Isu ASN PPPK Bermasalah Mencuat, BKPSDM Banyuasin: Sudah Kami Laporkan ke BKN

Reporter: Maidi |

Editor: Rooney |

Jumat , 30 May 2025 - 09:01

Pejabat dilingkungan Pemkab Banyuasin saat apel belum lama ini--

KORANHARIANBANYUASIN.ID – Isu tak sedap tengah mengemuka di lingkungan aparatur sipil negara (ASN) di Kabupaten Banyuasin.

Masyarakat dan sejumlah pihak mempertanyakan kebenaran kabar bahwa seorang PNS yang telah dipecat dengan status Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH), justru kembali dilantik sebagai ASN Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

Tak hanya itu, mencuat pula informasi adanya seorang mantan tenaga honorer yang mundur dari jabatannya lantaran mencalonkan diri sebagai calon legislatif (caleg) melalui salah satu partai politik, namun kini justru dilantik sebagai ASN PPPK.

Padahal, menurut isu yang beredar, oknum tersebut diketahui SK kepegawaiannya terputus dan tidak memenuhi syarat untuk mengikuti seleksi PPPK.

Mantan tenaga honorer yang enggan disebutkan namanya mengaku merasa heran dan kecewa dengan situasi ini. Ia mengungkapkan bahwa dirinya pun pernah mencalonkan diri sebagai caleg dan memutuskan mundur dari status honorer demi menjaga etika serta mematuhi aturan yang berlaku. Namun kini, ia melihat adanya ketimpangan perlakuan.

"Saya juga pernah honor dan pernah nyaleg, tapi saya mundur dan saya tak ikut seleksi PPPK, malah tak lagi honor. Namun kenapa ada yang sama seperti saya, nyaleg tapi malah dilantik?" ujarnya dengan nada kecewa.

Menanggapi polemik ini, Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Banyuasin, Drs. Edi Haryono, memberikan penjelasan.

Ia menyatakan bahwa pihaknya telah menerima laporan tertulis terkait kedua kasus tersebut dan telah mengambil langkah menindaklanjuti ke Badan Kepegawaian Negara (BKN).

“Kami sudah menerima informasi secara tertulis dan telah melaporkannya ke BKN lengkap dengan dokumen pendukung,” ujar Edi kepada Palembang pos, Jumat 30 Mei 2025.

Terkait isu PNS yang telah diberhentikan secara tidak hormat namun kembali menjadi ASN PPPK, Edi mengatakan bahwa kasus tersebut saat ini sedang dalam proses pemeriksaan di tingkat pusat.

Ia menegaskan bahwa berkas-berkas pengajuan ASN PPPK dimasukkan langsung oleh yang bersangkutan, dilengkapi pernyataan dari kepala OPD masing-masing.

