Sengketa Tanah Teluk Betung Banyuasin: Warga Punya SPHT, Desa Klaim Hibah, Polisi Diminta Bertindak!

sengketa tanah teluk betung banyuasin: warga punya spht, desa klaim hibah, polisi diminta bertindak! koranharianbanyuasin.id – dua warga desa teluk betung, kecamatan pulau rimau, kabupaten banyuasin, sumatera selatan, yakni mario agus dan munzir afandi, kini tengah berjuang mencari keadilan atas tanah yang telah mereka kuasai sejak puluhan tahun lalu.  lahan yang mereka miliki dengan dokumen legal kini diklaim sebagai milik pemerintah desa teluk betung dan telah berdiri bangunan gedung olahraga (gor) di atasnya. “kami merasa dizalimi. tanah ini kami kuasai secara sah, dengan surat menyurat lengkap. tapi sekarang justru diklaim sebagai milik desa,” kata mario agus saat konferensi pers bersama muser watch banyuasin, kamis (12/6/2025). baca juga:toilet kantor satpol pp dan damkar banyuasin geger, cctv tersembunyi ditemukan di alat pel munzir afandi menjelaskan bahwa ia membeli tanah tersebut dari h. ansori pada tahun 2003, dengan bukti kwitansi pembayaran.  “tahun 2016 sudah diterbitkan spht (surat pengakuan hak tanah) atas nama saya, lengkap dengan bukti lunas pembayaran pajak bumi dan bangunan (pbb) sampai sekarang,” ujar munzir. sementara mario agus mengatakan dirinya sudah menguasai tanah tersebut sejak tahun 1998. “awalnya rawa-rawa, saya timbun sendiri di tahun 1999, lalu saya bangun garasi mobil di atasnya. tahun 2000 sudah keluar spht,” jelasnya. baca juga:disdikbud banyuasin gelar sosialisasi e-ijazah dan arkas di kecamatan sembawa selama bertahun-tahun, tidak ada permasalahan dengan tanah tersebut, bahkan melewati beberapa pergantian kepala desa. namun pada 30 juli 2023, garasi milik mario dibongkar paksa oleh aparat desa. padahal, saat itu status tanah masih dalam sengketa. “saya laporkan ke polres banyuasin pada tanggal yang sama, nomor: sttlpn/83/vii/2023/spkt, terkait dugaan pengrusakan. tapi sampai hari ini belum ada kejelasan,” ujar pria yang juga mantan kades setempat dengan kecewa. pemerintah desa teluk betung mengklaim bahwa tanah tersebut merupakan tanah kas desa (tkd) yang didapat dari hibah almarhum jum’at ahmad, mantan kepala desa pertama, berdasarkan surat keterangan nomor: 261/tb/ph/vii/1990 tertanggal 20 juli 1990. baca juga:wang zhi yi kalah lagi dari an se young, ini evaluasi sang tunggal putri tiongkok surat tersebut juga diketahui oleh camat banyuasin iii saat itu, drs. fathul rozik zen, dengan nomor: 593/2034/hu/ba iii/90 tertanggal 9 oktober 1990. hibah tersebut diklaim diperkuat dengan surat kuasa dan surat keterangan hak usaha sawah pertanian pasang surut tahun 1987. menurut pihak desa, ahli waris jum’at ahmad kemudian kembali menghibahkan tanah tersebut ke desa pada 10 februari 2021. namun, mantan kepala desa teluk betung periode 2021, hairul haris, membantah keras.  baca juga:baru tiga bulan jadi pelatih, hendra setiawan antar anak didik cetak sejarah “saya saat itu menjabat sebagai kepala desa. tapi saya tidak tahu-menahu soal adanya surat hibah itu. bahkan tidak pernah ikut menandatangani,” tegasnya dalam konferensi pers. koordinator muser watch banyuasin, chalid syaifullah, menegaskan bahwa dokumen hibah yang digunakan pemerintah desa teluk betung patut diduga palsu. bahkan di dinas pmd banyuasin tanah tersebut tidak tercatat sebagai aset desa. “surat hibah tersebut tidak lazim. format surat tidak sesuai dengan standar, tidak jelas siapa pemberi dan siapa penerima hibah,” ujarnya. baca juga:sdn 22 talang kelapa sosialisasi spmb kepada wali siswa hal senada disampaikan dewan etik muser watch, adnan abdul somat. ia bahkan mengungkapkan kejanggalan dalam dokumen. “dalam surat tahun 1987, tercantum tanda tangan a. somat a. rahman, yang disebut sebagai kerio teluk betung. tapi faktanya, beliau sudah meninggal tahun 1979. masak orang meninggal bisa tanda tangan? ini bukti kuat dugaan pemalsuan dokumen,” tegasnya. tidak hanya ke polres banyuasin, munzir afandi juga telah melaporkan kasus ini ke polda sumatera selatan. laporan diterima dengan nomor: lp/b/1285/xi/2024/spkt/polda sumatera selatan tertanggal 13 november 2024. baca juga:kurangi plastik, sekda banyuasin ajak masyarakat ubah sampah jadi inovasi bernilai dalam laporan tersebut, munzir menuduh adanya pemalsuan surat, tanda tangan, dan dokumen dengan dasar pasal 263 dan 266 juncto 385 kuhp, serta perppu 51 tahun 1960. namun sayangnya, menurut pengakuan pelapor, proses hukum berjalan sangat lamban. “laporan saya ke polda sumsel pun akhirnya diturunkan ke polres banyuasin. tapi sampai sekarang belum jelas kelanjutannya. hampir 7 bulan lebih, tidak ada peningkatan status dari penyelidikan ke penyidikan,” keluh munzir. menurut mario, penanganan perkara pengrusakan bangunan garasinya pun kini memasuki tahun kedua tanpa progres berarti. “semua sudah dipanggil, saksi sudah diperiksa, bukti fisik sudah ada. tapi mandek,” katanya. baca juga:merawat harmoni dalam keberagaman: kunjungan kerja fkub ogan ilir disambut hangat di banyuasin muser watch banyuasin melalui pernyataan resmi menyayangkan lambannya proses penanganan kedua perkara tersebut. mereka mendesak agar polda sumatera selatan mengambil alih penanganan kasus ini. “kami ingin ketegasan dan kejelasan. kalau memang tidak terbukti, silakan sp3-kan. tapi jangan digantung,” tegas chalid. menurutnya, lambannya proses penyelidikan menunjukkan dugaan kuat bahwa penyidik tidak profesional dan tidak independen. baca juga:antisipasi tawuran, polsek sungsang gelar patroli gabungan “kami berharap, aparat penegak hukum bisa bertindak cepat dan tegas. karena jika terus dibiarkan, masyarakat bisa kehilangan kepercayaan terhadap institusi penegak hukum,” tambahnya. saat dikonfirmasi, kapolres banyuasin akbp rury prastowo sik mh hanya memberikan jawaban singkat. “kita cek dulu ya,” katanya kepada harian banyuasin.

Tag

Share

• 
• 
• 
• 
•