Komisi II DPRD Banyuasin Gelar Rapat Bahas Tuntutan Warga Desa Talang Kamang

KORANHARIANBANYUASIN.ID – Menanggapi tuntutan warga Desa Talang Kamang Kecamatan Rantau Bayur terkait penguasaan jalan oleh PT Melani, Komisi II DPRD Banyuasin menggelar rapat bersama pihak perusahaan. 

Rapat ini bertujuan mencari solusi atas permasalahan yang telah lama dikeluhkan masyarakat, namun hingga saat ini belum mencapai titik terang.

Anggota Komisi II DPRD Banyuasin, Syarifuddin, menyebutkan bahwa pertemuan tersebut masih menemui jalan buntu. 

BACA JUGA:Wamen Dukung Petani Banyuasin untuk Capai Swasembada Pangan 2027

"Belum ada solusi konkret dari pihak perusahaan. Mereka meminta waktu untuk melakukan koordinasi lebih lanjut terkait tuntutan warga," ujar Syarifuddin, Senin (13/01/2025).

Dalam rapat tersebut, DPRD Banyuasin juga menyatakan akan berkoordinasi dengan DPRD Provinsi Sumatera Selatan guna mencari langkah strategis dalam perbaikan jalan yang menjadi akses utama masyarakat.

 "Kami akan mengupayakan agar masalah ini segera diselesaikan, karena jalan tersebut merupakan jalur vital bagi masyarakat Desa Talang Kamang," tambahnya.

BACA JUGA:Komisi II DPRD Banyuasin Gelar Rapat Koordinasi Bahas Tertundanya Pembayaran Proyek Tahun Anggaran 2024

Selain masalah jalan, rapat juga membahas isu penundaan pembayaran gaji karyawan PT Melani. Menurut Komisi II, perusahaan berjanji akan segera menyelesaikan kewajiban tersebut dalam waktu dekat.

“Pihak perusahaan telah memberikan komitmen untuk membayarkan gaji karyawan yang tertunda. Kami akan terus mengawasi agar janji tersebut benar-benar direalisasikan,” kata Syarifuddin.

Masyarakat Desa Talang Kamang berharap pemerintah dan DPRD dapat membantu menyelesaikan masalah ini demi kepentingan bersama. Warga juga meminta agar PT Melani tidak hanya memikirkan kepentingan perusahaan, tetapi juga memperhatikan kebutuhan masyarakat sekitar.

BACA JUGA:Penyuluh Agama Sumsel Gelar Kemah Durian di Muara Enim Muara Enim

DPRD Banyuasin menegaskan akan terus memantau perkembangan kasus ini dan memastikan hak-hak masyarakat terpenuhi. Rapat lanjutan dengan melibatkan lebih banyak pihak diharapkan dapat segera memberikan solusi nyata.