isu asn pppk bermasalah mencuat, bkpsdm banyuasin: sudah kami laporkan ke bkn                            koranharianbanyuasin.id – isu tak sedap tengah mengemuka di lingkungan aparatur sipil negara (asn) di kabupaten banyuasin. 
masyarakat dan sejumlah pihak mempertanyakan kebenaran kabar bahwa seorang pns yang telah dipecat dengan status pemberhentian tidak dengan hormat (ptdh), justru kembali dilantik sebagai asn pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (pppk).
tak hanya itu, mencuat pula informasi adanya seorang mantan tenaga honorer yang mundur dari jabatannya lantaran mencalonkan diri sebagai calon legislatif (caleg) melalui salah satu partai politik, namun kini justru dilantik sebagai asn pppk. 
baca juga:sekda banyuasin hadiri wisuda akbar ponpes al-fahd: santri tak lagi dipandang sebelah mata
padahal, menurut isu yang beredar, oknum tersebut diketahui sk kepegawaiannya terputus dan tidak memenuhi syarat untuk mengikuti seleksi pppk.
mantan tenaga honorer yang enggan disebutkan namanya mengaku merasa heran dan kecewa dengan situasi ini. ia mengungkapkan bahwa dirinya pun pernah mencalonkan diri sebagai caleg dan memutuskan mundur dari status honorer demi menjaga etika serta mematuhi aturan yang berlaku. namun kini, ia melihat adanya ketimpangan perlakuan.
"saya juga pernah honor dan pernah nyaleg, tapi saya mundur dan saya tak ikut seleksi pppk, malah tak lagi honor. namun kenapa ada yang sama seperti saya, nyaleg tapi malah dilantik?" ujarnya dengan nada kecewa.
baca juga:wabup netta tinjau program dokter masuk desa di tanjung lago: komitmen pemkab banyuasin wujudkan layanan keseh
menanggapi polemik ini, kepala badan kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia (bkpsdm) kabupaten banyuasin, drs. edi haryono, memberikan penjelasan.
ia menyatakan bahwa pihaknya telah menerima laporan tertulis terkait kedua kasus tersebut dan telah mengambil langkah menindaklanjuti ke badan kepegawaian negara (bkn).
“kami sudah menerima informasi secara tertulis dan telah melaporkannya ke bkn lengkap dengan dokumen pendukung,” ujar edi kepada palembang pos, jumat 30 mei 2025.
baca juga:dibungkam tunggal malaysia, jonatan christie terhenti di 16 besar singapore open 2025
terkait isu pns yang telah diberhentikan secara tidak hormat namun kembali menjadi asn pppk, edi mengatakan bahwa kasus tersebut saat ini sedang dalam proses pemeriksaan di tingkat pusat. 
ia menegaskan bahwa berkas-berkas pengajuan asn pppk dimasukkan langsung oleh yang bersangkutan, dilengkapi pernyataan dari kepala opd masing-masing.
“saat ini sedang menunggu keputusan bkn. kami berharap dalam waktu dekat ada kepastian. hanya saja sangat disayangkan, saat proses sanggah dulu, banyak yang tidak memanfaatkannya,” jelasnya.
baca juga:kontingen smk banyuasin raih tiga medali pada lks tingkat provinsi sumsel
lebih lanjut, edi juga menjelaskan secara rinci soal status mantan honorer yang pernah nyaleg. ia menyebutkan bahwa secara aturan, seseorang masih dapat mengikuti seleksi pppk jika pada saat pendaftaran, telah melampirkan surat pengunduran diri dari partai politik dan dinyatakan bukan pengurus aktif partai.
“antara waktu pencalonan itu di bulan februari, sedangkan pendaftaran seleksi pppk di bulan oktober. kalau pada saat mendaftar sudah menyatakan mundur dari partai dan tidak lagi terdaftar sebagai anggota aktif, serta datanya masih ada dalam database bkn, maka dia bisa ikut seleksi,” terang edi.
namun demikian, pihaknya juga membuka kemungkinan bahwa bisa saja terjadi manipulasi dalam proses tersebut, misalnya dengan berpura-pura mundur dari tenaga honor padahal kenyataannya tidak.
baca juga:dibungkam tunggal malaysia, jonatan christie terhenti di 16 besar singapore open 2025
edi menambahkan bahwa berdasarkan regulasi, larangan menjadi pengurus partai politik secara eksplisit hanya berlaku bagi asn yang sudah berstatus pns maupun pppk. sementara bagi tenaga honorer, regulasi masih belum mengatur secara tegas.
“tapi apapun itu, kami sangat berterima kasih atas informasi yang masuk. kami telah melaporkannya secara tertulis ke bkn dan mudah-mudahan dalam waktu dekat ada keputusan pasti terhadap status pppk yang bersangkutan,” katanya menegaskan.
ia mengimbau kepada seluruh asn dan tenaga honorer di lingkungan pemkab banyuasin agar menjaga integritas serta mematuhi aturan yang berlaku. proses seleksi pppk menurutnya harus berlangsung transparan dan adil, tanpa ada celah penyalahgunaan status maupun manipulasi dokumen.

Tag

Share

Koran Edisi Terbaru

Baca Koran Harian Banyuasin 1 Juni 2025

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan