Pemkab Banyuasin Janji Bayar Proyek Belum Dibayar, Sekda Sampaikan Penjelasan

Reporter: Rooney |

Editor: Zaironi |

Minggu , 05 Jan 2025 - 13:12

Ilustrasi proyek tak dibayar--

Para kontraktor mendesak beberapa langkah tegas untuk menyelesaikan masalah ini:

Evaluasi Tata Kelola Keuangan Pemda: PJ Bupati diminta mengevaluasi kinerja BPKAD yang dianggap menjadi penghambat pembayaran.

Pemanggilan Kepala BPKAD: Komisi II DPRD Banyuasin diminta memanggil Dra. Yuni Khairani untuk menjelaskan keterlambatan ini.

Perbaikan Koordinasi Antar OPD: Lemahnya komunikasi antar OPD disebut menjadi akar masalah yang harus diperbaiki.

Keterlambatan pembayaran ini berdampak luas, mulai dari kontraktor yang kesulitan memutar modal hingga pekerja yang tidak menerima upah.

"Pekerja yang mengabdi kepada kami kini dalam kondisi sengsara. Mereka tak punya biaya untuk menghidupi keluarga," ungkap Idrus.

Para kontraktor berencana menggelar aksi untuk menuntut hak mereka. Mereka berharap evaluasi menyeluruh dilakukan untuk mencegah kejadian serupa terulang di masa depan.

"PJ Bupati harus bertindak tegas dan Kepala BPKAD harus menunjukkan komitmennya dalam menyelesaikan masalah ini,” tegas Idrus Tanjung.

