Pemkab Banyuasin Janji Bayar Proyek Belum Dibayar, Sekda Sampaikan Penjelasan
Ilustrasi proyek tak dibayar--
Erwin menegaskan bahwa Pemkab Banyuasin berkomitmen untuk menyelesaikan semua kewajiban pembayaran kepada pihak-pihak terkait. Pemerintah daerah, kata dia, memahami pentingnya pembayaran tepat waktu untuk menjaga kepercayaan dan keberlanjutan kerja sama dengan para mitra dan kontraktor.
BACA JUGA:Komedo Membandel? Ini 7 Kebiasaan yang Harus Segera Kamu Hindari
“Kami ingin memastikan bahwa seluruh kewajiban dapat diselesaikan secara profesional dan sesuai aturan. Untuk itu, kami meminta semua pihak untuk bersabar dan memberikan waktu kepada pemerintah daerah untuk menyelesaikan proses administrasi ini,” jelasnya.
Dengan langkah-langkah yang telah disiapkan, Pemkab Banyuasin optimis bahwa semua kendala yang ada bisa diatasi. Erwin juga mengimbau agar OPD di lingkungan Pemkab Banyuasin lebih tertib dalam mengajukan pencairan dana di masa mendatang.
“Kedisiplinan dalam administrasi, termasuk pengajuan pencairan dana tepat waktu, adalah kunci untuk mencegah masalah serupa terjadi di tahun-tahun mendatang,” tutup Erwin.
BACA JUGA:Kenapa Durian J-Queen Begitu Mahal? Ini Rahasianya!
Diberitakan sebelumnya, Para kontraktor lokal di Kabupaten Banyuasin mengungkapkan kekecewaannya terhadap lambannya pembayaran proyek oleh pemerintah daerah.
Kondisi ini semakin memperburuk situasi ekonomi para kontraktor yang kini kesulitan membayar upah pekerja dan menanggung beban hutang.
Idrus Tanjung, salah satu kontraktor lokal, secara tegas menyalahkan lemahnya koordinasi antar Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang dinilai menjadi akar permasalahan ini.
BACA JUGA:Kenapa Durian J-Queen Begitu Mahal? Ini Rahasianya!
Ia mempertanyakan tanggung jawab Penjabat (PJ) Bupati Banyuasin, Muhammad Farid, dalam menjalankan roda pemerintahan.
"Kerja Apa Pemerintah Kalau Kas Kosong?"
Idrus mengkritik keras kondisi kas daerah yang dikabarkan kosong. "Kalau terus ada istilah kas lagi kosong, kan ini kerja gila. Masak sebuah pemerintahan bisa terjadi kas daerah kosong? Takutnya dana proyek diputar atau digunakan untuk pos kegiatan lain dulu, atau malah untuk kepentingan pribadi,” ujarnya.
Ia menyoroti lambannya Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) dalam mengeksekusi pembayaran proyek yang telah selesai. Bahkan beberapa kontrak yang siap dibayar justru tertunda akibat kendala teknis di Bank.
BACA JUGA:Tiga Peserta BKPRMI dari Banyuasin Raih Prestasi pada FASI Tingkat Nasional