkan mutu pelayanan publik, Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Banyuasin menggelar Forum Konsultasi Publik (FKP) Standar Pelayanan pada Kamis (tanggal kegiatan, jika ada), di Aula BPS Kabupaten Banyuasin, Jumat 25 April 2025.

Kegiatan ini menjadi ruang dialog strategis antara penyelenggara layanan dan para penerima layanan, baik dari unsur pemerintah, akademisi, hingga masyarakat sipil.

Acara yang dibuka langsung oleh Kepala BPS Kabupaten Banyuasin, Basuki Rahmat, S.ST, M.Stat, ini dihadiri oleh sejumlah perwakilan instansi dan lembaga penting, termasuk Ismiyanti, S.Tr.Ak dari Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan.

BACA JUGA:Tak Hanya Bumbu Masak, Ini Manfaat Daun Basil untuk Tubuh

Berbagai OPD strategis hadir memberi kontribusi pemikiran, seperti Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian; Bappeda Litbang; Dinas Kesehatan; Dinas Ketahanan Pangan; Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja; Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata; BPKAD; dan Bapenda Kabupaten Banyuasin. Tak hanya dari kalangan birokrat, hadir pula dosen dan mahasiswa Politeknik Negeri Sriwijaya Kampus Banyuasin, LSM Gempur DPC Banyuasin, serta awak media.

FKP ini bertujuan mengevaluasi penyelenggaraan pelayanan publik di Pelayanan Statistik Terpadu (PST) BPS Kabupaten Banyuasin. Selain itu, forum ini juga menjadi wadah untuk menjaring aspirasi, kritik, serta saran perbaikan dari berbagai pihak, sebagai bentuk komitmen terhadap pelayanan publik yang lebih baik dan responsif.

Pemateri dari BPS Banyuasin, yaitu Linda Rosdiana S, S.Si., M.P; Adrian Firmansya, S.Tr.Stat; dan Lukman Huq Mahmuda Siregar, S.Tr.Stat, bersama Ismiyanti dari Ombudsman, menyoroti pentingnya pemenuhan standar pelayanan publik, termasuk bagi penyandang disabilitas. Mereka juga mengingatkan pentingnya pengelolaan sistem informasi layanan baik elektronik maupun non-elektronik, serta manajemen pengaduan yang efektif.

BACA JUGA:Wabup Bersama DPD RI Sosialisasikan 4 Pilar Bangsa Sekaligus Dengarkan Asmas

“Tidak adanya pengaduan bukan berarti layanan kita sempurna. Bisa jadi, masyarakat belum tahu bagaimana cara menyampaikan aduan,” ujar Ismiyanti. Ia menekankan perlunya langkah preventif berupa SOP dan alur penanganan aduan yang jelas dan mudah diakses publik.

Forum ini menghasilkan sejumlah rekomendasi penting, di antaranya usulan agar BPS Banyuasin melakukan pelayanan langsung ke civitas akademika Politeknik Negeri Sriwijaya, misalnya melalui sosialisasi atau kuliah umum. Upaya tersebut dinilai strategis untuk meningkatkan literasi statistik dan partisipasi publik dalam evaluasi pelayanan.

“Melalui forum ini, kami berharap PST BPS Banyuasin semakin baik dalam memberikan pelayanan publik yang prima, serta mampu menjalankan seluruh usulan dan rekomendasi yang disepakati bersama,” ungkap Kepala BPS Banyuasin, Basuki Rahmat.

BACA JUGA:Tanggul Jebol di Pit 2A PT BCM, Bupati Askolani Turun Langsung ke Lokasi, Tegaskan Komitmen Penyelesaian Damai

Forum ini bukan sekadar formalitas, tapi langkah nyata untuk menyelaraskan pelayanan BPS dengan kebutuhan dan ekspektasi masyarakat Banyuasin. FKP menjadi bukti bahwa pelayanan publik yang berkualitas hanya bisa terwujud melalui partisipasi, kolaborasi, dan evaluasi berkelanjutan.