pemkab banyuasin janji bayar proyek belum dibayar, sekda sampaikan penjelasan                            koranharianbanyuasin.id – pemerintah kabupaten (pemkab) banyuasin memberikan tanggapan resmi terkait sejumlah proyek yang hingga saat ini belum dibayarkan. 
sekretaris daerah (sekda) banyuasin, erwin ibrahim, memastikan bahwa semua kegiatan yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah (apbd) tetap akan diselesaikan pembayarannya.
“kegiatan yang bersumber dari apbd akan tetap kita bayar pada tahun 2025. skema sumber dana sudah kami siapkan melalui dana bagi hasil (dbh) dari sektor khusus bukan logistik barang (kblb), yang rencananya akan dibayarkan pada anggaran perubahan tahun ini,” ungkap erwin. 
baca juga:mess pt tbl jadi sarang transaksi narkoba, dua pelaku diringkus polsek air kumbang
selain itu, pemkab juga sedang mengambil langkah proaktif terkait proyek-proyek yang dibiayai melalui dana alokasi umum (dau). 
erwin menjelaskan bahwa pihaknya telah menugaskan badan pengelola keuangan dan aset daerah (bpkad) serta tim terkait untuk berkonsultasi langsung dengan kementerian keuangan. 
“hari ini, kami telah menugaskan bpkad dan tim untuk berkonsultasi ke pihak kementerian keuangan guna memastikan proses pembayaran untuk kegiatan yang bersumber dari dau bisa segera dilakukan,” tambahnya.
baca juga:antioksidan tinggi, ini manfaat hebat buah manggis
erwin memaparkan bahwa ada beberapa faktor yang menjadi penyebab keterlambatan pembayaran proyek-proyek tersebut. 
salah satu faktor utama adalah tingginya jumlah pengajuan pencairan dana yang dilakukan oleh organisasi perangkat daerah (opd) di akhir tahun.
“sebagian besar pengajuan pencairan kegiatan diajukan oleh opd ke bpkad dan bank sumsel babel di penghujung tahun. idealnya, proses ini bisa dilakukan sejak awal tahun untuk menghindari penumpukan administrasi dan teknis,” kata erwin.
baca juga:mimisan bisa berbahaya jika salah penanganan, ini yang harus anda hindari
selain itu, pergantian petugas di bank sumsel babel cabang pangkalan balai juga menjadi kendala. erwin menyebut bahwa pergantian ini membuat petugas baru mengalami kesulitan dalam menyesuaikan diri dengan beban kerja yang besar di akhir tahun.
“petugas baru di bank sumsel babel cabang pangkalan balai masih perlu waktu untuk beradaptasi. hal ini membuat proses pencairan dana menjadi lebih lambat dari yang seharusnya,” ujarnya.
erwin menegaskan bahwa pemkab banyuasin berkomitmen untuk menyelesaikan semua kewajiban pembayaran kepada pihak-pihak terkait. pemerintah daerah, kata dia, memahami pentingnya pembayaran tepat waktu untuk menjaga kepercayaan dan keberlanjutan kerja sama dengan para mitra dan kontraktor.
baca juga:komedo membandel? ini 7 kebiasaan yang harus segera kamu hindari
“kami ingin memastikan bahwa seluruh kewajiban dapat diselesaikan secara profesional dan sesuai aturan. untuk itu, kami meminta semua pihak untuk bersabar dan memberikan waktu kepada pemerintah daerah untuk menyelesaikan proses administrasi ini,” jelasnya.
dengan langkah-langkah yang telah disiapkan, pemkab banyuasin optimis bahwa semua kendala yang ada bisa diatasi. erwin juga mengimbau agar opd di lingkungan pemkab banyuasin lebih tertib dalam mengajukan pencairan dana di masa mendatang.
“kedisiplinan dalam administrasi, termasuk pengajuan pencairan dana tepat waktu, adalah kunci untuk mencegah masalah serupa terjadi di tahun-tahun mendatang,” tutup erwin.
baca juga:kenapa durian j-queen begitu mahal? ini rahasianya!
diberitakan sebelumnya, para kontraktor lokal di kabupaten banyuasin mengungkapkan kekecewaannya terhadap lambannya pembayaran proyek oleh pemerintah daerah. 
kondisi ini semakin memperburuk situasi ekonomi para kontraktor yang kini kesulitan membayar upah pekerja dan menanggung beban hutang.
idrus tanjung, salah satu kontraktor lokal, secara tegas menyalahkan lemahnya koordinasi antar organisasi perangkat daerah (opd) yang dinilai menjadi akar permasalahan ini. 
baca juga:kenapa durian j-queen begitu mahal? ini rahasianya!
ia mempertanyakan tanggung jawab penjabat (pj) bupati banyuasin, muhammad farid, dalam menjalankan roda pemerintahan.
"kerja apa pemerintah kalau kas kosong?"
idrus mengkritik keras kondisi kas daerah yang dikabarkan kosong. "kalau terus ada istilah kas lagi kosong, kan ini kerja gila. masak sebuah pemerintahan bisa terjadi kas daerah kosong? takutnya dana proyek diputar atau digunakan untuk pos kegiatan lain dulu, atau malah untuk kepentingan pribadi,” ujarnya.
ia menyoroti lambannya badan pengelolaan keuangan dan aset daerah (bpkad) dalam mengeksekusi pembayaran proyek yang telah selesai. bahkan beberapa kontrak yang siap dibayar justru tertunda akibat kendala teknis di bank. 
baca juga:tiga peserta bkprmi dari banyuasin raih prestasi pada fasi tingkat nasional
para kontraktor mendesak beberapa langkah tegas untuk menyelesaikan masalah ini:
evaluasi tata kelola keuangan pemda: pj bupati diminta mengevaluasi kinerja bpkad yang dianggap menjadi penghambat pembayaran.
pemanggilan kepala bpkad: komisi ii dprd banyuasin diminta memanggil dra. yuni khairani untuk menjelaskan keterlambatan ini.
baca juga:adu kamera samsung galaxy a05 vs a05s: mana yang lebih jernih?
perbaikan koordinasi antar opd: lemahnya komunikasi antar opd disebut menjadi akar masalah yang harus diperbaiki.
keterlambatan pembayaran ini berdampak luas, mulai dari kontraktor yang kesulitan memutar modal hingga pekerja yang tidak menerima upah.
 "pekerja yang mengabdi kepada kami kini dalam kondisi sengsara. mereka tak punya biaya untuk menghidupi keluarga," ungkap idrus.
baca juga:impian besar erick thohir untuk sepakbola tanah air tampil di piala dunia
para kontraktor berencana menggelar aksi untuk menuntut hak mereka. mereka berharap evaluasi menyeluruh dilakukan untuk mencegah kejadian serupa terulang di masa depan.
"pj bupati harus bertindak tegas dan kepala bpkad harus menunjukkan komitmennya dalam menyelesaikan masalah ini,” tegas idrus tanjung.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi HARIAN BANYUASIN 6 JANUARI 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan